Pelaku Properti Syariah Didorong Berperan Aktif Wujudkan Program Perumahan Nasional

Pelaku Properti Syariah Didorong Berperan Aktif Wujudkan Program Perumahan Nasional

JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, mendorong pelaku industri properti syariah untuk tampil sebagai penggerak utama dalam Program 3 Juta Rumah yang sedang dijalankan pemerintah.Ia menekankan pentingnya konsep syariah sebagai fondasi besar untuk menghadirkan solusi hunian yang adil dan berkualitas bagi masyarakat.

“Konsep syariah adalah konsep besar dari Allah. Jangan merasa di pinggir. Industri ini harus berani tampil, menguasai panggung, dan membawa solusi yang dirindukan rakyat,” ujar Fahri.

Komitmen Pemerintah untuk Perumahan yang Adil

Baca Juga

RPP Penataan Ruang Jadi Instrumen Strategis Perkuat Tata Kelola Nasional

Fahri menegaskan, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melindungi sistem perumahan yang adil dan mengawal setiap kebijakan yang dirasa tidak berpihak kepada masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat memastikan program perumahan nasional tetap fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, bukan untuk kepentingan spekulatif.

“Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, segala sistem yang lebih adil akan dilindungi. Jika ada sistem yang tidak adil, wajib dikoreksi dengan segala cara,” tambah Wamen PKP.

Tantangan Besar Sektor Perumahan

Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam sektor perumahan, terutama terkait ketersediaan hunian bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah. Wamen PKP menekankan, sektor perumahan sosial harus terbebas dari praktik spekulatif agar tujuan utamanya tercapai: memberikan akses hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri properti syariah diharapkan mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan nasional. Selain itu, keterlibatan sektor properti syariah diyakini dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi kerakyatan yang inklusif.

Program 3 Juta Rumah sebagai Wujud Komitmen Nasional

Program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah menjadi wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia. Program ini bertujuan memberikan akses hunian layak, mempersempit kesenjangan antara masyarakat kota, desa, dan pesisir, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Tujuan utama dari program ini adalah memastikan masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah memperoleh rumah yang aman, nyaman, dan sesuai standar, sehingga tidak lagi terkendala masalah hunian yang tidak layak.

Properti Syariah sebagai Motor Perubahan

Wamen PKP mengingatkan pelaku industri properti syariah untuk berani mengambil peran lebih besar. Ia menyebut bahwa konsep syariah bukan hanya prinsip ekonomi, tetapi juga jalan untuk menghadirkan sistem perumahan yang adil bagi masyarakat.

Dengan keterlibatan aktif pelaku properti syariah, diharapkan pembangunan rumah dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran. Selain itu, partisipasi sektor ini diharapkan mendorong inovasi dalam perumahan yang sesuai prinsip syariah, sehingga kebutuhan rakyat dapat terpenuhi tanpa menimbulkan praktik spekulatif.

Kontribusi terhadap Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

Kolaborasi antara pemerintah dan properti syariah diyakini memiliki dampak luas bagi ekonomi kerakyatan. Pemenuhan rumah bagi masyarakat miskin dan kelas menengah bawah tidak hanya memperbaiki kualitas hidup, tetapi juga meningkatkan daya beli, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat.

Program ini diharapkan menjadi contoh integrasi antara pembangunan sosial dan ekonomi, di mana sektor properti syariah dapat menjadi motor penggerak perubahan positif bagi rakyat sekaligus memperkuat industri properti nasional.

Menuju Hunian Layak untuk Semua Lapisan Masyarakat

Dengan dukungan pelaku properti syariah, pemerintah menargetkan hunian layak dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan pesisir. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan kesetaraan sosial dan ekonomi melalui akses perumahan yang merata.

Wamen PKP menekankan bahwa peran properti syariah bukan hanya soal bisnis, tetapi juga soal tanggung jawab sosial. Industri ini diharapkan menjadi penggerak utama dalam mengurangi kesenjangan perumahan dan menghadirkan solusi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Optimisme Pemerintah dan Pelaku Properti Syariah

Fahri Hamzah menutup pernyataannya dengan ajakan bagi seluruh pelaku industri properti syariah untuk tampil sebagai pengambil peran strategis. Dengan keberanian dan inovasi, sektor ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi Program 3 Juta Rumah, sehingga pembangunan perumahan nasional berjalan lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

“Industri properti syariah harus berani tampil, membawa solusi yang dibutuhkan rakyat, dan menjadi motor perubahan dalam pembangunan perumahan nasional,” tutup Wamen PKP.