Dedi Mulyadi Bantah Swasta Tolak Program Sekolah Gratis Jabar
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyanggah opini yang menyebutkan bahwa mayoritas instansi sekolah swasta enggan berpartisipasi dalam agenda sekolah gratis yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat lewat sistem Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK).
Ia memaparkan bahwa kuantitas lembaga sekolah swasta yang bersedia menjadi rekanan pemerintah justru mengalami peningkatan hingga menyentuh angka 1.128 sekolah.
Seluruh sekolah tersebut dialokasikan untuk menampung para calon peserta didik yang dinyatakan gugur atau tidak lolos masuk ke SMA maupun SMK negeri dalam tahapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jabar 2026.
Dedi mengutarakan bahwa tabel data sekolah yang dapat ditentukan oleh para calon murid telah dimuat dalam basis data sistem SPMB, bagus itu instansi negeri maupun jajaran sekolah swasta yang menjalin kemitraan resmi dengan pihak eksekutif.
"Di sistem penerimaan siswa baru itu sudah tayang sekolah-sekolah yang menjadi pilihan bagi seluruh siswa, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta kerja sama," ujarnya, dikutip dari akun Instagram pribadinya dan telah dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (26/6/2026).
"Sekolah swasta kerja sama dulu asalnya 750 kemudian bertambah menjadi 1.015. Sekarang bertambah lagi menjadi 1.128 sekolah," sambungnya.
Berdasarkan sudut pandang Dedi, lonjakan jumlah instansi mitra tersebut membuktikan bahwa tingkat ketertarikan pihak yayasan sekolah swasta untuk melebur dalam menyukseskan program ini terus merangkak naik.
"Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa banyak yang menolak justru terbalik. Malah sangat banyak yang ingin bekerja sama," katanya.
Di dalam skema kebijakan SSK ini, tiap-tiap peserta didik nantinya akan memperoleh sokongan dana pendidikan dengan nominal mencapai Rp 2,7 juta.
Komponen dana bantuan tersebut dialokasikan untuk Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) senilai Rp 1,5 juta ditambah subsidi SPP bulanan sebesar Rp 100.000 atau setara dengan Rp 1,2 juta dalam jangka waktu satu tahun.
Bukan sekadar melebarkan cakupan jangkauan program Sekolah Swasta Kerja Sama saja, jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga tengah merancang program sekolah kombinasi atau hybrid demi memfasilitasi anak-anak yang memiliki kendala untuk hadir dalam kelas tatap muka reguler setiap harinya.
Dedi memberikan ulasan bahwa program sekolah hybrid ini menjadi wujud inovasi dan konversi dari konsep sekolah terbuka yang difokuskan bagi para murid dengan kesibukan tertentu, misalnya kalangan atlet atau anak yang mesti bekerja menopang perekonomian keluarga.
"Ini diperuntukkan untuk mereka yang berprofesi sebagai atlet, tidak punya waktu untuk masuk kelas, yang mereka sambil berdagang, mereka sambil menjadi petani, sambil menjadi nelayan, yang tidak punya waktu seperti orang lain untuk masuk setiap hari," tuturnya.
Menurut pemaparan Dedi, agenda pembelajaran pada sistem sekolah hybrid ini bakal diselenggarakan khusus pada hari Sabtu serta Minggu dan dapat diakses melalui skema jarak jauh atau daring.
"Sistem belajarnya hari Sabtu dan hari Minggu dan bisa dilakukan secara online," ujarnya.
Dedi memberikan penegasan kembali bahwa terobosan sekolah gratis melalui jalur SSK sekaligus sekolah hybrid merupakan wujud keseriusan Pemprov Jawa Barat dalam menjamin agar semua generasi muda di wilayahnya tetap mendapatkan hak akses pendidikan yang layak.
"Prinsipnya yang penting seluruh warga Jawa Barat bisa sekolah," pungkasnya.