JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) menghadapi dinamika baru terkait penyaluran bantuan sosial (bansos).
Beberapa penerima bantuan memilih mundur setelah rumah mereka ditempeli stiker bertuliskan “keluarga miskin”. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan sikapnya yang menghormati keputusan warga tersebut.
“Memang ada sebagian yang kemudian mengundurkan diri. Tentu kita hormati yang seperti ini, kita apresiasi, kita berikan rasa hormat,” ujarnya.
Penempelan stiker ini sejatinya merupakan inisiatif pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat.
Gus Ipul menilai bahwa meskipun kebijakan ini menuai respons beragam, langkah tersebut membawa dampak positif dalam memastikan ketepatan sasaran bansos dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya data penerima yang akurat.
Dampak Positif dan Kesadaran Publik
Menurut Gus Ipul, stiker “keluarga miskin” bukan sekadar label, tetapi alat yang membantu pemerintah dan warga menilai kelayakan penerima. “Ya, memang ada dampak positif dari penempelan stiker, meskipun itu inisiatif daerah.
Penempelan itu untuk memastikan bahwa yang menerima bantuan sosial adalah mereka yang memenuhi kriteria,” jelasnya.
Kebijakan ini juga memunculkan efek sosial yang signifikan. Masyarakat menjadi lebih aktif mengoreksi, berdialog, dan menilai kelayakan penerima bantuan di lingkungan masing-masing. Gus Ipul menekankan, “Ini menumbuhkan kesadaran baru yang ke depan tentu sangat positif bagi kita semua.”
Variasi Pendekatan Daerah
Gus Ipul mengakui, tidak semua daerah menggunakan metode stiker. Beberapa daerah memiliki mekanisme lain untuk memverifikasi penerima bansos.
“Saya belum bisa menghitung ya, tapi ada di Bengkulu, ada di Jawa Tengah, ada di beberapa lagi tempat lain gitu. Ada juga dengan cara yang lain tanpa menempeli stiker, ada juga itu. Jadi tergantung inisiatif daerah saja,” ungkapnya.
Pendekatan yang beragam ini menunjukkan fleksibilitas pemerintah daerah dalam memastikan data penerima bansos valid, sekaligus menyesuaikan dengan karakteristik lokal masing-masing wilayah.
Pengunduran Diri Warga Secara Sukarela
Salah satu efek dari penempelan stiker adalah munculnya pengunduran diri sukarela dari daftar penerima bansos. Banyak warga yang merasa tidak lagi memenuhi syarat, memilih untuk keluar secara mandiri.
Gus Ipul mencatat, “Banyak yang melapor sendiri. Saya sudah tidak perlu lagi menegur, mereka mengundurkan diri dengan kesadaran sendiri.”
Dalam setahun terakhir, jumlah warga yang secara sukarela keluar dari daftar penerima mencapai puluhan ribu orang. Pengunduran diri ini dapat dilakukan melalui pemerintah daerah ataupun melalui fitur resmi Kemensos seperti Cek Bansos, yang mempermudah warga untuk melaporkan perubahan status atau penolakan bantuan.
Usulan Baru dan Sanggahan Masyarakat
Selain pengunduran diri, Kemensos juga menerima lebih dari 600.000 usulan baru warga yang dianggap layak menerima bantuan. Di sisi lain, pengaduan berupa sanggahan masyarakat terhadap penerima bansos yang tidak berhak juga cukup tinggi, mencapai hampir 50.000 laporan.
“Yang menyanggah juga banyak, sudah hampir 50.000. Mereka melaporkan orang atau keluarga yang seharusnya tidak dapat bantuan, tapi kok dapat. Ini kami jadikan bahan verifikasi dan validasi,” papar Gus Ipul.
Seluruh data yang masuk, baik usulan maupun sanggahan, diolah secara berlapis. Pertama, data dikirim ke Badan Pusat Statistik (BPS) untuk diverifikasi.
Selanjutnya dilakukan pengecekan lapangan atau ground check sebelum kembali divalidasi ke BPS dengan standar nasional. Proses ini memastikan bahwa tidak ada penerima fiktif, yang telah meninggal, pindah domisili, atau tinggal di luar negeri.
Mekanisme Verifikasi yang Teliti
Gus Ipul menekankan pentingnya mekanisme verifikasi yang cermat. “Ini memang memerlukan waktu, tetapi kami ingin data makin akurat dan penyaluran bansos dilakukan dengan penuh kehati-hatian,” jelasnya.
Pendekatan ini bertujuan agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan berkelanjutan, sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan.
Kemensos juga mendorong partisipasi publik dalam proses validasi. Keterlibatan masyarakat dalam melaporkan penerima yang tidak berhak atau menyanggah data yang ada memperkuat akurasi database, sekaligus membangun kesadaran kolektif mengenai keadilan sosial.
Menumbuhkan Kesadaran dan Transparansi
Penempelan stiker “keluarga miskin” memunculkan reaksi beragam, mulai dari pengunduran diri sukarela hingga kritik terhadap metode yang dianggap sensitif.
Namun, Gus Ipul menegaskan bahwa pendekatan ini membawa efek positif jangka panjang: memastikan ketepatan sasaran bansos, meningkatkan kesadaran publik, dan menumbuhkan budaya partisipasi dalam proses verifikasi data.
Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Kemensos untuk transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial. Setiap inisiatif, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, diharapkan mampu menyeimbangkan prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat warga penerima.