Charles Honoris Dukung Moratorium SPPG, Dorong Dapur MBG di Sekolah
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris memberikan dukungan terhadap penangguhan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) anyar yang diterapkan oleh jajaran pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia memberikan dorongan agar pengadaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan dengan basis sekolah.
"Momentum pembenahan ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah," kata Charles kepada wartawan, Senin (8/6/2026).
Charles memaparkan bahwa penyediaan dapur MBG di lingkungan sekolah berpotensi membuat target penerima manfaat menjadi lebih akurat.
Ia berpandangan hal tersebut bakal membuka peluang keterlibatan pihak sekolah serta warga dalam kesuksesan program MBG.
"Model ini memungkinkan pengelolaan yang lebih dekat dengan penerima manfaat, memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di sekolah, mengurangi biaya logistik dan distribusi, memperkuat pengawasan kualitas makanan, serta membuka ruang partisipasi sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan program," katanya.
Konsep school-based kitchen dianggap oleh Charles mempunyai keselarasan dengan visi utama dari MBG.
Ketua DPP PDI Perjuangan ini menilai tingkat efektivitas pelayanan dari MBG bakal menjadi lebih terarah.
"Pendekatan school-based kitchen juga lebih sejalan dengan tujuan utama MBG sebagai intervensi gizi. Sekolah dapat berperan lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan, edukasi gizi, serta pemantauan kondisi peserta didik yang menjadi sasaran program," kata Charles.
"Dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia, pemerintah dapat menekan biaya investasi dan operasional sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program," tambahnya.
Charles merespons positif upaya perbaikan yang dilakukan oleh BGN yang dikonsentrasikan khusus bagi para penerima manfaat.
Ia menghendaki agar agenda MBG ini sanggup menyumbang kegunaan yang berwujud konkret bagi warga.
"Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG," kata Charles.
"Fokus baru kebijakan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat," sambungnya.
Menurut pandangannya, penundaan pembangunan infrastruktur dapur baru dianggap memberikan ruang bagi pihak BGN guna melangsungkan peninjauan secara komprehensif.
Hal itu mencakup perihal manajemen program, standar operasional prosedur (SOP), hingga pembenahan mutu dari sumber daya manusia (SDM).
"Serta memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi yang ditetapkan. Terlebih dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab," imbuhnya.
Pada kesempatan sebelumnya, BGN membekukan untuk sementara waktu proses registrasi dapur baru bagi agenda MBG.
Regulasi penangguhan ini bermutasi menjadi salah satu kebijakan yang diambil oleh pucuk pimpinan anyar BGN dalam rangka optimalisasi anggaran sekaligus penataan jalannya program.
"Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran," kata Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di gedung BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Nanik menguraikan bahwa terdapat empat kebijakan esensial yang dipersiapkan BGN demi membenahi jalannya agenda MBG.
Poin pertama yakni penajaman ulang sasaran penerima manfaat supaya program menjadi lebih tepat sasaran.
Poin kedua ialah penghentian temporer untuk pendaftaran sekaligus pendirian bangunan dapur baru.
"Dalam rangka efisiensi anggaran maka hal yang kami lakukan adalah pertama refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru," ujarnya.
