Kemenhub Dorong Budaya Keselamatan Pelayaran Melalui Program Maritim
JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan perlunya penguatan budaya keselamatan pelayaran sebagai bagian dari upaya pemerintah melindungi masyarakat maritim.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud menekankan, keselamatan pelayaran bukan sekadar regulasi, tetapi menyangkut nyawa dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Peningkatan keselamatan pelayaran bukan hanya urusan regulasi, tetapi menyangkut perlindungan nyawa dan kesejahteraan masyarakat,” kata Masyhud.
Baca JugaRPP Penataan Ruang Jadi Instrumen Strategis Perkuat Tata Kelola Nasional
Salah satu fokus pemerintah dilakukan di wilayah Banten. Di sana, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut membagikan ribuan alat keselamatan, Pas Kecil, dan Buku Pelaut Merah kepada masyarakat pesisir. Langkah ini bertujuan meningkatkan keamanan pelayaran sekaligus memastikan pelayanan keselamatan maritim berjalan efektif dan menyeluruh.
“Kami terus memperkuat upaya peningkatan keselamatan pelayaran, khususnya bagi masyarakat pesisir dan para nelayan di wilayah Banten,” ujar Masyhud.
Kegiatan ini digelar dalam Kampanye Keselamatan Pelayaran Tahun 2025 di Cilegon, Banten, sebagai wujud komitmen pemerintah membangun budaya keselamatan hingga level akar rumput. Dalam kampanye, Kemenhub membagikan 1.205 life jacket, 50 life buoy, 848 Pas Kecil, dan 2.645 Buku Pelaut Merah. Selain itu, paket sembako juga disalurkan kepada masyarakat maritim di Banten, Lampung, dan DKI Jakarta, menegaskan bahwa kehadiran pemerintah bersifat nyata dan bukan sekadar seremonial.
“Kampanye ini bukan seremonial, tetapi wujud nyata komitmen pemerintah untuk membangun budaya keselamatan. Keselamatan harus menjadi kebiasaan, bukan sekadar kepatuhan,” tegas Masyhud.
Melalui penerbitan Buku Pelaut Merah, E-Pas Kecil, dan distribusi alat keselamatan, Kemenhub memastikan nelayan memiliki identitas resmi, legalitas berlayar, dan akses lebih mudah terhadap layanan keselamatan. “Setiap nyawa yang selamat adalah keberhasilan kita semua,” tambahnya.
Upaya ini menjadi semakin penting menjelang periode arus puncak Natal dan Tahun Baru, khususnya di jalur penyeberangan Merak–Bakauheni, jalur vital bagi mobilitas penumpang dan logistik. Masyhud juga mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, operator kapal, asosiasi, dan masyarakat, untuk bekerja sama memperkuat budaya keselamatan.
“Tidak ada kompromi dalam keselamatan. Kita harus bekerja bersama. Keselamatan adalah tanggung jawab kita semua,” ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Tri Murtopo, menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan kampanye dan menekankan pentingnya kolaborasi pemangku kepentingan. Menurutnya, keselamatan berlayar adalah kebutuhan fundamental untuk menjamin mobilitas arus logistik dan konektivitas antarwilayah.
“Keselamatan berlayar bukan hanya kewajiban regulatif atau pemerintah, tetapi merupakan kebutuhan fundamental dalam menjamin keselamatan mobilitas arus logistik dan konektivitas antar wilayah,” kata Murtopo.
Wilayah perairan Banten memiliki posisi strategis, terutama Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Murtopo menekankan pentingnya tata kelola keselamatan pelayaran dan peningkatan kualitas pelayanan secara menyeluruh. Dengan demikian, transportasi laut di Banten dapat lebih aman dan berkualitas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi maritim daerah.
“Dengan pelayaran yang aman dan operasi bongkar muat yang tertib, ekonomi daerah akan semakin kuat. Industri tumbuh dan pelayanan publik meningkat,” tambahnya.
Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut, Hendri Ginting, memaparkan dukungan langsung pemerintah melalui pembagian life jacket, life buoy, Pas Kecil, dan Buku Pelaut Merah. Semua langkah ini fokus pada satu tujuan utama: memastikan nelayan dan masyarakat berlayar lebih aman.
“Langkah ini merupakan upaya memperluas jangkauan layanan keselamatan. Seluruh bantuan ini fokusnya satu, yaitu memastikan masyarakat dan nelayan berlayar dengan lebih aman. Pemerintah hadir untuk melindungi, bukan hanya mengawasi,” tegas Ginting.
Kegiatan kampanye tersebut diikuti 255 peserta dari instansi pemerintah pusat dan daerah, TNI/Polri, operator pelayaran, serta perwakilan nelayan. Selain distribusi alat keselamatan, agenda juga mencakup penandatanganan Nota Kesepahaman tentang kelancaran dan keamanan transportasi di Merak–Bakauheni, serta penyampaian materi dari Kantor SAR Banten, BMKG Maritim Merak, dan AMSAT International.
Dengan pendekatan yang menyeluruh, Kemenhub berupaya menegakkan prinsip bahwa keselamatan pelayaran harus menjadi budaya, bukan hanya formalitas. Langkah-langkah ini diharapkan memperkuat tata kelola maritim, mendukung keamanan logistik nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Rekomendasi
Berita Lainnya
.jpg)