JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) mencatat tren positif dalam penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga pertengahan November 2025.
Sekretaris Jenderal Kemen ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengungkapkan bahwa hingga 12 November 2025, realisasi PNBP telah mencapai Rp2,63 triliun atau sekitar 82,12 persen dari target tahunan.
“Realisasi PNBP per 12 November tahun 2025 sebesar Rp2,63 triliun atau 82,12 persen dari target yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan tren yang positif meskipun masih memerlukan langkah-langkah percepatan untuk memastikan capaian optimal di akhir tahun nanti,” ujar Dalu.
Tren PNBP Lima Tahun Terakhir
Dalu menambahkan bahwa tren realisasi PNBP Kemen ATR/BPN dalam lima tahun terakhir menunjukkan pencapaian yang cukup positif. Pada 2021, terdapat anomali akibat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan realisasi PNBP kurang optimal.
Namun, sejak 2022 hingga 2024, capaian penerimaan PNBP secara konsisten melampaui target, mencerminkan perbaikan layanan pertanahan dan tata ruang yang terus ditingkatkan.
Sementara itu, untuk tahun 2025, target PNBP ditetapkan sebesar Rp3,2 triliun. Target ini disusun berdasarkan potensi layanan pertanahan, tata ruang, serta didukung oleh berbagai upaya optimalisasi layanan yang terus dilakukan Kemen ATR/BPN.
“Proyeksi realisasi penerimaan hingga akhir tahun 2025 sebesar kurang lebih Rp3,13 triliun atau 97,66 persen. Hal tersebut dikarenakan ketidakstabilan kondisi ekonomi nasional yang menyebabkan menurunnya transaksi properti terutama dalam bentuk tanah,” jelas Dalu.
Peningkatan YoY
Secara tahunan, realisasi PNBP hingga 12 November 2025 lebih tinggi secara nilai rupiah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalu menyampaikan, lima layanan pertanahan mencatat penerimaan tertinggi dan menunjukkan peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2024.
Lima layanan utama tersebut antara lain:
Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah
Realisasi tahun 2025 mencapai Rp750,15 miliar, naik dari Rp642,13 miliar pada 2024. Layanan ini menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap peningkatan PNBP tahunan.
Pendaftaran Hak Tanggungan
Penerimaan tahun ini sebesar Rp430,61 miliar, meningkat dibandingkan Rp426,48 miliar pada tahun sebelumnya.
Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai
Meski mengalami penurunan dari Rp516,46 miliar pada 2024 menjadi Rp462,85 miliar pada 2025, layanan ini tetap menjadi salah satu komponen penting PNBP Kemen ATR/BPN.
Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah
Realisasi tahun ini sebesar Rp312,21 miliar, meningkat dibandingkan Rp280,07 miliar pada tahun sebelumnya. Layanan ini menunjukkan peningkatan efektivitas pengelolaan batas lahan di berbagai daerah.
Pengecekan Sertifikat
Layanan ini juga mencatat peningkatan dari Rp131,06 miliar pada 2024 menjadi Rp134,66 miliar pada 2025, memperlihatkan pertumbuhan stabil dari layanan administratif pertanahan.
Optimisasi Layanan dan Strategi PNBP
Dalu menekankan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari upaya optimasi layanan pertanahan dan tata ruang di seluruh Indonesia. Pemerintah terus melakukan digitalisasi, memperkuat sistem manajemen data pertanahan, dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Hal ini tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga pada kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan pertanahan.
“Kami terus mendorong inovasi dalam layanan pertanahan agar PNBP bisa maksimal sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah meningkatkan efisiensi birokrasi,” kata Dalu.
Lebih lanjut, Kemen ATR/BPN memperhatikan dinamika pasar properti dan ekonomi nasional sebagai faktor yang memengaruhi penerimaan PNBP. Penyesuaian strategi dan prediksi penerimaan menjadi bagian penting dalam merencanakan target tahunan yang realistis dan terukur.
Dukungan terhadap Pembangunan Nasional
Peningkatan PNBP yang konsisten dari Kemen ATR/BPN bukan sekadar soal angka, melainkan juga sebagai kontribusi terhadap pembangunan nasional.
Dana PNBP digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk pemetaan wilayah, perbaikan tata ruang, dan penguatan layanan pertanahan di daerah.
Selain itu, data penerimaan PNBP yang meningkat menjadi indikator positif bagi pemerintah dalam merencanakan kebijakan pertanahan, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Hal ini juga membantu memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara.
“Dengan capaian yang positif ini, kami berharap bisa terus meningkatkan kualitas layanan dan kontribusi terhadap pembangunan nasional. PNBP bukan hanya angka, tapi juga alat untuk memperkuat pengelolaan tanah dan ruang di seluruh Indonesia,” tutup Dalu.
Proyeksi Akhir Tahun
Dengan tren saat ini, Kemen ATR/BPN memproyeksikan realisasi PNBP hingga akhir 2025 akan mendekati target, yakni sekitar Rp3,13 triliun. Meski terdapat tantangan ekonomi, langkah-langkah percepatan dan optimasi layanan menjadi kunci agar capaian maksimal dapat tercapai.
Peningkatan layanan digital, transparansi data, dan strategi manajemen pertanahan yang adaptif diharapkan terus mendorong pertumbuhan PNBP. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Kemen ATR/BPN untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan akurat bagi masyarakat.
Dengan tren positif dan proyeksi yang mendekati target, Kemen ATR/BPN menunjukkan kinerja yang stabil dalam pengelolaan PNBP, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional dan tata kelola pertanahan yang lebih baik.