JAKARTA - Upaya mewujudkan peningkatan kualitas gizi masyarakat kini tidak lagi hanya bergantung pada pemerintah.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tampil sebagai kolaborator utama dalam memperluas pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program berskala nasional ini pada mulanya didesain pemerintah untuk menjangkau anak-anak dan kelompok rentan, tetapi kini berkembang menjadi gerakan yang melibatkan dunia usaha secara lebih mendalam.
Melalui pendanaan langsung dari para pengusaha dan tanpa memanfaatkan skema pembiayaan perbankan, Kadin mencoba menunjukkan bahwa sektor swasta memiliki komitmen besar dalam mendukung kebijakan prioritas pemerintah.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, memberi update terbaru mengenai target pembangunan dapur MBG.
Dalam sambutan pada Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari target 1.000 dapur, sebanyak 500 dapur telah berhasil direalisasikan. Komitmen tersebut bukan hanya simbol kerja sama, melainkan bentuk nyata kontribusi pendanaan yang berasal dari para anggota Kadin.
Menurut Anin, “Hari ini sudah sekitar 500 kita buat. Kalau 500 itu kira-kira Rp1,5 miliar per dapur, berarti Rp750 miliar kocek daripada teman-teman yang ada di sini, tanpa perbankan, sudah keluar.”
Pernyataan itu menggambarkan keberanian dunia usaha untuk terlibat langsung, bahkan sebelum skema pembiayaan tambahan dari pemerintah diformulasikan lebih jauh.
Ketiadaan pembiayaan perbankan justru menunjukkan tingginya kepercayaan pelaku usaha terhadap arah kebijakan gizi nasional, serta keyakinan bahwa program MBG memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.
Dampak Ekonomi: Penyerapan Tenaga Kerja dan Rantai Pasok
Salah satu aspek yang jarang disorot dari pembangunan dapur MBG adalah besarnya dampak ekonomi yang menciptakan efek turunan bagi sektor lain. Pembangunan 500 dapur MBG yang telah direalisasikan tidak hanya memperluas kapasitas penyediaan makanan bergizi, tetapi juga menciptakan 25.000 lapangan kerja.
Dengan asumsi setiap dapur menyerap sekitar 50 pekerja, Anin dengan tegas menyebut pembangunan ini telah mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Selain pembukaan lapangan kerja, Kadin juga mencatat antusiasme pelaku usaha daerah dalam melihat peluang rantai pasok kebutuhan MBG. Anin menjelaskan bahwa banyak pengusaha, khususnya di sektor pangan, mulai berlomba menyediakan komoditas yang dibutuhkan dapur MBG, seperti ayam petelur.
Ia menyampaikan, “Semua berlomba-lomba untuk komoditas-komoditas yang sangat dibutuhkan yang muaranya mulai dari MBG. Jadi ini contoh yang saya lihat sudah terlihat baik.”
Minat ini menandakan bahwa program MBG telah menciptakan ekosistem hilir-hulu yang dinamis. Ketika banyak sektor ingin terlibat dalam penyediaan bahan pokok, program MBG berpotensi menjadi motor ekonomi baru, terutama di sektor pangan dan logistik.
Dengan skala program yang terus berkembang, peluang ekonomi semakin terbuka untuk berbagai kalangan, mulai dari peternak, petani, pengolah bahan makanan, hingga tenaga pendukung dapur.
Tantangan Implementasi dan Dinamika Lapangan
Meski menuai dukungan luas, program MBG tetap menghadapi sejumlah tantangan. Di beberapa daerah, kesiapan dapur dan tenaga operasional masih menjadi kendala utama.
Beberapa laporan menyebutkan adanya SPPG yang belum siap beroperasi, serta dinamika lapangan seperti kekurangan peralatan, keterlambatan distribusi, hingga penyesuaian menu karena ketersediaan bahan baku.
Meskipun demikian, pemerintah terus membangun fasilitas tambahan sebagai bagian dari upaya memperluas cakupan program.
Sebelumnya, pemerintah telah memulai pembangunan 152 dapur MBG senilai Rp1,23 triliun, yang turut melengkapi fasilitas yang dibangun oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis seperti Kadin.
Beberapa persoalan, seperti kelangkaan telur akibat tingginya permintaan, sempat menjadi perhatian publik. Situasi tersebut mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan arahan agar menu makan dapat disesuaikan.
Dalam sebuah kesempatan, Presiden meminta agar sumber protein alternatif digunakan, termasuk mengalihkan menu memakai daging sapi demi menghindari perebutan komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Cakupan Nasional Program MBG Menurut Presiden Prabowo
Selain penggunaan dana besar dan perluasan dapur, Presiden Prabowo memberikan gambaran mengenai skala penerima manfaat program MBG.
Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025 di Jakarta, Presiden menyampaikan bahwa program ini telah menjangkau puluhan juta warga Indonesia.
Ia menegaskan besarnya jangkauan program tersebut melalui pernyataan, “Kita sudah mencapai hari ini lebih dari 44 juta penerima manfaat diberikan Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak kita di seluruh Indonesia. Ibu-ibu hamil, anak-anak usia dini, setiap hari menerima makan.”
Prabowo juga menyebut bahwa pemerintah telah memproduksi dan mendistribusikan lebih dari 2 miliar porsi makanan. Jumlah ini memperlihatkan skala implementasi program yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik dari sisi volume distribusi maupun jumlah penerima manfaat.
Dengan cakupan sebesar itu, program MBG tidak hanya berfokus pada gizi, tetapi juga menjadi salah satu pilar penting dalam strategi pembangunan sumber daya manusia yang lebih sehat dan kompetitif.
Prospek Keberlanjutan dan Peran Strategis Kadin
Dengan komitmen pendanaan yang sudah mencapai Rp750 miliar, Kadin memainkan peran penting dalam mempercepat realisasi target 1.000 dapur MBG. Keterlibatan sektor swasta mempermudah mobilisasi sumber daya, memperluas jaringan distribusi bahan pangan, dan mendorong percepatan penyediaan fasilitas dapur di daerah.
Keberlanjutan program ini sangat bergantung pada tiga aspek utama: konsistensi pendanaan, kesiapan operasional, dan efektivitas manajemen dapur. Kolaborasi pemerintah dan dunia usaha diperkirakan menjadi kunci utama keberhasilan MBG dalam jangka panjang.
Dengan ekosistem rantai pasok yang telah terbentuk dan minat pelaku usaha yang terus meningkat, program ini memiliki pondasi kuat untuk berkembang lebih efisien.
Program MBG bukan sekadar distribusi makanan, tetapi sebuah pendekatan pembangunan sosial yang mempertemukan kebijakan negara dengan partisipasi masyarakat dan dunia usaha.
Dengan semakin banyak pihak yang terlibat, termasuk Kadin sebagai pendorong utama, implementasi program ini dapat menjadi model keberhasilan kolaborasi lintas sektor di Indonesia.