Revitalisasi Jeron Beteng: Menuju Kawasan Wisata Budaya Bebas Polusi
JAKARTA - Kawasan historis Jeron Beteng di jantung Kota Yogyakarta tengah dipersiapkan untuk kembali ke akarnya sebagai area yang tenang dan bersih. Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat ini tengah merancang skema pembatasan kendaraan bermotor guna merealisasikan konsep low emission zone atau zona rendah emisi. Langkah ini diambil untuk mengembalikan kenyamanan area hunian dan budaya di dalam benteng pertahanan Keraton Yogyakarta yang kini kian sesak oleh kepulan asap knalpot.
Jeron Beteng bukan sekadar wilayah administratif, melainkan simbol sejarah dengan bentang timur–barat sekitar 1.200 meter dan utara–selatan sekitar 940 meter. Upaya transformasi ini diharapkan dapat menyelamatkan situs warisan budaya tersebut dari degradasi lingkungan akibat kepadatan lalu lintas yang tak terkendali.
Urgensi Pengurangan Emisi di Kawasan Padat
Baca JugaWamen LH Apresiasi Banyumas Capai Capaian Tinggi Pengelolaan Sampah
Kepala Dinas Perhubungan DIY, Chrestina Erni Widyastuti, menyoroti penurunan kualitas ruang publik di Jeron Beteng. Menurutnya, penggunaan kendaraan pribadi yang sangat masif menjadi faktor utama memburuknya kondisi lalu lintas dan kualitas udara di area tersebut.
Erni mengenang kembali masa lalu di mana masyarakat Jeron Beteng memiliki kearifan lokal yang sangat tinggi dalam menjaga lingkungan. Dahulu, terdapat aturan tidak tertulis yang ditaati warga untuk mematikan mesin dan menuntun kendaraan saat memasuki gang-gang perkampungan. Namun, seiring berjalannya waktu, budaya tersebut mulai luntur.
“Dulu sudah memang di masing-masing perkampungan memang dimatikan sepeda motor, sudah mengurangi emisinya, tapi sekarang mulai dinaiki masuk ke kampung. Kita awali lagi pengurangan emisi karbon,” jelasnya.
Tahapan Dialog dan Pelibatan Masyarakat
Meski rencana ini telah matang secara konsep, Erni menegaskan bahwa implementasinya tidak akan dilakukan secara otoriter. Pemerintah Provinsi DIY menyadari bahwa Jeron Beteng adalah kawasan hunian yang padat penduduk, sehingga setiap kebijakan harus melalui proses diskusi yang panjang dengan warga dan pemangku kepentingan terkait.
“Ini masih bertahap, kita masih ada diskusi terus nanti bersama pustral. Senin kita mulai diskusi secara kecil-kecilan,” kata Erni.
Ia menyadari bahwa mengubah kebiasaan masyarakat memerlukan sosialisasi yang masif dan komitmen kolektif. Tanpa pemahaman yang sama mengenai pentingnya zona rendah emisi bagi kesehatan dan kelestarian bangunan cagar budaya, kebijakan ini akan sulit berjalan efektif.
“Ini butuh komitmen bersama wilayah padat penduduk, butuh sosialisasi agar paham arti pentingnya low emission zone,” imbuh Erni.
Inovasi Transportasi Ramah Lingkungan
Untuk mengimbangi pembatasan kendaraan pribadi, Dishub DIY telah menyiapkan strategi transportasi alternatif. Fokus utamanya adalah penggunaan moda angkutan yang tidak bergantung pada bahan bakar fosil. Beberapa solusi yang sedang disiapkan antara lain penggunaan becak kayuh yang dilengkapi bantuan tenaga listrik.
Selain itu, pemerintah akan mengoptimalkan layanan shuttle ikonik bernama Sithole. Menariknya, kendaraan ini direncanakan menggunakan teknologi bahan bakar yang diekstraksi dari limbah plastik, sebagai bagian dari upaya ekonomi sirkular dan pengurangan limbah.
“Nanti akan dikembangkan kendaraan-kendaraan bahan bakarnya tidak solar lagi,” jelas Erni.
Keberatan Warga Terkait Efektivitas Kebijakan
Rencana ini rupanya tidak berjalan mulus di telinga para penduduk lokal. Bayu Sejati, salah seorang warga yang tinggal di kawasan Panembahan, menyatakan keberatannya. Ia menilai pembatasan tersebut akan sangat mengganggu mobilitas harian warga asli yang mayoritas beraktivitas menggunakan kendaraan bermotor.
“Karena kebanyakan warga di situ banyak yang memiliki aktivitas kendaraan bermotor, jika ditutup merepotkan,” ujarnya.
Bayu berpendapat bahwa biang kerok kemacetan di Jeron Beteng bukanlah warga lokal, melainkan wisatawan yang tumpah ruah menggunakan kendaraan pribadi, terutama pada musim liburan. Ia merasa warga justru sering menjadi korban dari rekayasa lalu lintas yang tidak berpihak pada kebutuhan penghuni tetap.
“Yang membuat macet kendaraan itu wisatawan saat musim liburan,” katanya.
Ia juga menyoroti pengalaman sebelumnya terkait penutupan Plengkung Gading yang menurutnya justru memperumit akses jalan kaki warga dan memaksa mereka memutar menggunakan kendaraan.
“Saat Plengkung Gading ditutup, warga yang seharusnya bisa jalan kaki ke arah selatan harus menggunakan kendaraan bermotor,” pungkas Bayu.
Dinamika antara upaya mewujudkan kota hijau dan kenyamanan mobilitas warga lokal ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah DIY. Dialog yang akan dimulai pada awal Februari ini diharapkan mampu menghasilkan solusi jalan tengah yang tidak hanya menyelamatkan lingkungan, tetapi juga tidak mematikan nadi kehidupan warga di dalam benteng.
Rekomendasi
