JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan bahwa bank sentral belum memfokuskan upayanya pada penyederhanaan atau redenominasi rupiah.
Hal ini ia sampaikan usai memberikan keterangan terkait rencana redenominasi rupiah dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
“Kami pada saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi redenominasi itu memerlukan timing dan persiapan yang lebih lama,” ujar Perry.
Pernyataan ini menegaskan bahwa BI memilih pendekatan hati-hati dalam mengelola kebijakan yang dapat berdampak luas pada ekonomi. Dalam pandangan Perry, redenominasi tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena menyangkut sistem keuangan nasional, kestabilan nilai tukar, dan daya beli masyarakat.
Sejarah Redenominasi Rupiah
Kebijakan redenominasi rupiah bukanlah hal baru. Kajian terkait penyederhanaan nilai mata uang Indonesia telah dilakukan sejak tahun 2010. Namun, hingga kini, rencana tersebut selalu tertunda karena memerlukan waktu persiapan yang panjang dan evaluasi menyeluruh.
Pada 2023, BI kembali menegaskan bahwa implementasi redenominasi masih memerlukan momentum yang tepat dan belum akan direalisasikan dalam waktu dekat.
Redenominasi sendiri adalah proses penyederhanaan nilai mata uang, misalnya, nilai Rp1.000 disederhanakan menjadi Rp1. Tujuannya adalah agar transaksi lebih efisien dan meningkatkan kredibilitas rupiah di mata internasional.
RUU Redenominasi Masuk Renstra 2025-2029
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memasukkan RUU Redenominasi Rupiah dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Hal ini tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025. Rencana tersebut menargetkan penyelesaian beleid pada 2026.
RUU Redenominasi dirancang dengan empat tujuan strategis:
Efisiensi Perekonomian dan Peningkatan Daya Saing Nasional
Redenominasi diharapkan dapat menyederhanakan transaksi dan mengurangi angka nol berlebih pada uang, sehingga mendukung daya saing perekonomian Indonesia.
Kesinambungan Perkembangan Ekonomi Nasional
Dengan penyederhanaan mata uang yang tepat, pertumbuhan ekonomi diharapkan tetap stabil dan berkesinambungan.
Stabilitas Nilai Rupiah dan Daya Beli Masyarakat
Redenominasi dirancang agar tidak menggerus daya beli masyarakat. Nilai uang yang lebih sederhana seharusnya tetap mencerminkan kestabilan harga barang dan jasa.
Peningkatan Kredibilitas Rupiah
Penyederhanaan nilai mata uang diharapkan meningkatkan citra rupiah sebagai mata uang yang kuat, efisien, dan mudah digunakan dalam transaksi domestik maupun internasional.
Kesiapan BI dan Tantangan Redenominasi
Perry Warjiyo menekankan bahwa redenominasi bukan sekadar menghapus nol pada uang, tetapi melibatkan sejumlah persiapan kompleks. Hal ini mencakup koordinasi antar-lembaga, kesiapan sistem pembayaran, dan edukasi publik.
“Redenominasi itu memerlukan timing dan persiapan yang lebih lama,” kata Perry.
BI menilai, langkah yang tergesa-gesa berpotensi menimbulkan kebingungan masyarakat serta risiko gangguan ekonomi. Oleh karena itu, bank sentral memilih fokus pada stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan strategis terkait redenominasi.
Pembelajaran dari Negara Lain
Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara lain yang pernah melakukan redenominasi. Misalnya, Zimbabwe, Brasil, dan Turki telah mencoba menyederhanakan mata uang mereka karena inflasi tinggi.
Namun, tidak semua negara berhasil. Beberapa mengalami kegagalan karena timing yang tidak tepat atau komunikasi yang kurang efektif kepada masyarakat.
Pelajaran dari negara-negara tersebut menegaskan bahwa redenominasi harus dilakukan secara hati-hati, dengan persiapan matang, agar tidak menimbulkan gangguan pada perekonomian dan sosial.
Peran DPR dan Pemerintah
DPR dan pemerintah memiliki peran sentral dalam menentukan skema dan waktu implementasi redenominasi. Meskipun RUU sudah masuk dalam Renstra 2025-2029, pembahasan legislatif masih berlangsung, termasuk menentukan uji coba di beberapa wilayah dan strategi sosialisasi kepada publik.
Beberapa anggota DPR juga menyatakan belum satu suara terkait waktu dan mekanisme pelaksanaan redenominasi. Diskusi ini menekankan pentingnya koordinasi antara BI, pemerintah, dan legislatif agar kebijakan diterima dengan baik oleh masyarakat.
Dampak Redenominasi bagi Masyarakat
Redenominasi akan memengaruhi berbagai sektor, termasuk transaksi sehari-hari, laporan keuangan perusahaan, hingga harga barang dan jasa. Edukasi publik menjadi hal penting agar masyarakat memahami bahwa penyederhanaan angka tidak mengubah daya beli.
Selain itu, sistem perbankan dan teknologi pembayaran juga perlu disesuaikan agar proses transaksi tetap lancar. Bank dan lembaga keuangan akan membutuhkan waktu untuk memperbarui sistem mereka sebelum redenominasi bisa diterapkan secara nasional.
Strategi Sosialisasi dan Implementasi
Untuk memastikan suksesnya redenominasi, BI bersama pemerintah perlu merancang strategi komunikasi yang jelas. Edukasi publik, simulasi penggunaan uang baru, dan pengumuman resmi secara bertahap akan membantu masyarakat menyesuaikan diri.
Rencana sosialisasi juga meliputi pelatihan bagi pegawai perbankan, pedagang, dan lembaga bisnis agar seluruh sistem pembayaran berjalan lancar saat perubahan diterapkan.
Dengan berbagai pertimbangan, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa redenominasi rupiah belum menjadi prioritas saat ini. Fokus utama bank sentral tetap pada stabilitas ekonomi dan pertumbuhan nasional.
Redenominasi direncanakan sebagai langkah strategis yang matang, dengan tujuan efisiensi transaksi, kestabilan ekonomi, dan peningkatan kredibilitas rupiah.
BI menekankan bahwa penyederhanaan nilai mata uang harus dilakukan secara hati-hati, memperhatikan kesiapan sistem, edukasi publik, dan pengalaman negara lain.
Perry menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa redenominasi akan dilaksanakan jika momentum sudah tepat dan semua persiapan telah matang, menunjukkan pendekatan bijaksana yang menempatkan kepentingan ekonomi nasional di atas kecepatan implementasi.