Mensos Coret 11 Ribu Penerima Bansos yang Terlibat Judi Online

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul (Sumber: NET)

JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah menghapus lebih dari 11 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial yang terdeteksi memakai dana bantuan untuk aktivitas judi online selama triwulan pertama tahun 2026.

"Untuk tahun 2026 ini ada 11.000 lebih yang kami coret di triwulan pertama dan untuk triwulan kedua itu ada 75 KPM yang kami coret," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh daftar penerima yang dihapus tersebut terbukti memiliki indikasi keterlibatan dalam judi online setelah dilakukan proses pemadanan data.

Baca Juga

Menkes Budi Gunadi: Gunakan Label Nutri-Level Pilih Produk Sehat

Ia memberikan penekanan bahwa angka penerima bantuan yang terindikasi judi online ini menunjukkan penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan data tahun lalu yang menyentuh angka 600 ribu orang.

"Kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Dari 600.000 tinggal 11.000, dan 11.000 pun itu sudah kami coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM, itu pun sudah kami coret," ucapnya.

Di tahun sebelumnya, pihak pemerintah sempat memberikan peluang bagi sebagian penerima yang sempat dicoret untuk mendapatkan bantuan kembali usai diverifikasi di lapangan dan dinyatakan memang sangat memerlukan bantuan sosial.

Akan tetapi, ia memastikan bahwa bagi penerima yang kembali terdeteksi melakukan judi online akan langsung dikenakan penghapusan secara permanen.

"Yang tahun lalu masih kami beri sekali lagi kesempatan. Tidak semua juga, hanya pihak tertentu setelah hasil kroscek memang mereka sangat membutuhkan. Tetapi tentu kami beri pendampingan, jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulangi lagi, akan kami coret selamanya," kata Gus Ipul.

Pada momen tersebut, Gus Ipul turut mengapresiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas dukungan informasi yang akurat sehingga pihaknya dapat menyalurkan bansos tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Ia juga menyampaikan bahwa di tahun ini kementerian akan menyerahkan data terbaru dari hasil pemutakhiran Badan Pusat Statistik (BPS) kepada pihak PPATK guna pemadanan data sekaligus alat koreksi bagi KPM yang terlibat judi online.

Gus Ipul memaparkan bahwa sebagian besar penerima bantuan yang terindikasi judi online ini masuk dalam kategori kelompok desil satu dan dua.

Selain itu, ditemukan juga beberapa kasus di mana bantuan sosial tersebut justru digunakan oleh pihak lain yang bukan merupakan penerima manfaat yang sah.

"Untuk sementara memang di (desil) satu, dua ya, dan memang banyak temuan ya. Enggak banyak sih, memang beberapa temuan gitu ya, yang dimanfaatkan oleh orang lain. Ada yang dimanfaatkan oleh orang lain, ya. Ada yang sengaja. Kalau yang sengaja ya, itu kami beri garis merah," ucap Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan bahwa Kementerian Sosial akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan melalui tenaga pendamping sosial di daerah dengan menggandeng pemerintah daerah demi mencegah bansos digunakan untuk judi online.

"Kami tentu mengawasi dan sekaligus memberikan pendampingan lewat pendamping-pendamping yang kami punya di setiap daerah, bekerja sama dengan pemerintah daerah," katanya.