Seskab Hadiri Rapat Inflasi, Pemerintah Perkuat Koordinasi Jelang Lebaran

Seskab Hadiri Rapat Inflasi, Pemerintah Perkuat Koordinasi Jelang Lebaran

JAKARTA - Menjelang momentum Ramadhan dan Idulfitri 2026, pemerintah kembali memusatkan perhatian pada stabilitas harga dan ketersediaan pasokan. 

Tekanan permintaan yang biasanya meningkat pada periode tersebut menjadi faktor utama yang diantisipasi. Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dinilai sangat penting.

Pengendalian inflasi tidak hanya menyangkut kebijakan moneter, tetapi juga kesiapan sektor riil. Distribusi pangan, kelancaran logistik, serta dukungan kebijakan fiskal menjadi bagian dari strategi pemerintah. Semua langkah tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Baca Juga

Wapres Gibran Pastikan Pemulihan RSUD Aceh Tamiang Pascabencana

Dalam konteks tersebut, kehadiran pejabat tinggi negara dalam forum pengendalian inflasi mencerminkan keseriusan pemerintah. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi perhatian utama. Pemerintah ingin memastikan langkah antisipatif dilakukan sejak dini.

Seskab ikuti rapat pengendalian inflasi, fokus perkuat koordinasi

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menghadiri rapat pengendalian inflasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

Sekretariat Kabinet menyebut rapat membahas penguatan koordinasi menjelang Ramadhan pada pekan ketiga Februari. Selain itu, pembahasan juga mencakup persiapan menghadapi Idulfitri pada Maret 2026. Pemerintah menargetkan inflasi tetap terjaga sesuai asumsi APBN.

Target tersebut mencakup pengendalian inflasi harga bergejolak atau volatile food. Pemerintah menetapkan sasaran agar inflasi volatile food berada di kisaran 3 hingga 5 persen. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga pangan.

“Fokus utama pada ketersediaan pasokan pangan antarwilayah, khususnya beras dan komoditas strategis lainnya agar aman dan terjangkau bagi masyarakat,” kata siaran resmi Sekretariat Kabinet.

Pernyataan ini menegaskan prioritas pemerintah dalam pengendalian inflasi. Pasokan pangan menjadi perhatian utama menjelang hari besar keagamaan.

Ketersediaan pasokan antarwilayah dinilai krusial untuk menghindari disparitas harga. Pemerintah berupaya memastikan daerah surplus dapat menyuplai daerah defisit. Distribusi yang lancar diharapkan menekan potensi lonjakan harga.

Selain pasokan, aspek keterjangkauan harga juga menjadi perhatian. Pemerintah ingin masyarakat tetap dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga wajar. Hal ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas sosial.

Dukungan kebijakan menjelang Lebaran

Pemerintah juga menyiapkan berbagai kemudahan menjelang Lebaran. Kebijakan tersebut mencakup bantuan sosial pangan bagi masyarakat. Langkah ini bertujuan menjaga daya beli kelompok rentan.

Selain bantuan sosial, pemerintah memberikan diskon transportasi. Diskon berlaku untuk moda transportasi udara, kereta api, laut, dan darat. Tarif jalan tol juga termasuk dalam kebijakan keringanan tersebut.

Kebijakan transportasi ini diharapkan mendukung kelancaran arus mudik. Pemerintah ingin memastikan mobilitas masyarakat berjalan aman dan terjangkau. Upaya ini juga diharapkan mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

“Dengan tren inflasi yang melandai, langkah kolaboratif ini diharapkan menjaga daya beli masyarakat dan mendukung kelancaran aktivitas selama Lebaran,” tambah siaran resmi Sekretariat Kabinet itu. Pernyataan tersebut menegaskan optimisme pemerintah. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci.

Pemerintah menilai tren inflasi yang terkendali menjadi modal penting. Stabilitas harga diharapkan menopang konsumsi masyarakat. Konsumsi domestik tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.

Kehadiran lintas kementerian dan lembaga

Rapat pengendalian inflasi tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting. Hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Sejumlah menteri dan pejabat lainnya juga mengikuti rapat tersebut.

Selain itu, hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Kepala Badan Pengatur BUMN Donny Oskaria turut serta dalam rapat. Kehadiran lintas sektor mencerminkan pendekatan terpadu pemerintah.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Menteri PUPR Dody Hanggodo juga hadir. Keterlibatan kementerian teknis dinilai penting. Infrastruktur dan transportasi berperan besar dalam kelancaran distribusi.

Penguatan sinergi pusat dan daerah

Setelah rapat, Airlangga Hartarto menyampaikan komitmen penguatan koordinasi. Kementerian yang dipimpinnya bersama Kemendagri akan memperkuat sinergi pusat dan daerah. Langkah ini bertujuan menjaga efektivitas pengendalian inflasi.

Koordinasi tersebut difokuskan pada pengadaan pasokan pangan. Selain itu, peningkatan produktivitas juga menjadi perhatian. Pemerintah menilai aspek pembiayaan dan logistik tidak kalah penting.

Kelancaran distribusi beberapa komoditas strategis menjadi fokus utama. Pemerintah ingin memastikan tidak ada hambatan distribusi. Sinergi pusat dan daerah dinilai krusial dalam hal ini.

Pemerintah juga memfasilitasi distribusi pangan antarwilayah. Pasokan dari daerah surplus diarahkan ke daerah yang membutuhkan. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasokan nasional.

Langkah tersebut diharapkan menekan gejolak harga. Distribusi yang efisien dinilai mampu mengurangi disparitas. Pemerintah ingin memastikan stabilitas harga secara merata.

Perkembangan inflasi nasional

Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Indonesia sepanjang 2025 sebesar 2,92 persen year-to-date. Angka ini mencerminkan kondisi inflasi yang relatif terkendali. Pemerintah menilai capaian ini sebagai hasil koordinasi kebijakan.

Inflasi Desember 2025 tercatat sebesar 0,64 persen secara month-to-month. Secara year-on-year, inflasi berada di angka 2,92 persen. Data ini menunjukkan stabilitas harga menjelang akhir tahun.

Inflasi harga bergejolak tercatat sebesar 6,21 persen. Inflasi harga yang diatur pemerintah berada di angka 1,93 persen. Sementara itu, inflasi inti tercatat stabil pada level 2,38 persen.

Pemerintah menilai data tersebut menjadi dasar perumusan kebijakan lanjutan. Pengendalian inflasi akan terus diperkuat menjelang Ramadhan dan Lebaran. Stabilitas harga tetap menjadi prioritas utama.