JAKARTA - Pemerintah resmi memulai pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap IV untuk periode Oktober–Desember 2025.
Proses penyaluran dilakukan secara bertahap hingga akhir Desember, bertujuan memastikan bantuan sampai kepada keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia.
Namun, tidak semua Kartu Tanda Penduduk (KTP) bisa digunakan untuk mencairkan dana bansos. Kementerian Sosial menegaskan bahwa hanya KTP dengan syarat tertentu yang dapat diproses. Upaya ini dilakukan untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dan memastikan bantuan tepat sasaran.
PKH dan BPNT selama ini menjadi penopang ekonomi jutaan keluarga. Selain membantu memenuhi kebutuhan pokok, bantuan ini juga meringankan beban finansial keluarga, memungkinkan mereka lebih fokus pada pendidikan anak dan kesejahteraan keluarga.
Empat Karakteristik KTP yang Bisa Mencairkan Bansos
Kementerian Sosial menetapkan empat karakteristik utama pada KTP yang dapat digunakan untuk pencairan dana PKH dan BPNT tahap IV:
Nama Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN)
DTSEN menjadi basis data utama untuk seluruh program bantuan pemerintah. Nama yang tidak tercantum di DTSEN otomatis tidak bisa diproses. Hal ini memastikan bantuan diberikan kepada penerima yang terdata resmi, sehingga meminimalkan bantuan ganda atau salah sasaran.
Alamat KTP Sesuai Domisili Terdaftar
Alamat yang tercantum di KTP harus sesuai dengan domisili yang terdaftar di sistem Kemensos. Ketidaksesuaian alamat sering menjadi penyebab gagalnya pencairan. Sistem memverifikasi kecocokan data wilayah untuk memastikan bantuan sampai ke lokasi yang benar.
Nomor Induk Kependudukan (NIK) Aktif dan Valid
NIK pada KTP harus aktif dan valid di database Direktorat Jenderal Dukcapil. KTP dengan NIK ganda, tidak aktif, atau bermasalah secara otomatis tidak bisa digunakan untuk pencairan. Mekanisme ini penting untuk mencegah penerimaan ganda dan penyalahgunaan dana.
Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
KKS menjadi alat resmi pencairan dana bansos di bank-bank Himbara maupun kantor pos. Jika penerima tidak memiliki KKS, pencairan tidak bisa dilakukan meski nama tercatat di DTSEN.
Jika salah satu dari empat unsur ini tidak terpenuhi, sistem akan menolak pencairan. Dengan mekanisme berbasis NIK tunggal, pemerintah memastikan bantuan tepat sasaran dan setiap keluarga yang berhak menerima dana mendapatkannya.
Cara Mengecek Status Penerima Bansos
Masyarakat dapat memeriksa apakah namanya terdaftar sebagai penerima PKH atau BPNT melalui situs resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos. Langkah-langkah pengecekannya sederhana:
Buka situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos di ponsel.
Pilih wilayah domisili mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.
Masukkan nama sesuai KTP tanpa singkatan, isi kode captcha, dan klik “Cari Data”.
Sistem akan menampilkan informasi mengenai nama penerima, jenis bantuan, serta periode pencairan. Jika keterangan menunjukkan bantuan tersedia, penerima dapat langsung memeriksa saldo melalui KKS.
Indikator Bansos Tahap IV Sudah Cair
Penerima bisa memastikan dana PKH dan BPNT tahap IV Oktober–Desember 2025 telah masuk melalui empat indikator:
Status pada situs atau aplikasi Cek Bansos menampilkan keterangan “YA” pada kolom status penerima.
Periode pencairan yang ditampilkan adalah “OKT–DES 2025”.
Saldo pada rekening KKS menunjukkan nominal bantuan telah masuk sesuai ketentuan.
Penerima menerima pemberitahuan resmi dari bank penyalur atau PT Pos Indonesia.
Pemantauan ini membantu masyarakat memastikan bantuan tersalurkan tepat waktu dan menghindari kebingungan terkait pencairan.
Pentingnya Memperbarui Data Kependudukan
Validasi data menjadi kunci agar bantuan sosial benar-benar sampai kepada yang berhak. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk memperbarui data kependudukan jika terjadi perubahan alamat, status keluarga, atau data NIK.
Ketepatan data tidak hanya mempermudah pencairan, tetapi juga mencegah kesalahan distribusi atau penyaluran ganda. Kedisiplinan masyarakat dalam memperbarui data menjadi bagian dari upaya memastikan transparansi dan akurasi penyaluran bantuan sosial.
Upaya Pemerintah Memastikan Bansos Tepat Sasaran
Selain persyaratan KTP dan KKS, pemerintah menggunakan berbagai sistem verifikasi untuk memastikan bantuan sosial sampai ke penerima yang tepat.
Salah satunya adalah integrasi data kependudukan dengan database bank penyalur. Hal ini meminimalkan risiko penyaluran ganda dan penyalahgunaan dana.
Kementerian Sosial juga membuka kanal pengaduan untuk masyarakat yang mengalami kesulitan pencairan. Dengan mekanisme ini, setiap kendala dapat direspon lebih cepat, memastikan penerima bantuan tetap mendapatkan haknya.
Pencairan bansos PKH dan BPNT tahap IV menjadi bukti perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan keluarga kurang mampu. Dengan persyaratan yang jelas, mulai dari nama di DTSEN, alamat sesuai KTP, NIK valid, hingga kepemilikan KKS, bantuan ini diharapkan tersalurkan tepat sasaran.
Masyarakat dianjurkan memanfaatkan kanal resmi untuk pengecekan status pencairan dan memperbarui data kependudukan.
Dengan langkah ini, proses pencairan dapat berjalan lancar, risiko penyalahgunaan diminimalkan, dan bantuan sosial benar-benar dirasakan manfaatnya oleh keluarga yang membutuhkan.
Penerima bansos juga diimbau memantau rekening KKS secara rutin dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah. Dengan cara ini, setiap keluarga dapat memastikan haknya terpenuhi dan bantuan sosial menjadi solusi nyata bagi kebutuhan sehari-hari.