JAKARTA - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan, menekankan pentingnya kehati-hatian masyarakat.
Ia meminta agar informasi terkait anak di media sosial maupun media massa disebarkan dengan penuh tanggung jawab.
Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan anak baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi dapat menjadi viral dalam hitungan menit. Oleh karena itu, komunikasi publik terkait anak harus dilakukan secara hati-hati, beretika, dan tidak sensasional.
“Kasus kekerasan yang berkaitan dengan anak, baik anak sebagai korban, pelaku, maupun saksi, dapat viral hanya dalam hitungan menit di media massa maupun di media sosial,” ujar Veronica.
Fenomena viral ini, lanjut Veronica, menuntut masyarakat, media, dan pemerintah memiliki kesadaran penuh tentang dampak psikologis terhadap anak. Penyebaran informasi yang terburu-buru dan tanpa pertimbangan etis dapat menimbulkan stigma dan memperburuk trauma anak.
Kepentingan Terbaik Anak Harus Diutamakan
Wamen PPPA menekankan bahwa narasi publik terkait anak harus selalu berpihak pada kepentingan terbaik mereka. Media, pemerintah, sekolah, dan masyarakat memegang peran penting untuk memastikan bahwa setiap pemberitaan yang muncul tidak merugikan anak, baik secara psikologis maupun sosial.
“Narasi yang beredar dalam pemberitaan sudah tidak lagi berperspektif anak. Hal ini dapat menimbulkan risiko besar, mulai dari dapat memicu stigma pada anak, membuka identitas anak, memperburuk trauma, dan mengganggu proses pemulihan,” kata Veronica.
Veronica juga mengingatkan bahwa penyampaian informasi yang salah atau sensasional bisa memunculkan normalisasi kekerasan. Anak-anak bisa menilai kekerasan sebagai hal yang lumrah atau mendapat perhatian, sehingga berpotensi menimbulkan perilaku meniru (copycat behavior).
Ancaman Copycat Behavior dan Trauma
Menurut Veronica, pemberitaan sensasional dapat mendorong perilaku meniru, di mana anak-anak yang melihat kekerasan mendapat pemahaman keliru tentang sosial dan etika. Anak-anak bisa melihat tindakan kekerasan sebagai sesuatu yang mendapatkan sorotan publik, bahkan dianggap dibenarkan secara sosial.
“Pemberitaan yang sensasional dianggap berpotensi memicu copycat behavior (perilaku meniru) karena anak-anak melihat kekerasan sebagai sesuatu yang mendapat sorotan maupun pembenaran sosial,” ungkap Veronica.
Selain itu, narasi yang tidak mempertimbangkan perspektif korban dapat memperburuk trauma anak. Identitas anak yang terbuka kepada publik berisiko mengganggu proses pemulihan psikologis dan sosial mereka.
Pedoman Komunikasi Publik Berperspektif Anak
Wamen PPPA menegaskan pentingnya pedoman komunikasi publik yang berpihak pada anak. Setiap instansi pemerintah, media, dan sekolah harus memiliki panduan yang sama dalam menyampaikan informasi terkait anak. Pedoman ini menjadi alat penting untuk menjaga etika, keamanan, dan kesejahteraan anak dalam setiap pemberitaan.
“Kalau bisa, kita tingkatkan pedoman komunikasi publik berperspektif perlindungan anak sebagai acuan bersama bagi pemerintah, guru, masyarakat, sampai kepada media yang menyampaikan informasi terkait anak agar lebih komprehensif sesuai dengan perkembangan zaman,” jelas Veronica.
Pedoman tersebut akan menjadi acuan dalam menyiapkan konten edukatif, non-sensasional, dan tetap transparan. Langkah ini diharapkan mencegah dampak negatif dari informasi yang salah dan mengurangi risiko stigma atau trauma pada anak.
Koordinasi Lintas Sektor
Veronica menekankan perlunya koordinasi lintas sektor. Pemerintah pusat, daerah, kepolisian, sekolah, dan media harus memiliki pemahaman bersama tentang bagaimana menyebarkan informasi terkait anak. Koordinasi ini memastikan setiap narasi tetap aman, etis, dan mendukung kepentingan terbaik anak.
Langkah koordinasi ini juga melibatkan edukasi bagi masyarakat, termasuk orang tua, guru, dan media, agar mereka paham pentingnya menjaga identitas dan psikologis anak ketika melaporkan atau membahas kasus yang melibatkan anak.
Edukasi Masyarakat dan Media
Veronica juga mendorong edukasi publik agar masyarakat dapat memahami dampak penyebaran informasi terkait anak. Media dan masyarakat harus mengedepankan fakta, konteks, dan etika, bukan sensasi atau viralitas.
Dengan edukasi yang tepat, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menanggapi dan membagikan informasi yang menyangkut anak. Edukasi ini menjadi strategi penting untuk mencegah trauma, stigma, dan potensi perilaku meniru kekerasan di kalangan anak-anak.
Tanggung Jawab Bersama dalam Perlindungan Anak
Wamen PPPA menegaskan bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Sekolah, media, keluarga, dan masyarakat luas juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan anak, terutama di era digital di mana informasi bisa viral dalam hitungan menit.
“Narasi publik atau cara berkomunikasi tentang isu anak harus sangat hati-hati agar tidak bias, berdasarkan etika, menjaga kepentingan terbaik anak, dan juga mencegah normalisasi kekerasan,” kata Veronica.
Setiap pihak diharapkan bekerja sama, memastikan anak tidak menjadi korban tambahan dari pemberitaan yang tidak bertanggung jawab. Langkah ini mencakup penyebaran informasi yang etis, pedoman komunikasi berperspektif anak, dan koordinasi lintas sektor.
Perlindungan Anak Menjadi Prioritas
Veronica Tan menekankan bahwa isu anak di ruang publik harus ditangani dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Penyampaian informasi harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, menghindari sensasionalisme, dan mencegah trauma atau copycat behavior.
Koordinasi antar instansi pemerintah, edukasi masyarakat, pedoman komunikasi berperspektif anak, serta peran media yang bertanggung jawab menjadi fondasi utama perlindungan anak. Dengan langkah-langkah ini, narasi publik terkait anak dapat lebih aman, edukatif, dan mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal.
Wamen PPPA berharap semua pihak dapat bersama-sama menciptakan ruang publik yang aman bagi anak, menjaga psikologis dan identitas mereka, serta menumbuhkan budaya komunikasi yang etis, berbasis fakta, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.