JAKARTA - Upaya percepatan penanganan bencana di wilayah Sumatera kembali menjadi perhatian utama pemerintah setelah banjir bandang dan longsor melanda sejumlah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Situasi darurat yang berkembang mendorong Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, mengambil langkah cepat dengan memperkuat koordinasi lintas lembaga agar bantuan pangan segera diterima masyarakat yang terdampak. Berbeda dari pendekatan sebelumnya, pemerintah kini menitikberatkan pada kecepatan distribusi dan penguatan posko logistik, sehingga tidak ada ruang bagi keterlambatan dalam proses penyaluran bantuan.
Dalam rapat darurat yang digelar di kediaman Menteri Pertanian pada Senin pagi, Amran menekankan bahwa kondisi darurat mengharuskan seluruh unsur pemerintah bergerak secara serentak.
Rapat tersebut dimulai sejak pukul 06.00 WIB, mencerminkan urgensi tinggi yang perlu direspons cepat oleh semua pihak. “Dalam kondisi darurat seperti ini, tidak boleh ada keterlambatan,” tegas Amran dalam rapat percepatan penyaluran bantuan pangan yang dilakukan bersama jajaran Kementerian Pertanian dan Bapanas.
Pertemuan ini menjadi ruang koordinasi untuk mengonsolidasikan langkah konkret, mulai dari pemetaan jalur distribusi, penetapan prioritas bantuan, hingga pemantauan ketersediaan pangan di lokasi bencana. Keterlibatan langsung Menteri memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memastikan penanganan berjalan terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit akibat bencana.
Instruksi Mobilisasi Aparatur Pangan dan Pertanian
Dalam arahannya, Amran secara tegas meminta seluruh jajaran Kementerian Pertanian dan Bapanas mempercepat setiap tahapan distribusi agar bantuan pangan dapat segera mencapai titik-titik terdampak. Pemerintah, katanya, berkewajiban hadir penuh untuk memberikan perlindungan dan dukungan bagi masyarakat, terutama mereka yang menjadi korban banjir bandang dan longsor di tiga provinsi tersebut.
“Seluruh jajaran Kementan dan Bapanas harus bergerak cepat, memastikan ketersediaan pangan aman, dan bantuan segera sampai ke masyarakat,” tegas Amran. Ia menekankan pentingnya efisiensi serta kewaspadaan di lapangan karena kondisi bencana membutuhkan kerja cepat dan tepat. Seluruh proses ini bukan hanya menyangkut distribusi logistik, tetapi juga menjamin bahwa stok bantuan tetap dalam kondisi cukup dan terus tersalurkan tanpa hambatan.
Selain itu, Mentan juga menginstruksikan percepatan penyaluran cadangan pangan pemerintah (CPP) yang mencakup beras serta komoditas pokok penting lainnya. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama dengan Perum Bulog dan pemerintah daerah untuk memastikan alur distribusi tidak terkendala, baik oleh faktor cuaca maupun kondisi infrastruktur di daerah yang terdampak bencana.
Penguatan Posko dan Penanganan Logistik Lapangan
Sebagai bagian dari strategi percepatan, Mentan meminta posko distribusi bantuan beroperasi selama 24 jam penuh. Dengan pola kerja non-stop, pemerintah berharap aliran bantuan dapat terus bergerak tanpa terputus. Hal ini juga diimbangi dengan pengawalan jalur logistik agar tetap terbuka dan aman bagi kendaraan pengangkut bantuan.
Bapanas bersama Kementerian Pertanian dan Perum Bulog telah mengerahkan tim gabungan untuk mempercepat pendistribusian bantuan langsung ke masyarakat. Tim tersebut ditugaskan melakukan pendataan kebutuhan riil di lapangan agar bantuan yang diberikan sesuai dengan jumlah dan jenis yang dibutuhkan. Selain itu, koordinasi diperkuat bersama BPBD, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan tidak terjadi penumpukan di satu titik.
Pendekatan kolaboratif ini dinilai penting karena masing-masing lembaga memiliki peran strategis dalam penanganan bencana. BPBD berperan memetakan wilayah dan kebutuhan korban, TNI dan Polri membantu pengamanan distribusi, sementara pemerintah daerah mengatur penyaluran hingga tingkat paling bawah. Dengan sinergi tersebut, pemerintah berharap proses distribusi berjalan cepat dan efektif.
Fokus pada Stabilitas Pasokan dan Dampak Sektor Pertanian
Tidak hanya memperhatikan aspek distribusi pangan, pemerintah juga memantau potensi dampak jangka panjang terhadap sektor pertanian. Dalam rapat itu, Amran meminta seluruh jajaran untuk melakukan pendataan sawah dan lahan pertanian yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah menyiapkan skema bantuan khusus bagi petani dan peternak sebagai bagian dari pemulihan pascabencana.
“Benih dan obat-obatan ternak sudah disiapkan. Saya sudah minta para Dirjen fokus membantu petani dan peternak kita. Semua fokus bantu rakyat,” ujar Amran. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengutamakan distribusi pangan jangka pendek, tetapi juga mulai menyiapkan langkah pemulihan untuk sektor produksi pangan, agar tidak terjadi gangguan berkepanjangan.
Selain itu, pemerintah terus menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di tengah situasi darurat. Mekanisme monitoring dilakukan untuk memastikan tidak terjadi lonjakan harga di pasaran, terutama untuk komoditas pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat selama masa pemulihan.
Rincian Bantuan Pangan untuk Tiga Provinsi
Sebagai bentuk komitmen nyata, pemerintah telah menyiapkan total bantuan berupa 34 ribu ton beras dan 6,8 juta liter minyak goreng yang akan disalurkan ke tiga provinsi terdampak. Rinciannya meliputi Aceh yang menerima 10.614 ton beras dan 1.954 ton minyak goreng, Sumatera Utara dengan 16.894 ton beras dan 3.108 ton minyak goreng, serta Sumatera Barat dengan 6.795 ton beras dan 1.250 ton minyak goreng.
Jumlah ini diproyeksikan cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mendesak masyarakat hingga proses pemulihan awal selesai dilakukan pemerintah. Dengan percepatan distribusi dan penguatan koordinasi di lapangan, pemerintah berharap bantuan ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang sedang menghadapi masa krisis akibat bencana alam.