JAKARTA - Realisasi penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga pertengahan November 2025 mencapai Rp19,31 triliun.
Angka ini berasal dari pagu efektif Kemenhub sebesar Rp29,51 triliun. Hal ini menandai serapan sebesar 65,52 persen dari total anggaran yang tersedia untuk tahun ini.
“Realisasi anggaran Kementerian Perhubungan per posisi 17 November 2025 adalah sebesar Rp19,33 triliun atau Rp65,52 persen terhadap pagu efektif sebesar Rp29,51 triliun,” ujar Menhub.
Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 serta rencana program dan kegiatan Kemenhub untuk TA 2026, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta.
Upaya Maksimalisasi Penyerapan Anggaran
Menhub menegaskan, pihaknya akan terus memaksimalkan penyerapan anggaran hingga akhir tahun agar seluruh program berjalan sesuai target.
“Kami akan terus memaksimalkan penyerapan anggaran hingga akhir tahun ini,” tambah Menhub.
Berdasarkan laporan, rincian serapan anggaran per unit kerja Kemenhub adalah sebagai berikut:
Ditjen Perhubungan Laut: Rp7,2 triliun atau 70 persen dari total pagu Rp10,3 triliun.
Ditjen Perhubungan Udara: Rp3,8 triliun atau 74,75 persen dari total pagu Rp5,1 triliun.
Ditjen Perkeretaapian: Rp2,96 triliun atau 44,04 persen dari total pagu Rp6,7 triliun.
Ditjen Perhubungan Darat: Rp2,5 triliun atau 58,33 persen dari pagu Rp4,3 triliun.
Menhub menjelaskan bahwa keterlambatan penyerapan beberapa unit kerja disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk penyesuaian kebijakan anggaran tahun 2025 yang menggunakan skema buka-tutup.
Penyebab Penyerapan Anggaran Belum Maksimal
Menurut Menhub, sistem buka-tutup anggaran yang diterapkan pada awal tahun memerlukan penyesuaian internal di tiap unit kerja. Selain itu, beberapa anggaran memerlukan koordinasi lebih intens dengan pihak-pihak terkait, sehingga prosesnya sedikit terhambat.
“Pada awal tahun, ada kebijakan buka tutup terkait anggaran, sehingga perlu penyesuaian internal. Selain itu juga, masih ada beberapa anggaran yang dalam penyerapannya masih butuh koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga ini juga agak sedikit memperlambat,” jelas Menhub.
Meski demikian, Menhub optimistis koordinasi yang baik akan mempercepat penyerapan hingga akhir tahun. Hal ini sekaligus akan menjadi acuan bagi pelaksanaan anggaran tahun 2026.
“Kami berharap koordinasi berjalan lancar sehingga pada akhir tahun ini, kami bisa menyerap anggaran dengan cepat. Harapannya yang terjadi di 2025 ini dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan anggaran 2026,” imbuh Menhub.
Alokasi Anggaran Kemenhub 2026
Selain evaluasi anggaran 2025, rapat tersebut juga membahas alokasi anggaran Kemenhub tahun anggaran 2026 yang ditetapkan sebesar Rp28,48 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp16,8 triliun atau 59,2 persen akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas.
Menhub menegaskan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana transportasi tetap menjadi prioritas, guna mendukung keselamatan, keamanan, dan konektivitas nasional.
“Pemenuhan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung keselamatan dan keamanan, serta meningkatkan konektivitas akan tetap menjadi prioritas Kemenhub di tahun 2026,” ujar Menhub.
Dampak Positif Penyerapan Anggaran
Penyerapan anggaran yang optimal diyakini tidak hanya menjaga kelancaran proyek Kemenhub, tetapi juga berdampak langsung pada pertumbuhan sektor transportasi dan ekonomi terkait. Infrastruktur transportasi yang baik akan mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta konektivitas antardaerah.
Berdasarkan data Kemenhub, progres pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, jalan tol, dan sarana transportasi publik terus berjalan sesuai target.
Ditjen Perhubungan Laut, misalnya, fokus pada peningkatan fasilitas kapal roro dan dermaga, sementara Ditjen Perhubungan Udara meningkatkan kapasitas dan pelayanan di bandara domestik maupun internasional.
Sementara itu, Ditjen Perkeretaapian dan Ditjen Perhubungan Darat juga mempercepat proyek pembangunan jaringan kereta api dan jalan nasional untuk memastikan konektivitas tetap lancar.
Sinergi dan Kolaborasi Antar Unit
Menhub menekankan pentingnya sinergi antar unit kerja di Kemenhub untuk memastikan serapan anggaran dapat berjalan maksimal. Dengan koordinasi yang baik, hambatan teknis maupun administratif dapat diminimalkan, sehingga seluruh proyek dapat selesai tepat waktu.
“Kemenhub juga mendorong kolaborasi dengan pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun swasta, agar program transportasi dapat berjalan optimal,” jelas Menhub.
Langkah-langkah tersebut diharapkan menjadi model bagi pelaksanaan anggaran tahun 2026, sehingga seluruh program pembangunan transportasi dapat selesai sesuai target, mendukung mobilitas masyarakat, dan meningkatkan daya saing nasional.
Realisasi anggaran Kemenhub hingga November 2025 menunjukkan pencapaian signifikan meski belum seluruhnya terserap. Penyerapan yang optimal akan menjadi acuan penting bagi alokasi tahun 2026, dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur transportasi dan peningkatan konektivitas nasional.
Dengan koordinasi yang baik, kolaborasi antarunit kerja, dan pengawasan ketat, Kemenhub optimistis seluruh anggaran dapat terserap maksimal, memastikan proyek strategis selesai tepat waktu, dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta pelayanan publik yang lebih baik di Indonesia.