JAKARTA - Pemerintah telah menyiapkan belanja prioritas sebesar Rp 2.567,9 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Anggaran ini dirancang tidak hanya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memperluas dampak kesejahteraan masyarakat secara langsung.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa seluruh potensi fiskal akan dioptimalkan agar program strategis dapat berjalan efektif.
“Pada 2026, pemerintah akan membelanjakan program prioritas sebesar Rp 2.567,9 triliun dari total anggaran Rp 3.842 triliun,” ujar Airlangga.
Belanja prioritas ini menegaskan fokus pemerintah pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi makro.
Ketahanan Energi: Pilar Utama Stabilitas Ekonomi
Dari total anggaran prioritas, Rp 402,4 triliun dialokasikan untuk ketahanan energi. Subsidi energi menjadi salah satu fokus utama, dengan tujuan menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Airlangga menyebut bahwa langkah ini juga memiliki efek berantai pada produktivitas industri dan kesejahteraan masyarakat luas.
Dengan ketahanan energi yang kuat, pemerintah berharap ekonomi nasional tetap tangguh meski menghadapi fluktuasi harga global.
Program Makan Bergizi Gratis: Menjangkau 80 Juta Penerima
Salah satu sorotan utama dalam APBN 2026 adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp 335 triliun. Saat ini, program ini telah menjangkau 44 juta penerima, dan pemerintah menargetkan peningkatan menjadi 80 juta penerima pada periode Mei–Juni 2026.
Airlangga menegaskan bahwa program MBG memiliki multiplier effect signifikan terhadap sektor pangan, kesehatan anak, dan ekonomi lokal. Dengan peningkatan penerima, diharapkan nutrisi anak-anak Indonesia semakin terjaga, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pangan domestik.
Pendidikan: Investasi untuk Masa Depan
Anggaran pendidikan pada 2026 mencapai Rp 757,8 triliun. Fokus belanja diarahkan pada pengembangan sekolah unggulan, peningkatan kualitas sekolah rakyat, serta renovasi fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia.
Dengan investasi ini, pemerintah berharap kualitas pendidikan meningkat secara merata, memperkuat sumber daya manusia sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Kesehatan: Penguatan Layanan Dasar
Pemerintah mengalokasikan Rp 244 triliun untuk sektor kesehatan, dengan fokus pada layanan dasar, fasilitas kesehatan, dan program kesehatan masyarakat. Langkah ini menjadi penting untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas, terutama di daerah terpencil.
Ketahanan Pangan dan UMKM
Untuk memperkuat ketahanan pangan, pemerintah menyiapkan Rp 164,4 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk memperkuat produksi pangan nasional serta stabilisasi rantai pasokan.
Sementara itu, dukungan terhadap UMKM dan koperasi mencapai Rp 181,8 triliun, dengan tujuan memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Program ini diharapkan mendorong inklusi ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas sektor riil.
Pertahanan dan Keamanan
Belanja pertahanan dialokasikan Rp 424 triliun, terutama untuk modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan peningkatan kapabilitas nasional. Upaya ini memastikan kedaulatan dan keamanan negara tetap terjaga, sambil memperkuat industri strategis nasional.
Investasi dan Perdagangan Global
Pemerintah juga menyiapkan Rp 57,7 triliun untuk akselerasi investasi dan perdagangan global. Tujuannya adalah mendorong ekspor, menarik investasi strategis, dan memperluas akses pasar internasional bagi produk dalam negeri.
Kebijakan Perumahan: PPN DTP Diperpanjang
Untuk sektor perumahan, pemerintah memperpanjang kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga 2027. Kebijakan ini dipadukan dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan sebesar Rp 130 triliun, guna mempercepat penyediaan hunian dan mengurangi backlog perumahan nasional.
Langkah ini diharapkan mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan industri terkait.
Strategi Fiskal Agresif untuk Transformasi Sosial dan Ekonomi
Belanja prioritas pemerintah sebesar Rp 2.567,9 triliun pada 2026 menunjukkan strategi fiskal yang agresif dan terarah. Fokus pada energi, pendidikan, kesehatan, pangan, pertahanan, dan program makan bergizi gratis menegaskan upaya pemerintah memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Dengan dukungan terhadap UMKM, perumahan, dan investasi global, kebijakan ini diharapkan mendorong transformasi sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Namun, efektivitas implementasi tetap menjadi ujian utama: apakah anggaran besar ini benar-benar sampai ke masyarakat secara merata dan tepat sasaran.