Kenaikan PPN Jadi Strategi Perkuat Infrastruktur Ekonomi Nasional

Kenaikan PPN Jadi Strategi Perkuat Infrastruktur Ekonomi Nasional
Kenaikan PPN Jadi Strategi Perkuat Infrastruktur Ekonomi Nasional

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan kebijakan baru terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai PPN dari 10 persen menjadi 12 persen. Kebijakan yang dijadwalkan mulai berlaku pada awal tahun mendatang ini diharapkan dapat memperkuat infrastruktur ekonomi Indonesia sekaligus mengurangi beban utang negara yang semakin menggunung. Upaya tersebut dianggap penting guna meningkatkan penerimaan pajak negara yang selama ini menjadi penyumbang lebih dari 70 persen pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN.

Dedi Kusnadi selaku Penyuluh Pajak Ahli Madya di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP Banten memberikan pandangannya terkait kebijakan ini. PPN adalah salah satu sumber penerimaan negara terbesar. Dengan kenaikan ini pemerintah dapat mendanai infrastruktur dan pelayanan publik ungkap Dedi.

Memastikan Keberlanjutan Investasi Infrastruktur

Fokus utama dari kebijakan ini adalah memastikan keberlanjutan investasi di sektor infrastruktur. Dengan meningkatkan penerimaan pajak melalui PPN pemerintah bisa memiliki anggaran lebih untuk membiayai proyek-proyek infrastuktur besar seperti pembangunan jalan tol pelabuhan dan proyek energi. Dalam jangka panjang pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa sekaligus memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.

Sementara itu Dedi Kusnadi menekankan bahwa kenaikan PPN ini tidak akan menyasar barang-barang kebutuhan pokok maupun sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM. Barang seperti makanan pokok dan jasa pendidikan tetap bebas PPN. Kebijakan ini adil karena menyasar barang mewah tambahnya.

Menyeimbangkan Rasio Pajak Indonesia

Tak hanya menambah pendapatan negara kenaikan PPN ini juga bertujuan untuk menyeimbangkan rasio pajak Indonesia dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Saat ini rasio pajak Indonesia tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara tetangga. Rasio pajak Indonesia saat ini masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Dengan peningkatan ini kita harap rasio pajak bisa mencapai 12 persen dalam beberapa tahun ke depan jelas Dedi.

Perlindungan untuk Sektor Esensial dan UMKM

Mengenai kekhawatiran dampak kenaikan PPN terhadap masyarakat Dedi memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif dan kebijakan proteksi. Sektor-sektor esensial seperti kesehatan pendidikan dan kebutuhan pokok tetap dibebaskan dari PPN. Selain itu UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar juga mendapatkan pembebasan PPN demi menjamin kelangsungan usaha mereka di tengah tantangan ekonomi yang ada.

Pajak adalah kontribusi kita untuk membangun negeri. Dengan kebijakan ini kita harap bisa menciptakan pemerataan pembangunan yang lebih baik kata Dedi secara optimis menegaskan bahwa kebijakan pajak ini tidak hanya sekadar mencari pemasukan negara tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.

Menciptakan Ekosistem Ekonomi Berkelanjutan

Dengan kebijakan kenaikan PPN ini pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil. Fokus pada pembangunan infrastruktur diharapkan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga menciptakan landasan ekonomi yang lebih kuat yang akan bermanfaat bagi generasi mendatang.

Kebijakan ini tentunya mengundang beragam respons dari berbagai kalangan baik dari dunia usaha maupun masyarakat umum. Namun sosialisasi yang jelas dan pemahaman yang baik diharapkan dapat membuat masyarakat lebih menerima perubahan ini demi kepentingan bersama. Pemerintah pun dinilai harus tetap waspada terhadap dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi dan siap memberikan bantuan atau penyesuaian kebijakan jika diperlukan.

Seiring dengan perubahan besar yang dihadapi transparansi dan komunikasi antara pemerintah dan publik menjadi semakin penting demi mencapai tujuan bersama yakni memperkuat ekonomi nasional serta memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nathasya Zallianty

Nathasya Zallianty

navigasi.co.id adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.

Rekomendasi

Berita Lainnya

Kemudahan Pinjaman Online dan Bahayanya bagi Generasi Z - Kompasiana.com

Kemudahan Pinjaman Online dan Bahayanya bagi Generasi Z - Kompasiana.com

BRI Tingkatkan Dukungan Terhadap Pasar Modal Syariah dengan Sertifikasi Kustodian dan Kerja Sama Baru

BRI Tingkatkan Dukungan Terhadap Pasar Modal Syariah dengan Sertifikasi Kustodian dan Kerja Sama Baru

OJK Cabut Izin Usaha PT BCA Multi Finance: PT BCA Finance Ambil Alih Semua Tanggung Jawab

OJK Cabut Izin Usaha PT BCA Multi Finance: PT BCA Finance Ambil Alih Semua Tanggung Jawab

Prospek Saham PT Bank Central Asia di Tengah Gejolak Pasar 2025: Analisis dan Pandangan Analis

Prospek Saham PT Bank Central Asia di Tengah Gejolak Pasar 2025: Analisis dan Pandangan Analis

OJK Resmi Cabut Izin Usaha PT BCA Multifinance: Langkah Strategis Konsolidasi dengan PT BCA Finance

OJK Resmi Cabut Izin Usaha PT BCA Multifinance: Langkah Strategis Konsolidasi dengan PT BCA Finance