Wamendagri Nilai Peran Daerah Penting Perkuat Ekosistem Industri Halal

Wamendagri Nilai Peran Daerah Penting Perkuat Ekosistem Industri Halal

JAKARTA - Pengembangan industri halal dinilai semakin strategis dalam menghadapi persaingan global. 

Pemerintah memandang sektor ini bukan hanya sebagai kebutuhan domestik, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi ekonomi. Karena itu, penguatan ekosistem halal harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke daerah.

Indonesia memiliki modal besar dalam industri halal dunia. Selain menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia juga merupakan pasar konsumen halal terbesar global. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan menjadi kekuatan industri berdaya saing tinggi.

Baca Juga

Wapres Gibran Pastikan Pemulihan RSUD Aceh Tamiang Pascabencana

Pemerintah pusat menilai peran pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan strategi nasional industri halal. Kepala daerah diharapkan tidak sekadar menjadi pelaksana kebijakan pusat. Mereka diminta aktif membangun ekosistem halal di wilayah masing-masing.

Wamendagri minta kepala daerah perkuat ekosistem industri halal

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah berperan aktif memperkuat ekosistem industri halal. Penguatan tersebut harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Bima menekankan pentingnya penentuan posisi Indonesia dalam peta industri halal dunia. Menurut dia, Indonesia perlu belajar dari praktik terbaik sejumlah negara. Penentuan positioning dinilai krusial agar Indonesia memiliki identitas yang jelas.

“Negara-negara tertentu yang sukses, satu karena dukungan pemerintah, kedua dicanangkan sebagai program nasional, ketiga ada badan khusus yang menangani, keempat fokus pada diferensiasi atau keunggulan, dan kelima ada strategi nasional yang sifatnya betul-betul terstruktur,” kata Bima. 

Ia menilai keberhasilan industri halal tidak terjadi secara kebetulan. Semua membutuhkan kebijakan jangka panjang yang konsisten.

Pernyataan tersebut disampaikan Bima dalam pidato kunci pada acara Kadin Sharia Economic Outlook 2026. Acara ini digelar di Jakarta dan dihadiri pelaku usaha serta pemangku kepentingan. Forum tersebut menjadi ruang strategis membahas arah ekonomi syariah nasional.

Tantangan merumuskan keunggulan kompetitif nasional

Bima menjelaskan bahwa dari berbagai faktor tersebut, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah. Tantangan utama terletak pada perumusan keunggulan kompetitif yang jelas. Selain itu, penyamaan paradigma antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat juga masih perlu diperkuat.

Menurut dia, tanpa kesamaan pandangan, pengembangan industri halal akan berjalan parsial. Kebijakan yang baik tidak akan efektif tanpa dukungan pelaku usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi kunci.

Bima menilai komunikasi antar pemangku kepentingan harus terus diperkuat. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan tersebut. Sinergi inilah yang diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan industri halal.

Pembelajaran dari praktik internasional

Ia mencontohkan sejumlah negara yang berhasil menempatkan diri secara jelas dalam industri halal global. Brasil dikenal sebagai pemasok daging unggas halal terbesar ke Timur Tengah. Thailand juga sukses memposisikan diri melalui konsep dapur halal dunia.

Contoh tersebut menunjukkan pentingnya diferensiasi dalam industri halal. Setiap negara memilih fokus sesuai dengan kekuatan masing-masing. Indonesia dinilai perlu menentukan fokus serupa agar mampu bersaing.

Bima menilai Indonesia memiliki potensi strategis yang sangat besar. Selain sebagai pasar konsumen halal terbesar, pertumbuhan ekonomi syariah nasional juga menunjukkan tren positif. Potensi tersebut menjadi modal penting untuk melangkah ke pasar global.

Konsep halal semakin luas dan inklusif

Di sisi lain, pemahaman terhadap konsep halal juga terus berkembang. Konsep halal kini tidak lagi terbatas pada makanan dan minuman. Aspek proses, tata kelola, dan nilai etika menjadi bagian penting.

“Halal itu kan bukan hanya soal sekedar memotong saja [atau] makanan saja, tapi juga higienisnya, transparansinya, accountability, ethics dan lain-lain,” jelasnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa halal identik dengan standar kualitas. Nilai tersebut relevan bagi pasar global.

Perkembangan konsep halal membuka peluang industri yang lebih luas. Sektor jasa, pariwisata, dan keuangan syariah ikut terdampak. Pemerintah menilai peluang ini perlu ditangkap secara serius.

Kapasitas pelaku usaha dan peran pemerintah daerah

Bima menambahkan bahwa sejumlah pelaku usaha nasional sebenarnya telah memiliki kapasitas global. Namun, jumlah pelaku yang mampu menembus pasar internasional masih terbatas. Dukungan kebijakan dinilai perlu diperkuat.

Dalam konteks tersebut, Bima menegaskan peran strategis Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri memastikan penguatan ekosistem halal berjalan hingga ke daerah. Koordinasi lintas pemerintahan menjadi fokus utama.

Salah satu langkah konkret adalah integrasi pengembangan industri halal dalam dokumen perencanaan daerah. Kepala daerah diminta memasukkan program tersebut ke dalam RPJMD. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan kebijakan.

“Kita pastikan kepala daerah itu memasukkan ini dalam RPJMD. Jadi kalau enggak di RPJMD, enggak bisa,” ujarnya. Pernyataan ini menegaskan pentingnya komitmen formal pemerintah daerah. Perencanaan menjadi fondasi utama.

Dukungan anggaran dan sinkronisasi program nasional

Selain perencanaan, Kemendagri juga mendorong alokasi anggaran khusus dalam APBD. Anggaran tersebut ditujukan untuk pelatihan dan fasilitasi pelaku usaha. Penyederhanaan perizinan juga menjadi perhatian.

Bima menilai layanan publik daerah harus ramah terhadap pengembangan industri halal. Proses perizinan yang efisien dinilai sangat menentukan. Hal ini akan meningkatkan minat pelaku usaha.

Menurut dia, dukungan terhadap sertifikasi halal juga harus diperkuat. Sinkronisasi dengan agenda nasional menjadi bagian penting. Program UMKM, industri kreatif, dan ekonomi syariah dinilai saling terhubung.

“Pada intinya, peran Kemendagri dalam hal ini adalah mendorong seluruh elemen pemerintahan, utamanya adalah para kepala daerah untuk menguatkan ekosistem halal bersama-sama dengan teman-teman pengusaha dan semua stakeholder,” tuturnya. 

Pernyataan ini menegaskan pendekatan kolaboratif. Pemerintah ingin industri halal tumbuh secara inklusif.