JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah harus siap menghadapi potensi bencana.
Selain itu, ia meminta pemda memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 berlangsung aman dan tertib.Pernyataan ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah untuk Antisipasi Momentum Nataru 2026, yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa, 2 Desember 2025.
“Inti dari rapat ini ada dua: antisipasi bencana dan persiapan Nataru. Ini memerlukan sinergi dan tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kami di tingkat pusat berkumpul dengan para stakeholder terkait agar kepala daerah segera melakukan rapat dengan Forkopimda dan pemangku kepentingan kebencanaan di daerah,” ujar Tito.
Mendagri menekankan bahwa koordinasi ini sangat penting mengingat beberapa pekan terakhir telah terjadi bencana hidrometeorologi besar di sejumlah wilayah, termasuk longsor dan banjir bandang di Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kesiapan pemda diharapkan mampu meminimalkan korban jiwa dan kerugian materiil.
Kesiapsiagaan Infrastruktur dan Mobilitas Masyarakat
Selain mitigasi bencana, Tito meminta pemda memperkuat kesiapan menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat pada masa Nataru.
“Peningkatan aktivitas transportasi darat, laut, dan udara harus diawasi dengan baik. Kita perlu memastikan semua sarana transportasi beroperasi aman, efisien, dan tidak menimbulkan risiko kecelakaan,” jelas Mendagri.
Meningkatnya mobilitas masyarakat berpotensi berdampak pada kenaikan harga pangan. Tito menekankan pentingnya ketersediaan stok bahan pokok dan distribusi yang tepat agar kebutuhan masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru tercukupi.
“Oleh karena itu, pemda harus menyiapkan distribusi pangan, memantau harga, dan memastikan stok cukup untuk mencegah lonjakan yang merugikan masyarakat,” imbuhnya.
Pengawasan Titik Keramaian dan Dimensi Keamanan
Selain bencana alam, keamanan saat Nataru menjadi sorotan penting. Tito menekankan pemantauan titik-titik keramaian, termasuk destinasi wisata, pusat perbelanjaan, dan lokasi perayaan malam pergantian tahun.
Langkah ini untuk menghindari kepadatan yang berlebihan dan potensi insiden fatal seperti Tragedi Itaewon, Korea Selatan, 29 Oktober 2022, yang menewaskan lebih dari 150 orang.
“Dimensi keamanan, termasuk lalu lintas dan titik wisata berbahaya seperti pesisir dengan ombak besar, harus menjadi perhatian serius. Pada malam tahun baru, lokasi keramaian seperti Ancol wajib diawasi agar tidak terjadi tragedi,” tegas Tito.
Selain itu, koordinasi aparat keamanan dan pemda diperlukan agar setiap rencana pengamanan Nataru dapat dijalankan dengan cepat dan efektif. Semua pihak diminta berperan aktif demi keselamatan masyarakat.
Prakiraan Cuaca dan Potensi Siklon Tropis
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani memaparkan bahwa dalam dua bulan ke depan, wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagian Sulawesi Selatan, Papua Selatan, dan Kalimantan diperkirakan mengalami curah hujan tinggi hingga sangat tinggi.
Curah hujan ekstrem ini menimbulkan risiko banjir dan tanah longsor, sehingga kesiapsiagaan pemda menjadi penting.
Selain itu, BMKG mengidentifikasi potensi bibit siklon atau siklon tropis di perairan selatan Indonesia hingga NTT, Laut Arafura, serta selatan Papua. Periode November 2025 hingga April 2026 menjadi fase pertumbuhan bibit siklon tropis, yang dapat menimbulkan hujan lebat dan angin kencang.
“Wilayah yang harus meningkatkan kewaspadaan antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa, Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua Selatan, dan Papua Tengah,” jelas Fathani.
BMKG terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait melalui operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi risiko cuaca ekstrem. Meski demikian, teknologi modifikasi cuaca saat ini belum mampu mencegah terbentuknya bibit siklon atau menurunkan intensitasnya secara signifikan.
Kolaborasi Pusat dan Daerah Menjadi Kunci
Tito menekankan bahwa kesuksesan antisipasi Nataru dan bencana tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat. Pemda diharapkan segera melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda dan semua pemangku kepentingan di daerah.
Sinergi ini meliputi penyiapan jalur evakuasi, penempatan posko bencana, pengawasan transportasi, serta distribusi logistik dan pangan.
“Tugas pemerintah adalah memastikan seluruh bantuan dan layanan kepada masyarakat berjalan baik. Tidak boleh ada warga yang terlewat dari perhatian pemerintah,” kata Mendagri.
Kerja sama pusat dan daerah juga meliputi pemantauan titik rawan bencana, kesiapan tim tanggap darurat, dan pengendalian kerumunan saat perayaan Nataru. Semua langkah ini menjadi upaya preventif demi keselamatan masyarakat.
Pesan Penting untuk Masyarakat
Masyarakat juga diimbau berpartisipasi aktif dalam menjaga keselamatan diri dan lingkungan. Beberapa langkah yang dianjurkan antara lain:
Mengikuti arahan pemda dan aparat keamanan saat Nataru.
Menghindari daerah rawan banjir dan longsor saat musim hujan.
Mematuhi rambu lalu lintas dan peringatan cuaca dari BMKG.
Menjaga ketertiban saat berada di lokasi wisata atau perayaan publik.
Dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat, risiko bencana dapat diminimalkan, dan perayaan Natal serta Tahun Baru 2026 bisa berlangsung aman dan tertib.
Mendagri Tito Karnavian menekankan dua hal utama: kesiapsiagaan bencana dan persiapan Natal-Tahun Baru 2026. Dengan bencana hidrometeorologi yang meningkat belakangan ini, pemda harus bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan keselamatan masyarakat.
BMKG memperingatkan curah hujan tinggi dan potensi siklon tropis, sehingga pemantauan, mitigasi risiko, dan pengawasan titik keramaian menjadi langkah penting.
Kolaborasi antara pusat, daerah, aparat keamanan, dan masyarakat diyakini mampu meminimalkan risiko, menjamin kelancaran Nataru, serta mengurangi dampak bencana alam. Persiapan matang menjadi kunci agar perayaan akhir tahun 2026 tetap aman, nyaman, dan tertib.