JAKARTA - Upaya penguatan peran koperasi sebagai pilar ekonomi kembali mendapatkan dukungan besar dari pemerintah pusat.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menegaskan komitmennya dalam mendorong kerja sama antara Induk Koperasi Unit Desa (Inkund) dengan berbagai badan usaha milik negara dan mitra usaha nasional. Dorongan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari agenda strategis jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat melalui sinergi kelembagaan.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, yang menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Inkud dengan sejumlah BUMN dan mitra usaha.
Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor ini merupakan langkah penting dalam menjadikan koperasi sebagai salah satu kekuatan pembangunan nasional. “Program koperasi sudah dimasukkan dalam bab 1 projek strategis nasional dan kita akan melihat dalam lima tahun ke depan langkah-langkah kita untuk menatap Indonesia emas tahun 2045,” ujarnya.
Momentum Awal Transformasi Koperasi
Penandatanganan nota kesepahaman ini dipandang sebagai titik awal dari upaya konkret pemerintah dalam menerapkan kebijakan perkoperasian secara lebih luas dan mendalam. Bappenas melihat bahwa koperasi memiliki potensi signifikan dalam memperkuat perekonomian nasional, terutama dalam sektor-sektor produktif yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa dan kelurahan.
Langkah ini sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta Program Direktif Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan pengembangan koperasi sebagai salah satu strategi penguatan ekonomi nasional. Melalui pendekatan itu, koperasi tidak hanya dianggap sebagai entitas tradisional, tetapi sebagai institusi ekonomi modern yang perlu didukung melalui inovasi, kolaborasi, dan penguatan kapasitas.
Ruang Lingkup Kerja Sama yang Diperluas
Kerja sama antara Inkud, BUMN, dan mitra usaha nasional yang dituangkan dalam lima nota kesepahaman mencakup sektor-sektor strategis yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ada beberapa bidang utama yang menjadi fokus dalam kerja sama ini.
Pertama, sinergi dengan PT PLN difokuskan untuk memperluas jangkauan program electrifying villages yang mencakup perluasan akses listrik untuk desa-desa di seluruh Indonesia. Selain itu, digitalisasi desa dan pengembangan inovasi energi digital juga menjadi bagian dari kolaborasi tersebut. Transformasi ketenagalistrikan nasional melalui pemberdayaan koperasi menjadi salah satu komponen penting untuk mendorong pemerataan pembangunan.
Berikutnya, kerja sama dengan PT Bukit Asam diarahkan pada perluasan rantai nilai distribusi dan hilirisasi batu bara berbasis koperasi. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya mengembangkan sektor komoditas, tetapi juga membuka peluang baru bagi koperasi desa/kelurahan merah putih dalam memaksimalkan potensi ekonomi lokal.
Penguatan Kinerja Pangan dan Pertanian
Selain sektor energi dan hilirisasi komoditas, aspek pangan dan pertanian juga masuk dalam ruang lingkup kemitraan strategis ini. Inkud menjalin kerja sama dengan Koperasi Jasa Karyawan Nusa Tiga untuk mengoptimalkan pengelolaan pangan, pertanian, dan perdagangan. Program tersebut mencakup modernisasi sistem serta digitalisasi koperasi agar dapat beroperasi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pasar.
Pendekatan digitalisasi menjadi krusial di tengah upaya modernisasi koperasi nasional. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, koperasi dapat meningkatkan transparansi, memperkuat tata kelola, serta memperluas jangkauan layanan ke anggota dan masyarakat.
Pengembangan Kendaraan dan Alat Pertanian
Kerja sama strategis lainnya dilakukan dengan PT Pindad, yang berfokus pada pengembangan kendaraan nasional serta alat-alat pertanian. Tujuannya adalah mendorong produktivitas koperasi dan desa melalui akses terhadap sarana produksi yang lebih modern dan terjangkau. Dengan dukungan tersebut, koperasi diharapkan dapat memainkan peran lebih besar dalam meningkatkan efisiensi sektor pertanian dan industri kecil.
Kolaborasi semacam ini membuka peluang bagi koperasi untuk menjadi bagian dari rantai pasok industri nasional. Melalui pendekatan itu, pemberdayaan masyarakat desa tidak hanya bertumpu pada sektor tradisional, tetapi juga diarahkan pada sektor dengan potensi nilai tambah yang lebih besar.
Aliansi Strategis untuk Penguatan Perunggasan
Selanjutnya, kerja sama dengan Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) dan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) diarahkan untuk membangun aliansi strategis perunggasan berbasis koperasi rakyat. Fokus kerja sama ini adalah meningkatkan produksi unggas yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), sekaligus mendukung program makan bergizi gratis (MBG).
Pendekatan koperasi rakyat dalam sektor perunggasan menjadi signifikan karena dapat mendorong kesejahteraan peternak sekaligus menciptakan rantai pasok pangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi ini, peternak anggota koperasi dapat mengakses pendampingan teknis, sarana produksi, serta jaminan pasar yang lebih baik.
Harapan Terhadap Modernisasi Koperasi
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa kerja sama yang terjalin diharapkan mampu mendorong modernisasi koperasi nasional. Ia menilai bahwa sinergi antara koperasi, BUMN, dan mitra usaha menjadi langkah penting untuk mewujudkan koperasi yang profesional, mandiri, dan berdaya saing tinggi. “Terwujudnya kerja sama ini diharapkan menjadi usaha yang baik menuju koperasi modern yang profesional, mandiri, dan berdaya saing, sehingga mewujudkan koperasi sebagai pilar penting perekonomian bangsa,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut mempertegas visi pemerintah dalam menjadikan koperasi sebagai katalisator pembangunan, bukan hanya di desa, tetapi juga dalam struktur ekonomi nasional. Pemerintah menilai bahwa kolaborasi lintas sektor ini dapat membawa koperasi memasuki fase transformasi baru yang lebih adaptif terhadap perubahan.
Arah Kebijakan dan Kesimpulan
Dengan dukungan Bappenas dan sinergi strategis bersama berbagai BUMN serta mitra usaha nasional, koperasi diharapkan dapat menjalankan peran yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi. Kolaborasi ini bukan hanya memberikan ruang bagi koperasi untuk terlibat dalam sektor-sektor vital, tetapi juga memperkuat posisi koperasi sebagai instrumen pemerataan ekonomi.
Melalui program yang telah disepakati, koperasi memiliki peluang untuk berkembang menjadi institusi ekonomi modern yang mampu menghadapi tantangan industri masa depan. Pemerintah melihat langkah ini sebagai fondasi menuju era koperasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.