Wapres Gibran Terima 15 Perwakilan Mahasiswa Demo di Istana

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sempat menerima 15 orang perwakilan mahasiswa yang melangsungkan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).

Di tengah-tengah pelaksanaan aksi unjuk rasa, para mahasiswa tersebut diundang masuk ke dalam Istana Wakil Presiden yang letaknya tidak jauh dari lokasi aksi.

Unjuk rasa yang digelorakan oleh mahasiswa Universitas Bung Karno, Universitas MH Thamrin, dan Universitas Terbuka itu menuntut pemerintah menghentikan sementara waktu sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh kepada program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, meninjau ulang Undang-undang (UU) Kepolisian RI, menyetop militerisme, serta menegakkan supremasi sipil.

Kemudian, menjaga stabilitas nilai rupiah dan ketahanan ekonomi nasional, memberikan hak pendidikan yang inklusif, berkualitas, serta terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia, hingga meninjau kembali kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang menyusahkan masyarakat.

Lalu, saat demo sedang berlangsung, orator aksi mengumumkan bahwa perwakilan mahasiswa bakal ditemui secara langsung oleh Gibran di Istana Wakil Presiden.

Ketika bertatap muka dengan mahasiswa, Gibran rupanya mengakui bahwa pemerintah memang masih mempunyai kekurangan.

Gibran mengakui pemerintah masih banyak kekurangannya di hadapan 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.

Ia pun mengajak semua pihak untuk ikut serta membenahinya.

“Yang sudah kami capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kami rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang harus kami perbaiki bersama,” kata Gibran dalam keterangan tertulis, Senin (15/6/2026).

Gibran pun mempertegas komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan pelbagai program serta kebijakan nasional lewat pembukaan ruang dialog dan menyerap aspirasi masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa.

Dalam pertemuan tersebut, para mahasiswa yang tadinya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, juga mengutarakan bermacam aspirasi dan hasil kajian mereka.

Sejumlah isu nasional yang disorot mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, revisi regulasi, sampai pembangunan di daerah tertinggal.

Di dalam dialog tersebut, Gibran tidak lupa menyampaikan apresiasinya atas pelbagai masukan yang disodorkan oleh mahasiswa.

Menurut pandangannya, seluruh aspirasi yang masuk akan dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah.

“Makanya ini saya terima kasih sekali dapat masukan-masukan,” ujar Gibran.

Dia menegaskan, pemerintah sangat terbuka kepada kritik dan masukan asalkan disampaikan lewat cara yang tertib serta konstruktif.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif dari kaum mahasiswa dalam mengawal jalannya pelbagai kebijakan pemerintah.

“Saya senang mahasiswa kritis ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran,” katanya.

Mahasiswa menyerahkan memorandum yang berisikan tiga klaster tuntutan, yakni fiskal dan pendidikan, hukum dan supremasi sipil, serta moneter dan energi.

Mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi program MBG, meninjau kembali UU Polri, merawat stabilitas rupiah, serta membatalkan kenaikan harga Pertamax yang dinilai memberatkan masyarakat.

Mahasiswa juga menuntut pemerintah mengalihkan efisiensi anggaran untuk menyuntik subsidi uang kuliah tunggal (UKT) maupun biaya operasional pendidikan tinggi demi mewujudkan biaya pendidikan yang terjangkau.

"Kami dari BEM Universitas Bung Karno (UBK) memberikan waktu 5x24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terealisasi, maka kami akan bentuk daripada pergerakan tersebut, aksi jilid-jilid berjilid," ujar Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, M Abdi Maludin.

Ia memaparkan, Gibran mencatat semua aspirasi yang dibawa mahasiswa dan berjanji akan meneruskannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian. Dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi, memberitahukan kepada pimpinan, lebih khusus Presiden Prabowo Subianto. Dia akan sounding lagi," tutur Abdi.

Sementara itu, Staf Khusus Wapres RI Nicolaus Teguh Budi Harjanto menyebutkan memorandum yang diserahkan mahasiswa bakal dipelajari terlebih dahulu.

"Akan kami pelajari kan tadi masih kertas-kertas lipat-lipat," kata Nicolaus.

Ia menegaskan tidak ada kesepakatan tertulis yang ditelurkan dalam pertemuan tersebut.

"Tidak ada (kesepakatan). Makanya ini perlu kami sampaikan," kata dia.

Menurut Nicolaus, Wapres sekadar mendengarkan aspirasi dari mahasiswa, termasuk mengenai pelaksanaan program MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Temanan-teman mahasiswa dari NTT banyak yang belum mendapatkan, mungkin ada evaluasi lah, mungkin perlu fokusnya ke sana," tutur Nicolaus.