Sinergi Pusat-Daerah Percepat Pembangunan Perumahan Layak di Sulawesi Utara

Sinergi Pusat-Daerah Percepat Pembangunan Perumahan Layak di Sulawesi Utara

JAKARTA - Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan taraf hidup warganya kini semakin difokuskan pada pemenuhan infrastruktur dasar, yakni hunian yang layak dan aman. Dalam agenda strategis daerah, sektor perumahan telah ditetapkan sebagai salah satu pilar utama pembangunan. Langkah ini diambil bukan sekadar untuk mengejar angka capaian fisik, melainkan sebagai upaya sistematis dalam mengentaskan kemiskinan dan menjamin martabat masyarakat melalui penyediaan tempat tinggal yang memadai.

Upaya percepatan pembangunan sektor perumahan di Sulawesi Utara menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Prioritas Gubernur Sulawesi Utara di Ruang Rapat Sekdaprov. Forum ini menjadi ruang penyelarasan kebijakan pusat dan daerah agar program yang berjalan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Sinkronisasi ini dianggap krusial untuk menghindari adanya tumpang tindih regulasi yang kerap menghambat implementasi proyek di tingkat lapangan.

Strategi Akses Hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Baca Juga

BPJPH Dorong Produk Halal Nasional Mendunia Lewat Kerja Sama USDA

Fokus utama dalam koordinasi ini adalah bagaimana negara hadir bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pembahasan diarahkan pada strategi memperluas akses hunian layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sejumlah skema bantuan dan pembiayaan perumahan didorong agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran di daerah.

Pemerintah menyadari bahwa tantangan terbesar dalam penyediaan rumah adalah aksesibilitas finansial. Oleh karena itu, program bantuan stimulan perumahan, dukungan pembiayaan usaha dan perumahan, serta skema pembiayaan rumah bersubsidi menjadi bagian dari langkah percepatan tersebut. Sinergi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan program tidak berjalan sendiri-sendiri di lapangan, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan dampak maksimal.

Prioritas Kemanusiaan: Hunian Tetap Pascabencana Gunung Ruang

Selain agenda pembangunan reguler, rapat koordinasi ini juga memberikan porsi besar pada isu kemanusiaan yang mendesak. Selain program reguler, perhatian juga tertuju pada penanganan perumahan bagi warga terdampak erupsi Gunung Ruang. Pemerintah menilai penyediaan hunian tetap menjadi fondasi utama dalam proses pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.

Tanpa adanya hunian tetap (Huntap), proses rehabilitasi sosial dan ekonomi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam tidak akan pernah berjalan stabil. Oleh sebab itu, pembangunan Huntap dipandang sebagai instrumen vital untuk mengembalikan rasa aman dan memulai kembali kehidupan yang lebih baik bagi para penyintas di lokasi yang telah ditentukan.

Komitmen Pengawalan Program Strategis Kementerian PKP

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P3KP) Sulawesi I, Erpika Ansela Surira, yang hadir dalam forum tersebut, memberikan penegasan mengenai pentingnya kerja sama tim antara instansi vertikal dan pemerintah daerah. Erpika menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci keberhasilan program.

“Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah kunci keberhasilan program strategis ini. Kami berkomitmen penuh mengawal realisasi program Kementerian PKP, mulai dari penyaluran BSPS hingga FLPP, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Sulawesi Utara,” ujarnya. Pengawalan ini mencakup aspek administrasi hingga teknis konstruksi di lapangan guna memastikan kualitas bangunan sesuai dengan standar keamanan.

Percepatan Penghunian Huntap di Modisi

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penanganan pascabencana juga mendapat perhatian serius. Fokus tim saat ini tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada proses transisi agar warga dapat segera menempati rumah baru mereka.

“Secara khusus, kami juga tengah memfokuskan percepatan penghunian Huntap di Modisi bagi korban erupsi Gunung Ruang, karena pemulihan kehidupan warga terdampak adalah prioritas kemanusiaan yang tidak bisa ditunda,” ujar Erpika. Langkah cepat ini diambil untuk meminimalisir waktu tinggal warga di pengungsian atau hunian sementara yang sering kali kurang memadai untuk jangka panjang.

Harapan atas Soliditas Koordinasi Lintas Sektor

Melalui Rakor Percepatan Pembangunan Prioritas Gubernur ini, pemerintah berharap koordinasi lintas sektor semakin solid. Dengan komunikasi yang intensif antara penyedia anggaran di pusat dan eksekutor di daerah, hambatan birokrasi diharapkan dapat dipangkas seminimal mungkin.

Pada akhirnya, percepatan program perumahan diharapkan tidak hanya meningkatkan capaian pembangunan, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat Sulawesi Utara. Hunian yang layak akan menjadi titik awal bagi peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, dan produktivitas keluarga di wilayah "Bumi Nyiur Melambai".