Pengalihan Anggaran Infrastruktur untuk Program Makan Bergizi Gratis di 2025: Kebijakan Pemerintah yang Visioner

Pengalihan Anggaran Infrastruktur untuk Program Makan Bergizi Gratis di 2025: Kebijakan Pemerintah yang Visioner

Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan mengalihkan anggaran infrastruktur ke program prioritas lainnya pada tahun 2025. Kebijakan ini diumumkan oleh Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, yang menegaskan bahwa alokasi dana akan lebih diarahkan ke program-program jangka panjang yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ketahanan pangan.

Thomas menegaskan langkah ini bukan berarti pembangunan infrastruktur menjadi hal yang kurang penting. Bahwa infrastruktur itu dikurangi, itu kan dikurangi dari segi anggaran kan. Itu tidak berarti infrastruktur dinomorduakan, ujarnya dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Rabu 15/1/2025.

Program Makan Bergizi Gratis: Investasi untuk Masa Depan

Menurut Thomas, Program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu program prioritas yang dianggap dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Kalau kita bicara makan bergizi, ketahanan pangan, semua hal-hal penting yang dikatakan program-program prioritas tahun ini, itu semua sebenarnya adalah tugas pemerintah, tambahnya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, yang secara tidak langsung akan mendukung perkembangan sumber daya manusia di Indonesia.

Meskipun ada pengalihan anggaran, bukan berarti pemerintah menomorduakan infrastruktur sebagai bagian penting dari pembangunan negara. Thomas menjelaskan bahwa pemerintah kini mengutamakan investasi melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), terutama untuk proyek infrastruktur yang bersifat komersial. Strateginya itu akan ke private sector, PPP, KPBU. Pola-pola seperti itu yang mau digiatkan. Kenapa? Karena uang atau dana di APBN itu mau digunakan untuk hal-hal yang sifatnya lebih jangka panjang dan mungkin tidak bisa komersial, tegasnya.

Dukungan Sektor Pertanian untuk Program MBG

Sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis, Kementerian Pertanian juga mengambil langkah konkret dengan merencanakan impor 200 ribu ekor sapi perah. Langkah ini ditujukan untuk mencukupi kebutuhan susu dalam program tersebut.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyatakan bahwa pemerintah telah merampungkan revisi peraturan pemerintah (PP) yang menjadi landasan hukum untuk impor sapi perah, yang tidak hanya berasal dari Australia, tetapi juga dari negara-negara lain yang telah teregister. Ini kan PP-nya baru beres kita bisa masukkan dari beberapa negara tambahan selain Australia dan negara lain yang teregister. Kita tambah di negara lain. Kita harap di 2025 ini masuk 200 ribu sapi sampai akhir tahun, jelas Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Sudaryono juga mengungkapkan bahwa untuk mendukung masuknya sapi perah, percepatan penyediaan lahan peternakan menjadi prioritas. Komitmen ini juga ditopang oleh 160 perusahaan, baik dari dalam negeri maupun internasional, yang siap mendukung pengadaan sapi perah impor tersebut.

Inovasi dan Kolaborasi: Kunci menuju Tujuan Bersama

Kebijakan pengalihan anggaran ini merupakan bentuk inovasi kebijakan fiskal yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Thomas menegaskan bahwa pendekatan inovatif melalui KPBU merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan dana APBN dan menarik lebih banyak investasi dari sektor swasta.

Dengan fokus yang beralih ke program-program yang lebih menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, pemerintah berharap kebijakan ini akan mendatangkan manfaat yang lebih nyata dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang di Indonesia. Penggabungan kekuatan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan cita-cita kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keputusan ini mencerminkan prioritas pemerintah dalam mengedepankan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang berorientasi pada kesehatan dan ketahanan pangan, serta memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tetap berjalan melalui kerjasama yang lebih inklusif dengan sektor swasta. Ini adalah wujud dari pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, mengutamakan kesejahteraan dan pembangunan jangka panjang dalam setiap kebijakannya.