JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menekankan pentingnya penguatan keselamatan penerbangan di wilayah Papua.
Wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang unik, mulai dari pegunungan tinggi, lembah, hingga wilayah pesisir yang tersebar, sehingga akses transportasi darat dan laut terbatas. Karakteristik ini membuat pengawasan penerbangan menjadi sangat krusial dan membutuhkan ketelitian tinggi.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, menyampaikan bahwa kualitas pengawasan harus dijalankan dengan disiplin tinggi agar standar layanan dan keselamatan penerbangan tetap terjaga.
“Papua memiliki karakteristik geografis dan operasional yang unik. Karena itu, kualitas pengawasan di wilayah ini harus dijalankan dengan ketelitian dan disiplin yang tinggi,” ujarnya.
Rakorwil Sentani: Sinergi Pemangku Kepentingan
Untuk memperkuat koordinasi, Kemenhub menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX dan X di Sentani, Papua.
Kegiatan ini bertujuan menyatukan langkah pengawasan sekaligus memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan penerbangan di enam provinsi Papua. Fokus utama rakor adalah menjaga keselamatan, keamanan, dan konektivitas udara yang menjadi penopang aktivitas masyarakat.
“Penguatan peran pengawasan teknis di Papua menjadi prioritas utama,” tegas Lukman.
Rakorwil juga menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk membahas strategi menghadapi tantangan operasional yang kompleks.
Menjaga Standar Keselamatan dan Keamanan
Lukman menekankan bahwa standar keselamatan dan keamanan penerbangan tidak bisa diabaikan. Semua proses sertifikasi, standar layanan, dan pengawasan teknis harus sesuai ketentuan, terutama untuk wilayah dengan kondisi geografis sulit.
Selain itu, penerbangan perintis penumpang dan kargo memainkan peran vital. Dengan keterbatasan transportasi darat dan laut, penerbangan perintis menjadi urat nadi konektivitas di Papua, memastikan mobilitas penduduk tetap terjaga serta distribusi logistik dan kebutuhan pokok tetap lancar.
Subsidi dan Koordinator Penerbangan Perintis
Untuk mendukung penerbangan perintis, Kemenhub telah menetapkan koordinator wilayah perintis untuk periode 2025–2026. Penentuan ini didasarkan pada evaluasi kebutuhan masyarakat, tingkat keterisolasian, dan efektivitas subsidi.
Program subsidi ini juga mencakup pengangkutan BBM bagi bandara yang tidak memiliki depot bahan bakar. Tujuannya adalah memastikan layanan penerbangan tetap dapat menjangkau wilayah yang sangat membutuhkan.
“Setiap rupiah subsidi harus tepat sasaran. Program penerbangan perintis penumpang dan kargo memastikan masyarakat Papua tetap memiliki akses pangan, layanan kesehatan, dan ruang untuk beraktivitas ekonomi,” jelas Lukman.
Materi Strategis Rakorwil
Rakorwil Sentani juga membahas sejumlah materi strategis yang mendukung efektivitas pengawasan penerbangan. Fokus awal adalah situasi dan kondisi keamanan terkini agar seluruh unit kerja memahami potensi risiko yang dapat memengaruhi operasional.
Selain itu, peserta rakor mendalami prosedur penanganan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dengan pemahaman seragam, setiap temuan di lapangan dapat ditindaklanjuti cepat dan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Standar Operasional dan Kesiapan Armada
Pembahasan terkait penerbangan perintis juga mencakup standar operasional, kesiapan armada, serta integritas pengawasan keselamatan. Hal ini penting agar layanan penerbangan perintis tetap andal dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat di daerah dengan akses terbatas.
“Penerbangan perintis di Papua bukan hanya soal transportasi, tapi juga urat nadi konektivitas yang menopang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat,” jelas Lukman. Penerapan standar operasional yang ketat juga mendukung mitigasi risiko dan keselamatan penumpang serta kargo.
Kesehatan Pegawai: Faktor Penunjang Keselamatan
Selain aspek teknis, Rakorwil menyoroti pentingnya kesehatan pegawai. Kesiapan fisik dan mental menjadi elemen penting dalam ekosistem keselamatan penerbangan, mengingat risiko operasional yang tinggi di wilayah ini.
“Keselamatan penerbangan tidak hanya tergantung pada standar teknis, tapi juga kesiapan pegawai sebagai pengawas,” tambah Lukman. Program pelatihan dan monitoring kesehatan pegawai menjadi bagian integral untuk memastikan kualitas pengawasan tetap optimal.
Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan
Kemenhub menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Data operasional, temuan di lapangan, serta feedback dari masyarakat dan maskapai digunakan untuk menyesuaikan kebijakan, alur kerja, dan strategi pengawasan.
Dengan begitu, pelayanan penerbangan di Papua dapat terus meningkat, baik dari sisi keselamatan maupun efisiensi operasional.
Langkah-langkah strategis yang dilakukan Kemenhub, termasuk koordinasi lintas sektor, penguatan pengawasan teknis, subsidi penerbangan perintis, dan perhatian terhadap kesehatan pegawai, menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan keselamatan penerbangan di Papua.
Program ini tidak hanya menjaga keamanan perjalanan udara, tetapi juga memastikan akses transportasi, distribusi logistik, dan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga, sehingga mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah terpencil.
Dengan pengawasan yang ketat, koordinasi maksimal, serta penerapan standar keselamatan tinggi, penerbangan di Papua diharapkan menjadi lebih aman, andal, dan efektif untuk melayani masyarakat.