JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memicu lonjakan kebutuhan tenaga konstruksi yang kompeten dan bersertifikasi di Kalimantan Timur (Kaltim).
Proyek strategis sebesar ini menuntut tenaga kerja yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sesuai amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Menanggapi kebutuhan tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi masif bagi tenaga konstruksi lokal.
Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjamin kualitas tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan IKN, sekaligus meningkatkan kapasitas SDM konstruksi di wilayah tersebut.
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Bina Konstruksi DPUPR-Pera Kaltim, Alpian, menjelaskan:
"Pembangunan yang besar membutuhkan tenaga ahli yang kompeten, profesional, dan tersertifikasi. Karena setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi."
Program Pelatihan dan Sertifikasi Masif
Pelatihan dan sertifikasi digelar dari 17 hingga 25 November 2025, diikuti oleh 222 peserta dari berbagai latar belakang. Peserta terdiri dari penyedia jasa konstruksi hingga lulusan baru dari jurusan teknik.
Dari total peserta, 137 orang adalah fresh graduate dengan kualifikasi ahli jenjang 7. Mereka mengikuti pelatihan secara daring selama empat hari, yang fokus pada penguasaan materi teknis dan regulasi konstruksi.
Sementara itu, 85 tenaga ahli dengan jenjang kualifikasi serupa mengikuti pelatihan secara hybrid, kombinasi tatap muka dan daring, menyesuaikan kebutuhan pengalaman dan kemampuan masing-masing peserta.
Pelatihan ini tidak hanya membekali peserta dengan pengetahuan manajemen proyek dan regulasi konstruksi, tetapi juga menekankan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Penerapan K3 dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin proyek konstruksi berskala besar berjalan aman, efisien, dan minim risiko.
Kolaborasi Lintas Sektor
Keberhasilan program sertifikasi tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor. Kegiatan ini melibatkan lembaga sertifikasi profesi (LSP), akademisi lokal, serta asosiasi profesi.
Narasumber berasal dari pemerintah pusat, akademisi Universitas Mulawarman dan Universitas Balikpapan, serta asosiasi profesi seperti Persatuan Ahli Konstruksi Indonesia (PAKKI).
Sertifikasi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) dari lembaga ternama, antara lain LSP Infrastruktur Jalan dan Jembatan Indonesia (IJJI), Hatsindo, dan LSP-K3 Kaltim. Alpian menegaskan, kolaborasi ini penting agar sertifikasi tenaga kerja memiliki kredibilitas, diakui secara nasional, dan mampu meningkatkan standar kompetensi tenaga konstruksi lokal.
Manfaat Sertifikasi untuk Tenaga Konstruksi dan Proyek Strategis
Percepatan sertifikasi menjadi kunci untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional dalam pembangunan IKN. Tenaga konstruksi yang tersertifikasi memiliki keunggulan:
Kompetensi teknis yang sesuai standar nasional
Penerapan praktik K3 yang efektif
Pemahaman regulasi manajemen proyek
Investasi dalam pengembangan SDM konstruksi merupakan faktor penentu keberhasilan proyek besar. Dengan tenaga kerja terampil dan tersertifikasi, pembangunan IKN dapat berjalan lebih efisien, aman, dan berkelanjutan.
Sertifikasi juga meningkatkan peluang tenaga konstruksi lokal untuk bersaing di proyek nasional maupun internasional.
Tantangan dan Strategi Ke Depan
Meski pelatihan dan sertifikasi berjalan dengan baik, sejumlah tantangan masih muncul. Di antaranya adalah ketersediaan peserta yang memahami prosedur sertifikasi, penyesuaian jadwal pelatihan untuk berbagai jenjang kompetensi, serta peningkatan fasilitas TUK agar mampu menampung jumlah peserta yang banyak.
DPUPR-Pera Kaltim berencana memperluas jangkauan pelatihan ke kabupaten/kota di Kaltim. Hal ini bertujuan agar lebih banyak tenaga konstruksi lokal mendapat sertifikasi, sekaligus membuka peluang transfer ilmu dari tenaga ahli senior ke generasi muda.
Strategi ini juga diharapkan memperkuat kualitas SDM konstruksi lokal secara berkelanjutan.
Langkah Nyata Pemprov Kaltim
Program pelatihan dan sertifikasi ini mencerminkan komitmen Pemprov Kaltim dalam menyiapkan tenaga konstruksi unggul sebagai fondasi sukses pembangunan IKN. Alpian menegaskan:
"Percepatan sertifikasi SDM adalah kunci untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli yang besar di Kaltim. Investasi pada SDM menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan yang efektif, aman, dan berkelanjutan."
Dengan tersertifikasinya 222 peserta, Pemprov Kaltim membuktikan keseriusannya dalam mencetak tenaga konstruksi profesional, kompeten, dan berstandar nasional. Hal ini tidak hanya menjawab kebutuhan proyek IKN, tetapi juga meningkatkan kualitas SDM lokal untuk masa depan konstruksi di wilayah ini.
Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi di Kaltim menjadi langkah strategis mendukung pembangunan IKN. Kolaborasi lintas sektor, fokus pada peningkatan kualitas SDM, dan penekanan praktik K3 menjadi fondasi utama agar proyek konstruksi besar berjalan aman, efektif, dan berkelanjutan.
Dengan tersertifikasinya ratusan tenaga konstruksi lokal, Kaltim menunjukkan komitmen nyata dalam menyiapkan SDM yang profesional.
Program ini sekaligus menjadi peluang untuk mengembangkan kompetensi generasi muda, memperkuat standar industri konstruksi, dan memastikan proyek strategis IKN berjalan lancar sesuai target.