JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan hasil nyata dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Komisi IV DPR RI menyoroti kemajuan sektor pertanian yang signifikan, mulai dari produksi pangan, kesejahteraan petani, hingga manajemen stok. Semua ini menjadi bukti reformasi tata kelola pangan yang semakin matang.
Fokus pemerintah sejak Oktober 2024, yaitu mewujudkan swasembada pangan, kini terlihat dari berbagai indikator strategis yang positif.
Lonjakan Produksi Pangan
Siti Hediati Soeharto, Ketua Komisi IV DPR RI, menekankan bahwa capaian ini merupakan hasil kebijakan pemerintah yang menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas nasional. “Peningkatan produksi pangan strategis, seperti beras dan jagung, menunjukkan arah positif bagi ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi produksi beras nasional Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 13,54 persen dibandingkan 2024.
Lonjakan terbesar terjadi pada subround I (Januari–April 2025) dengan peningkatan 26,54 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa data ini menunjukkan kemungkinan tidak ada impor beras sepanjang tahun ini, kecuali terjadi kondisi ekstrem.
Sinyal swasembada kian kuat ketika Amran menyebut bahwa dalam satu hingga dua bulan mendatang, Indonesia bisa sepenuhnya menghentikan impor beras. Langkah ini sejalan dengan target Komisi IV DPR, yang menyambut pengakhiran impor sebagai terobosan strategis.
Kesejahteraan Petani Semakin Baik
Selain produksi, Komisi IV DPR juga menyoroti kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) sektor pangan tercatat 124,36, jauh di atas target pemerintah yang dipatok di 110, menandakan ruang ekonomi yang lebih luas bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.
Kenaikan NTP ini tak lepas dari kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram, serta jaminan pembelian oleh Bulog. Komisi IV DPR menilai kebijakan ini efektif mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak dan memperkuat posisi tawar mereka di pasar.
Menurut DPR, ini juga menjadi bukti bahwa kebijakan negara memberikan ruang ekonomi lebih baik bagi petani, mendorong mereka semakin produktif dan kompetitif.
Reformasi Distribusi dan Stabilitas Stok
Manajemen stok pangan yang tetap stabil selama satu tahun terakhir juga diapresiasi oleh DPR. Titiek, anggota Komisi IV, menekankan bahwa stok yang kuat menjadi penopang stabilitas nasional, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Selain itu, Alex Indra Lukman, pimpinan Komisi IV DPR, menyoroti reformasi distribusi pupuk. “Simplifikasi alur distribusi ditambah penurunan harga pupuk 20 persen telah menekan biaya produksi dan memperkuat arah pembangunan pertanian berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Alex, hal ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap petani kecil dan menengah, sekaligus mendorong sektor pertanian yang lebih efisien dan produktif.
Potensi Swasembada Beras Terus Menguat
Proyeksi BPS menunjukkan bahwa luas panen beras mencapai 11,35 juta hektare, meningkat 12,98 persen dibanding tahun sebelumnya.
Produksi beras nasional yang diperkirakan hampir 35 juta ton pada 2025 bahkan melampaui prediksi lembaga internasional, seperti USDA, yang memperkirakan hanya sekitar 34,6 juta ton. Serapan beras oleh Bulog selama satu tahun pemerintahan saat ini mencapai 4,2 juta ton, catatan tertinggi sepanjang sejarah.
Komisi IV DPR menilai capaian ini sebagai bukti bahwa reformasi kebijakan dan distribusi pangan membawa hasil nyata. Kebijakan HPP, subsidi pupuk, dan jaminan pembelian beras dari pemerintah mampu mendorong produktivitas petani dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Tantangan dan Strategi Ke Depan
Meskipun capaian positif tinggi, DPR mengingatkan bahwa momentum ini harus dipertahankan. Menurut Alex Indra Lukman, kunci keberlanjutan swasembada pangan terletak pada koordinasi antarlembaga, penggunaan teknologi pertanian modern, serta penguatan ketahanan pangan jangka panjang.
Tantangan yang tetap harus diantisipasi meliputi distribusi beras di daerah terpencil, potensi fluktuasi iklim, dan pengelolaan stok pangan agar stabil.
DPR menekankan bahwa swasembada tidak boleh hanya menjadi prestasi jangka pendek, melainkan harus dipertahankan secara berkelanjutan untuk mendukung kedaulatan pangan nasional.
Dukungan DPR Terhadap Kebijakan Pangan
DPR berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah yang memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Mereka menyatakan apresiasi kepada Menteri Pertanian dan seluruh tim atas kerja kerasnya dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian.
Komisi IV DPR juga mendorong pemanfaatan teknologi pertanian modern, diversifikasi produksi pangan, serta penguatan sistem distribusi yang lebih adil dan merata. Langkah ini dinilai penting agar capaian swasembada dapat bertahan, sekaligus meningkatkan posisi tawar petani di pasar nasional dan internasional.
Momentum saat ini menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil mendorong produktivitas dan kesejahteraan petani, serta memperkuat stabilitas stok pangan nasional.
Produksi beras yang diproyeksikan hampir 35 juta ton dan nilai tukar petani yang meningkat menunjukkan keberhasilan strategi pemerintah.
Meski optimisme tinggi, DPR mengingatkan bahwa swasembada pangan harus dijaga melalui koordinasi, teknologi modern, dan distribusi yang efisien agar tidak hanya menjadi capaian sesaat, tetapi terwujud secara berkelanjutan.
Reformasi kebijakan, penguatan posisi petani, dan pengelolaan stok yang efektif menjadi kunci keberhasilan menuju ketahanan pangan nasional yang sejati.