JAKARTA - Upaya pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak banjir besar di Sumatera kini memasuki tahap yang lebih terarah.
Setelah menjalani masa tanggap darurat dengan berbagai langkah penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar, pemerintah mulai mengalihkan perhatian pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
Proses ini dipersiapkan agar masyarakat dapat kembali bangkit, menata kehidupan, serta memulihkan lingkungan permukiman yang rusak akibat bencana. Pendekatan ini menjadi penting mengingat dampak banjir dan longsor tidak hanya mengganggu aktivitas harian, tetapi juga merusak infrastruktur vital yang menjadi penopang kehidupan warga.
Dalam pernyataan resmi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menegaskan bahwa fase rehabilitasi dan rekonstruksi telah mulai disusun dengan target pelaksanaan jangka pendek dan jangka panjang. “Fase rehabilitasi dan rekonstruksi sudah mulai dipersiapkan. Targetnya dalam 100 hari dan timeline 1 tahun disiapkan agar publik dapat mengawasi capaian secara terukur,” kata Pratikno dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Arahan Presiden untuk Hadir di Tengah Krisis
Pratikno menyebut bahwa langkah pemulihan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kehadiran negara di saat rakyat menghadapi kesulitan.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya berfokus pada distribusi bantuan logistik, tetapi juga memastikan seluruh warga memiliki harapan untuk membangun kembali kehidupan mereka setelah bencana.
“Fokus pemerintah bukan hanya membagi bantuan logistik seperti beras dan mi instan, tetapi juga menjaga semua warga agar punya harapan untuk membangun kembali kehidupannya,” ujar Pratikno.
Arahan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana bukan hanya sebatas penyediaan bahan pokok, tetapi juga menyangkut keberlanjutan kehidupan sosial, ekonomi, dan infrastruktur masyarakat yang terdampak.
Menggerakkan Seluruh Sumber Daya Pemerintah
Di tengah masa tanggap darurat, pemerintah terus berupaya memastikan seluruh kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi. Pratikno menegaskan bahwa instruksi Presiden mengarah pada upaya maksimal melalui pengerahan seluruh kemampuan pemerintah pusat beserta seluruh lembaga terkait. “Instruksi dari Bapak Presiden sudah sangat jelas.
Kita harus mengerahkan seluruh sumber daya dari pemerintah pusat, seluruh kementerian dan lembaga, TNI, Polri, BNPB agar setiap jam, setiap menit ada perbaikan, percepatan dan peningkatan respons terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Pengerahan berbagai lembaga ini menjadi bukti bahwa penanganan bencana memerlukan kolaborasi lintas sektor, terutama ketika dampak kerusakan sangat luas dan akses menuju wilayah terdampak masih terhambat. Dengan kondisi medan yang sulit, operasi penyelamatan dan logistik menuntut kecepatan, koordinasi intensif, serta dukungan peralatan memadai.
Solidaritas Nasional untuk Pemulihan
Dalam momen penuh tantangan ini, Pratikno menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Indonesia yang menunjukkan solidaritas tinggi terhadap korban bencana. Ungkapan kepedulian datang dari berbagai daerah, baik dalam bentuk bantuan logistik, dukungan donasi, maupun tenaga relawan yang turut terjun langsung ke lapangan.
“Marilah kita berikan juga apresiasi bagi seluruh petugas dan relawan yang berjibaku di lapangan untuk menyelamatkan para korban dalam situasi yang sangat-sangat tidak mudah. Terakhir, kami mengajak seluruh pihak untuk menjaga semangat solidaritas dan tetap bersatu demi keselamatan dan pemulihan saudara-saudara kita yang terkena bencana,” tutur Pratikno.
Solidaritas publik menjadi elemen penting yang membantu mempercepat proses penanganan, terutama pada masa awal bencana ketika kebutuhan darurat meningkat tajam. Dukungan masyarakat juga memastikan bahwa perhatian terhadap bencana ini tetap tinggi, sehingga proses pemulihan dapat terus diarahkan secara berkelanjutan.
Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dirancang untuk memastikan kehidupan masyarakat dapat pulih dengan cepat dan tepat sasaran. Rehabilitasi mencakup pemulihan fasilitas umum, layanan kesehatan, pendidikan, serta sistem sosial yang terdampak. Sementara itu, rekonstruksi akan berfokus pada pembangunan kembali rumah warga, infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang rusak akibat banjir dan longsor.
Tahap ini juga merupakan bagian penting untuk memastikan kualitas hidup masyarakat kembali normal. Pemulihan tidak hanya sekadar memperbaiki infrastruktur, tetapi juga memulihkan kegiatan ekonomi, sehingga warga dapat kembali bekerja serta memenuhi kebutuhan keluarganya secara mandiri.
Sebagaimana disampaikan dalam berita terkait, pemerintah juga mendorong percepatan pemulihan ekonomi di Sumatera pascabencana. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari pemulihan komprehensif, mengingat banyak warga yang kehilangan pekerjaan, sumber penghasilan, ataupun akses ke fasilitas ekonomi akibat rusaknya sarana pendukung.
Kolaborasi Menjadi Kunci Keberhasilan
Dengan situasi lapangan yang masih menghadapi tantangan, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, lembaga kemanusiaan, TNI/Polri, serta masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan pemulihan. Penanganan bencana dalam skala besar semacam ini membutuhkan koordinasi intensif sepanjang proses, mulai dari distribusi bantuan, pendataan korban dan kerusakan, hingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Melalui kombinasi pendekatan kemanusiaan, pembangunan kembali infrastruktur, dan penguatan sosial masyarakat, pemerintah berharap agar wilayah terdampak dapat kembali pulih sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Masa rehabilitasi 100 hari menjadi langkah awal, sementara timeline pemulihan satu tahun ditetapkan sebagai panduan agar publik dapat mengawasi progres secara komprehensif dan terukur.