Aliansi BEM Surabaya Bawa Ribuan Massa Aksi Kepung Gedung Grahadi

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifa'i (tengah) bersama Komisi A saat menemui dan berdialog dengan massa aksi.(FOTO:NET)
Rabu, 17 Juni 2026 | 14:21:20 WIB

SURABAYA - Aliansi BEM Surabaya (ABS) bakal bergabung di dalam aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung Grahadi pada Rabu (17/6/2026).

Kesepakatan tersebut diambil melewati forum konsolidasi serta teknis lapangan (Teklap) yang diselenggarakan pada Selasa, 16 Juni 2026, di Telkom University Surabaya dan diikuti oleh jajaran perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa dari pelbagai universitas di Surabaya beserta elemen masyarakat.

Melalui wadah forum tersebut, ABS bermufakat untuk menggerakkan ribuan mahasiswa demi menyuarakan pelbagai masalah yang dianggap kian menyusahkan masyarakat, mengancam masa depan demokrasi, sekaligus memperlihatkan minimnya pembelaan negara kepada maslahat publik.

Koordinator Umum Aliansi BEM Surabaya, Nasrawi Ibnu Dahlan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, menyebutkan bahwa aksi tersebut ialah wujud tanggung jawab moral kaum mahasiswa dalam mengawal fungsi kontrol sosial kepada kebijakan penguasa.

"Mahasiswa tidak boleh diam ketika rakyat semakin terhimpit oleh berbagai persoalan ekonomi, demokrasi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Aksi ini adalah bentuk keberpihakan kami kepada kepentingan rakyat serta upaya menjaga cita-cita reformasi agar tidak terus mengalami kemunduran," tegas Nasrawi, Rabu (18/6/2026).

Dirinya menekankan bahwa unjuk rasa ini bakal menjadi pemicu konsolidasi gerakan mahasiswa demi mengingatkan penguasa agar makin membela kepentingan rakyat serta mengelola roda pemerintahan lewat cara yang terbuka, demokratis, dan dipenuhi keadilan sosial.

Dia pun meminta segenap massa pengunjuk rasa untuk senantiasa merawat ketertiban, menjaga kekompakan, serta berkonsentrasi pada esensi dari gugatan yang dibawa.

“Peserta aksi diharap untuk tetap waspada terhadap segala bentuk provokasi, penyusupan, maupun upaya yang dapat mencederai perjuangan mahasiswa,” katanya.

Dirinya menaruh harapan supaya semua massa mematuhi instruksi dari koordinator lapangan dan menjaga reputasi gerakan mahasiswa sebagai sebuah pergerakan yang kritis, damai, sekaligus terhormat.

"Kami datang membawa gagasan dan tuntutan rakyat, bukan membawa kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, seluruh massa aksi harus tetap disiplin, solid, dan waspada terhadap segala bentuk provokasi yang dapat mencoreng perjuangan mahasiswa," tegas ujarnya.

Di bawah ini merupakan butir-butir tuntutan dalam aksi unjuk rasa yang bakal disodorkan oleh Aliansi BEM Surabaya (ABS): Menuntut penguasa untuk segera menurunkan harga BBM demi menstabilkan harga komoditas pokok dan mempermudah beban finansial rakyat kecil yang semakin terdesak

Mendesak penguasa menempuh kebijakan taktis demi menyelamatkan nilai tukar Rupiah yang kian melemah, sekaligus menuntut pemecatan menteri atau pemangku jabatan tidak kompeten yang terbukti gagal mengurus negara

Mendesak DPR RI untuk segera menetapkan RUU Perampasan Aset demi memiskinkan koruptor, kami juga menentang keras kembalinya militerisme serta dwifungsi aparat yang membahayakan supremasi sipil, sekaligus menuntut pembatalan UU TNI dan UU POLRI lantaran berpeluang memasung kebebasan dalam berdemokrasi

Menentang eksploitasi alam berkedok Proyek Strategis Nasional (PSN) terutama SWL Surabaya, negara berkewajiban menghargai serta membentengi hak-hak atas tanah adat milik warga Papua dari penguasaan oligarki

Mendesak penguasa pusat maupun daerah untuk segera memulihkan kondisi ekosistem yang hancur lantaran eksploitasi, yang secara transparan telah merusak komoditas lokal dan mematikan mata pencaharian para petani

Menuntut peninjauan menyeluruh terhadap jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP, penguasa wajib segera menyusun sistem mitigasi yang benderang sekaligus memastikan distribusi bantuan ke tiap sekolah berjalan secara terbuka, akurat, serta bersih dari korupsi

Mengutuk segala macam bentuk pelanggaran HAM serta seluruh tindakan pembungkaman kepada masyarakat sipil.

Reporter: Ganis Akjul Karyawati