Dorong Integrasi Layanan, Menteri PANRB Resmikan Delapan MPP Baru
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini diagendakan meresmikan delapan Mal Pelayanan Publik (MPP) anyar sebagai langkah mendongkrak mutu pelayanan publik lewat keterpaduan layanan serta kemudahan jangkauan bagi warga.
"Peresmian delapan MPP pada semester pertama 2026 ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan proses layanan, integrasi layanan lintas sektor, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan," kata Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Delapan unit MPP yang bakal diresmikan itu berlokasi di Kabupaten Indragiri Hilir, Karimun, Bangka Selatan, Paser, Tanah Bumbu, Kotabaru, Tana Toraja, dan Halmahera Selatan.
Agenda peresmian ini bakal menambah jumlah keseluruhan MPP yang sudah dibangun dari awalnya berjumlah 305 kini menjadi 313 MPP yang tersebar luas di seantero Indonesia.
Otok menuturkan peningkatan jumlah MPP itu diproyeksikan mampu memperkokoh jalinan sinergi antara kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah dalam urusan tata kelola pelayanan publik.
Selaras dengan langkah ekspansi jaringan pelayanan itu, peningkatan kapasitas kemampuan sumber daya manusia (SDM) selaku pengelola MPP juga diposisikan sebagai skala prioritas demi mendorong terciptanya sistem pelayanan yang jauh lebih efektif, responsif, serta inklusif.
Berdasarkan penuturannya, keahlian SDM di lini operasional MPP terus digenjot agar mampu menyuguhkan model pelayanan yang bukan cuma sekadar memenuhi indikator teknis semata, melainkan juga dibekali rasa sensitivitas tinggi serta kepekaan mendalam atas keperluan kelompok rentan.
Menjadi bagian dari langkah strategis itu, rangkaian perhelatan dengan tajuk "Transformasi MPP sebagai Simpul Layanan Terintegrasi dan Inklusif" nantinya turut dimeriahkan dengan agenda seminar penguatan kompetensi SDM operasional MPP pada sesi siang hari.
Kegiatan tersebut mencakup program pelatihan sensitivitas pelayanan yang dikhususkan bagi kelompok rentan.
Penyelenggaraan seminar itu difokuskan demi memantapkan pemahaman dari para pelaksana pelayanan publik, terutama bagi para petugas di garda terdepan (frontliner) sekaligus pihak manajemen pengelola MPP, dalam menyajikan bentuk pelayanan yang adil, adaptif, responsif, serta berkiblat pada pemenuhan kebutuhan semua lapisan masyarakat.
