JAKARTA - Anugerah Jurnalistik Komdigi (AJK) 2025 mencatat partisipasi signifikan dari 209 jurnalis yang menghasilkan 328 karya.
Karya-karya ini berfokus pada isu perlindungan anak di ruang digital, membantu masyarakat memahami peraturan terbaru pemerintah.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan bahwa jurnalis memiliki peran strategis dalam mempercepat pemahaman publik terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025, yang dikenal sebagai PP Tunas.
Meutya menyampaikan hal ini saat memberikan sambutan pada Puncak AJK 2025 di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu, 19 November 2025.
“PP Tunas ini adalah isu yang dekat dengan publik dan penting bagi anak-anak bangsa, namun agak sulit dijelaskan secara mudah dalam beberapa kalimat. Jadi memang perlu narasi yang langsung menggambarkan realita di masyarakat,” ujar Meutya.
PP Tunas mengatur tata kelola platform digital untuk melindungi anak dari konten berbahaya, risiko komersial, dan pemanfaatan data pribadi, sekaligus memberikan panduan bagi pelaku industri digital agar operasionalnya sesuai regulasi.
Kolaborasi untuk Edukasi Digital
Menurut Meutya, sosialisasi PP Tunas membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama jurnalis, agar pesan yang disampaikan bisa menjangkau semua lapisan masyarakat.
“Kita masih perlu edukasi ke orangtua, pemerintah daerah (pemda), anak-anak, dan banyak pihak lainnya. Karena itu, karya jurnalistik tentang PP Tunas masih sangat dibutuhkan,” tuturnya.
Ia menambahkan, jurnalisme bukan sekadar menyoroti masalah, tetapi juga membantu masyarakat memahami dampak dan solusi dari berbagai persoalan digital. Dengan media massa sebagai saluran informasi, regulasi ini dapat diterima lebih luas dan lebih mudah dipahami masyarakat.
Selain itu, Meutya mengapresiasi para jurnalis yang mengangkat isu yang tidak selalu tersentuh langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sehingga peran media menjadi kunci dalam mempercepat sosialisasi dan edukasi.
Pentingnya Sosialisasi Berkelanjutan
Menteri Komunikasi dan Digital menekankan bahwa sosialisasi PP Tunas harus dilakukan secara terus-menerus. “Kami tidak hanya sedang melindungi anak-anak, tetapi juga memotong akses industri yang masuk kepada 80 juta anak Indonesia,” jelasnya.
Pemerintah juga membuka ruang untuk masukan publik terkait implementasi PP Tunas. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat, termasuk jurnalis, penerapan regulasi ini di lapangan diharapkan lebih optimal dan tepat sasaran.
Selain itu, sosialisasi berkelanjutan juga penting agar semua pihak memahami tanggung jawabnya dalam melindungi anak-anak dari potensi risiko digital, termasuk konten negatif, iklan yang menyesatkan, dan pemanfaatan data pribadi.
Kategori Penghargaan AJK 2025
AJK 2025 memberikan penghargaan kepada karya jurnalistik dari lima kategori utama:
Liputan Media Online
Pemenang I: Imam Dzulkifli – ritmee.co.id
Pemenang II: Laras Olivia – riauonline.co.id
Pemenang III: Irawan Sapto Adhi – Kompas.com
Liputan Media Cetak
Pemenang I: Ghinan Salman – Harian Disway
Pemenang II: Agustinus Djata – Palangka Post
Pemenang III: Anisa Rahmadani – Tribun Medan
Liputan TV
Pemenang I: Afwan Purwanto Muin – Kompas TV
Pemenang II: Satriyo Adi Wicaksono – CNN Indonesia TV
Pemenang III: Cahyaning Tyas Agpri – DAAI TV
Liputan Radio
Pemenang I: Muhammad Jumahuddin Noor – RRI Banjarmasin
Pemenang II: Saortua Marbun – Radio Sonora Jakarta
Pemenang III: Anik Mukholatin Hasanah – RRI Surabaya
Foto Jurnalistik
Pemenang I: Aditya Pradana Putra – LKBN Antara
Pemenang II: Priyombodo – Kompas.id
Pemenang III: Muhammad Zulfikar – LKBN Antara Sumatera Barat
Selain itu, terdapat satu kategori Special Awarding yang diberikan untuk karya luar biasa yang berdampak luas dalam sosialisasi PP Tunas.
Dampak Karya Jurnalistik pada Masyarakat
Karya-karya jurnalistik yang dihasilkan jurnalis AJK 2025 membantu masyarakat lebih cepat memahami pentingnya perlindungan anak di dunia digital. Dengan laporan, liputan, dan foto jurnalistik, publik dapat melihat fakta di lapangan serta solusi yang diterapkan pemerintah.
Meutya menegaskan, selain meningkatkan pemahaman masyarakat, jurnalis juga mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap isu-isu digital. Melalui media, isu yang sebelumnya sulit dijelaskan menjadi lebih mudah dicerna dan dipahami orang awam.
Lebih dari itu, apresiasi terhadap jurnalis yang berkontribusi juga mendorong motivasi mereka untuk terus menghasilkan karya berkualitas, sehingga regulasi seperti PP Tunas dapat diterapkan secara efektif.
Menkomdigi Meutya Hafid menekankan bahwa partisipasi jurnalis dalam sosialisasi PP Tunas sangat strategis untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Keterlibatan media massa memastikan regulasi tersampaikan dengan cara yang mudah dipahami, menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, orangtua, dan pemda.
Pemerintah berharap, melalui AJK 2025, karya jurnalistik tidak hanya berfungsi sebagai informasi tetapi juga edukasi dan dorongan bagi industri digital agar lebih bertanggung jawab.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat, implementasi PP Tunas dapat optimal demi kepentingan dan perlindungan anak bangsa di era digital.