JAKARTA - Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyuwangi menjadi momen penting bagi pemerintah.
Kegiatan yang digelar DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) berlangsung di Daipoeng Sawahan Simpang Blimbingsari, dihadiri berbagai perwakilan pemerintah daerah dan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program pemberian makanan gratis. “Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menurunkan angka malnutrisi dan stunting sekaligus mempersiapkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif,” ujarnya.
Menurut Nihayatul, pemenuhan gizi sejak masa tumbuh kembang merupakan fondasi utama dalam mencetak SDM yang berkualitas dan kompetitif.
Program MBG menyasar berbagai kelompok, mulai dari peserta didik SD hingga SMA, santri, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Strategi ini dirancang untuk memastikan seluruh tahap pertumbuhan anak mendapatkan asupan gizi yang optimal, sehingga kualitas SDM Indonesia dapat meningkat secara signifikan sejak usia dini.
Dampak Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan Komunitas
Selain fokus pada kesehatan dan pendidikan, MBG juga menjadi katalisator penguatan ekonomi lokal. Program ini melibatkan petani, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha pangan lokal dalam rantai pasoknya.
Hal ini membuka peluang lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah.
Menurut Nihayatul, sinergi tersebut sangat penting karena selain memastikan gizi anak terpenuhi, MBG juga mendorong perputaran ekonomi lokal.
“Pelibatan petani, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha pangan lokal dalam rantai pasok program mampu mendorong kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan daerah,” jelasnya.
Direktur Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Teguh Suparngadi, menambahkan bahwa menu MBG disusun menyesuaikan potensi bahan pangan lokal. Hal ini tidak hanya memastikan nutrisi seimbang, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem pangan di daerah masing-masing.
“Dengan demikian, program MBG tidak hanya memperhatikan aspek gizi, tetapi juga keberlanjutan ekosistem pangan di tingkat daerah,” ujar Teguh.
Peran Koperasi dan UMKM dalam Rantai Pasok MBG
Kesiapan koperasi dan UMKM menjadi salah satu kunci sukses MBG. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa koperasi sektor produksi siap berperan dalam penyediaan bahan baku untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), elemen penting MBG.
“Percepatan suplai bahan-bahan untuk dapur-dapur SPPG yang sedang dan akan dibangun adalah kebutuhan mendesak,” kata Ferry.
Ia mencontohkan Koperasi Pondok Pesantren Ittifaq di Ciwidey, Bandung, yang telah memasok produk pertanian ke berbagai ritel modern. Contoh ini menunjukkan bahwa ekosistem koperasi mampu mendukung kebutuhan SPPG.
Selain itu, pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) juga akan didorong untuk mendukung koperasi sebagai pemasok bahan baku. Ferry menambahkan, koperasi peternak siap berperan sebagai produsen jika mendapat dukungan pembiayaan yang tepat. Dengan demikian, SPPG tidak perlu membangun peternakan sendiri.
Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pengawasan dan Efektivitas
Pemerintah juga menyiapkan sistem pengawasan berbasis digital untuk memastikan program MBG berjalan transparan, akuntabel, dan efektif. Teknologi ini memungkinkan pemantauan distribusi bahan baku, pengelolaan dapur, hingga pencatatan penerima manfaat secara real-time.
Dengan dukungan digital, pemerintah dapat memantau kualitas makanan yang disajikan, ketersediaan stok bahan baku, dan efektivitas distribusi, sehingga program dapat menjangkau semua penerima manfaat sesuai target.
Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan dalam implementasi program.
Kontribusi MBG terhadap Pembangunan SDM dan Target Indonesia Emas 2045
Program MBG merupakan bagian dari strategi nasional dalam pembangunan SDM yang unggul. Fokus pada gizi, pemanfaatan bahan lokal, dan keterlibatan komunitas serta koperasi menjadikan MBG lebih dari sekadar bantuan sosial.
Pemerintah menargetkan jumlah SPPG aktif mencapai 20 ribu unit pada akhir tahun, dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah. Kepala BGN, Dadan Hindayana, melaporkan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 16.630 SPPG yang melayani sekitar 47,2 juta penerima manfaat.
Melalui strategi ini, MBG diharapkan menjadi fondasi penting bagi generasi penerus yang sehat, cerdas, dan produktif.
Program ini juga selaras dengan target Indonesia Emas 2045, di mana peningkatan kualitas SDM menjadi faktor utama dalam menciptakan bangsa yang kompetitif di tingkat global.
Kolaborasi Lintas Sektor sebagai Kunci Keberhasilan MBG
Keberhasilan MBG tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah. Dukungan tenaga gizi, lembaga pendidikan, pelaku usaha, relawan, dan masyarakat luas menjadi elemen penting agar program berjalan aman, berkualitas, dan berkelanjutan.
Kolaborasi lintas sektor ini memungkinkan MBG memberikan dampak ganda: memperbaiki status gizi anak, memberdayakan masyarakat lokal melalui kesempatan ekonomi, dan menjaga keberlanjutan ekosistem pangan.
Kombinasi strategi ini menjadikan MBG sebagai program yang komprehensif, efektif, dan memiliki manfaat jangka panjang bagi pembangunan SDM Indonesia.
Dengan integrasi aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan teknologi, MBG membuktikan diri sebagai strategi pembangunan SDM yang terencana dan berdampak luas.
Program ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan generasi penerus Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan mampu bersaing secara global, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal melalui pemberdayaan petani, nelayan, UMKM, dan koperasi.