JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus mempercepat penanganan dampak bencana banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera dan Aceh.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa penanganan bencana tidak hanya sebatas bantuan darurat, tetapi juga mencakup penyediaan hunian sementara maupun hunian tetap bagi warga terdampak.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan keselamatan, pemulihan, dan kelangsungan hidup masyarakat yang terdampak.
Hunian Sementara dan Tetap Jadi Prioritas
Gus Ipul, sapaan akrab Mensos, menjelaskan bahwa penyediaan hunian sementara atau huntara akan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto.
“Nanti kalau huntara yang memimpin adalah Pak Kepala BNPB. Tapi, itu sudah menjadi bagian dari perencanaan untuk menyiapkan huntara dan tentu nanti hunian tetapnya,” ujar Mensos.
Pembangunan hunian ini merupakan bagian dari bantuan pemerintah yang menyeluruh. Koordinasi terkait penyediaan hunian dilakukan secara terpadu dengan pemerintah daerah, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Tahap awal difokuskan pada identifikasi lokasi strategis serta perencanaan pembangunan yang efektif agar memenuhi kebutuhan korban banjir dan tanah longsor.
Mensos menekankan bahwa penyediaan hunian merupakan langkah konkret pemerintah untuk memastikan masyarakat dapat segera kembali beraktivitas normal, setelah kehilangan rumah akibat bencana alam.
Santunan Bagi Korban dan Dukungan Ekonomi
Selain fokus pada hunian, Kementerian Sosial juga memberikan perhatian serius pada santunan korban. Mensos menegaskan, santunan akan diberikan kepada ahli waris korban yang meninggal dunia serta warga yang mengalami luka-luka.
“Intinya, ini adalah kerja bersama. Ini sinergi, ini gotong royong menindaklanjuti arahan Bapak Presiden,” jelasnya.
Hingga kini, total bantuan yang telah disalurkan Kementerian Sosial mencapai Rp25 miliar. Bantuan tersebut berupa bantuan natura serta dukungan operasional dapur umum, termasuk belanja bahan baku dan pembiayaan tenaga kerja.
Kemensos mengoperasikan sekitar 30 dapur umum yang dikelola masyarakat maupun dibangun bersama dinas sosial setempat. Selain itu, lebih dari 570 orang Taruna Siaga Bencana (Tagana) dikerahkan untuk mendukung operasional dapur umum, menghasilkan sekitar 80 ribu bungkus makanan setiap hari.
Bantuan santunan bagi korban juga sudah dipastikan. Ahli waris korban meninggal menerima Rp15 juta, sedangkan korban luka berat mendapatkan Rp5 juta.
Setelah asesmen lanjutan, pemerintah akan menyiapkan program pemberdayaan untuk warga yang kehilangan rumah, pekerjaan, atau mata pencaharian. Program ini diharapkan dapat memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
Data Korban dan Dampak Bencana
Berdasarkan data Rekapitulasi Terdampak Bencana yang ditampilkan pada Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera Tahun 2025 oleh BNPB pada Rabu pagi, tercatat jumlah korban meninggal mencapai 753 orang, 650 orang hilang, dan 2.600 orang mengalami luka-luka.
Angka-angka ini menunjukkan betapa besarnya dampak banjir bandang terhadap tiga provinsi di Sumatera. Kondisi medan yang berat dan kerusakan infrastruktur semakin memperumit proses evakuasi dan distribusi bantuan.
Hal ini membuat koordinasi lintas sektor menjadi krusial untuk memastikan bantuan dapat tepat sasaran dan merata ke seluruh titik pengungsian.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Pemerintah Daerah
Mensos menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, masyarakat, dan pihak swasta. Pendekatan kolaboratif ini bertujuan agar seluruh korban terdampak dapat menerima bantuan yang diperlukan dengan cepat, baik berupa hunian sementara, makanan, atau dukungan kesehatan.
Pemerintah daerah terlibat dalam proses identifikasi lokasi hunian sementara. Pertimbangan utama adalah kemudahan akses bagi warga terdampak serta keamanan lokasi dari risiko banjir susulan.
Strategi ini membantu memastikan huntara bisa digunakan secara efektif sebagai tempat tinggal sementara hingga hunian tetap selesai dibangun.
Mensos menekankan bahwa hunian tetap akan dibangun dengan standar yang lebih aman dan ramah bencana. Pendekatan ini tidak hanya memberikan rumah bagi warga terdampak, tetapi juga meminimalkan risiko jika bencana serupa terjadi di masa depan.
Langkah Pemulihan Jangka Panjang
Selain bantuan fisik, pemerintah merancang langkah pemulihan jangka panjang bagi warga terdampak. Program pemberdayaan masyarakat yang akan dijalankan mencakup pemulihan mata pencaharian, pelatihan keterampilan, serta dukungan modal usaha kecil.
Hal ini dilakukan agar warga terdampak dapat membangun kembali kehidupan ekonomi mereka secara mandiri.
Mensos menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada bantuan darurat, tetapi juga pada pemulihan berkelanjutan.
“Penyediaan hunian dan bantuan lain merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan pemulihan jangka panjang. Pemerintah tidak ingin warga terdampak hanya menerima bantuan sementara, tetapi juga memperoleh akses hunian yang layak, serta dukungan untuk memulihkan kehidupan sehari-hari,” kata Gus Ipul.
Komitmen Pemerintah untuk Keselamatan Warga
Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan warga terdampak banjir.
Penyediaan huntara, santunan, dapur umum, serta program pemberdayaan ekonomi dirancang sebagai strategi terpadu untuk mendukung masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat sekaligus membangun kehidupan normal pasca-bencana.
Dengan adanya koordinasi lintas sektor dan dukungan penuh dari berbagai pihak, diharapkan warga terdampak dapat segera pulih, kembali beraktivitas, dan memiliki hunian yang aman.
Penanganan bencana yang terencana ini juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga keselamatan masyarakat serta meminimalkan dampak sosial dan ekonomi dari bencana alam.