JAKARTA - Kementerian Pertahanan menegaskan percepatan pembangunan kekuatan TNI AD sebagai bagian strategi pertahanan nasional, dengan target membentuk 750 Batalion Tempur (BTP) hingga tahun 2029.
Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang menekankan pentingnya postur pertahanan adaptif dan modern untuk menjaga keutuhan wilayah dan kepentingan nasional.
Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, mengungkapkan target pembangunan kekuatan TNI AD sebesar 150 batalion per tahun.
“Ini akan terus kita tingkatkan setiap tahunnya pada jumlah 150 batalion per tahun,” ujar Sjafrie.
Fokus Pertahanan pada Industri Strategis
Dalam penjelasannya, Sjafrie menekankan pentingnya pengamanan industri strategis, salah satunya kilang minyak milik BUMN, yang memiliki peranan besar terhadap kedaulatan negara.
Oleh karena itu, pembangunan kekuatan TNI tidak hanya bertumpu pada jumlah personel, tetapi juga modernisasi sarana dan prasarana di tiga matra: AD, Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).
“Dari tahun 2025, kita sudah memulai pembangunan kekuatan ini. Saat ini sudah ada 150 batalion yang kita sebut Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan,” jelas Sjafrie.
Menurut Menhan, pembentukan batalion ini bukan untuk ekspansi teritorial, melainkan menjamin keutuhan wilayah, melindungi industri strategis, dan menyelamatkan kepentingan nasional.
“Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina juga bagian yang tidak terpisahkan dari gelar kekuatan kita,” tegasnya.
Target Sesuai RPJMN 2025-2029
Pembangunan kekuatan TNI adalah implementasi dari Optimum Essential Force (OEF), amanat RPJMN 2025-2029, yang bertujuan mewujudkan postur pertahanan nasional modern dan adaptif. Target pembangunan mencakup ratusan batalion TNI AD, armada TNI AL, hingga puluhan satuan radar TNI AU.
Dalam rapat koordinasi yang digelar Kemenko Polkam pada 29 Oktober 2025, Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam, Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo, menegaskan bahwa seluruh pembangunan kekuatan TNI akan dilakukan secara terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional.
“Melalui rakor ini, Kemenko Polkam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025-2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN,” ujarnya.
Strategi TNI AD: Fokus Wilayah Perbatasan
TNI AD menargetkan penguatan pertahanan darat terutama di wilayah perbatasan strategis, seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur. Fokus utama adalah membentuk 750 Batalion Tempur (BTP) hingga 2029, sebagai penopang keamanan wilayah dan pelindung aset strategis nasional.
Batalion-batalion ini akan dipersiapkan untuk tugas proteksi wilayah, pengamanan objek vital, hingga operasi teritorial, sekaligus meningkatkan kemampuan rekrutmen, latihan, dan kesiapan tempur bagi prajurit TNI AD.
Penguatan TNI AL dan TNI AU
Sementara itu, TNI AL memiliki rencana membentuk lima Komando Armada (Koarmada) dan lima belas Komando Daerah Maritim (Kodamar). Modernisasi sarana dan prasarana kapal baru berbasis teknologi informasi juga menjadi prioritas hingga 2029.
Hal ini dimaksudkan untuk mendukung pengamanan jalur laut strategis, serta memperkuat kemampuan patroli dan pertahanan maritim di wilayah NKRI yang luas.
TNI AU menargetkan pembentukan 33 Satuan Radar (Satrad) hingga 2029, sekaligus mengembangkan Satuan Antariksa di bawah Kohanudnas, guna memperkuat sistem pertahanan udara nasional.
Dengan penambahan Satrad dan unit antariksa, TNI AU diharapkan mampu memantau ruang udara nasional secara efektif dan mendukung koordinasi tiga matra TNI dalam menghadapi ancaman modern.
Integrasi dan Sinergi Matra
Sjafrie menekankan bahwa penguatan tiga matra TNI ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari strategi integrasi dan sinergi pertahanan nasional. Peningkatan kekuatan di darat, laut, dan udara akan saling melengkapi, memastikan kesiapan menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara.
Selain itu, pengembangan batalion tempur, armada laut, dan satuan radar akan disertai pelatihan intensif, modernisasi alutsista, serta peningkatan kapasitas personel. Menhan menegaskan, pembangunan ini adalah investasi jangka panjang yang menjamin stabilitas keamanan nasional.
“Peningkatan jumlah batalion ini bukan ambisi teritorial, tetapi demi menjaga kepentingan strategis dan keamanan nasional,” kata Sjafrie.
Manfaat Strategis dan Keamanan Nasional
Pembangunan 750 Batalion Tempur TNI AD hingga 2029 diharapkan:
Memperkuat keamanan wilayah perbatasan.
Melindungi industri strategis, seperti kilang minyak BUMN.
Menjamin kesiapan TNI dalam menghadapi ancaman dan krisis nasional.
Mendukung modernisasi alutsista dan peningkatan kapasitas personel.
Memperkuat koordinasi antar matra untuk operasi gabungan.
Dengan pendekatan ini, TNI tidak hanya menjadi kekuatan militer konvensional, tetapi juga menjadi penopang ekonomi dan kedaulatan nasional, terutama dalam melindungi aset strategis negara.
Tantangan dan Upaya Pemerintah
Pembangunan TNI menghadapi beberapa tantangan, termasuk ketersediaan anggaran, infrastruktur pertahanan, dan integrasi teknologi canggih. Namun pemerintah memastikan langkah strategis ini berjalan sesuai RPJMN 2025-2029.
Koordinasi lintas kementerian, terutama antara Kemenhan, Kemenko Polkam, dan lembaga terkait, akan menjadi kunci sukses program. Sinergi antara pusat dan daerah juga menjadi perhatian untuk menjamin pemerataan kesiapan pertahanan di seluruh wilayah Indonesia.
Peningkatan kekuatan TNI hingga 2029, terutama 750 Batalion Tempur AD, pembangunan armada dan satuan radar, serta pengembangan Satuan Antariksa, merupakan bagian dari implementasi RPJMN 2025-2029. Langkah ini menekankan kesiapan pertahanan adaptif, modern, dan terpadu.
Sjafrie menegaskan bahwa target pembangunan tidak untuk ekspansi, melainkan mengamankan kedaulatan, melindungi industri strategis, dan memperkuat postur pertahanan nasional. Sinergi antar matra TNI menjadi kunci agar keamanan nasional tetap terjaga dan siap menghadapi tantangan hingga tahun 2029.
Dengan strategi ini, Indonesia diharapkan memiliki pertahanan yang solid, modern, dan mampu melindungi kepentingan nasional, sambil memastikan industri strategis dan wilayah perbatasan berada di bawah pengawasan maksimal TNI.