Prabowo Terima Laporan Rusun Cikarang, Dorong Akses Hunian Terjangkau Nasional

Prabowo Terima Laporan Rusun Cikarang, Dorong Akses Hunian Terjangkau Nasional

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima laporan pembangunan rumah susun bersubsidi di Cikarang, Kabupaten Bekasi. 

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Pembangunan rusun ini direncanakan memanfaatkan lahan seluas 30 hektare.

Pertemuan Presiden Prabowo dan Menteri Perumahan berlangsung di kediaman pribadi Presiden. Lokasi pertemuan berada di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada Kamis dan berlangsung lebih dari satu jam.

Baca Juga

Wapres Gibran Pastikan Pemulihan RSUD Aceh Tamiang Pascabencana

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan pertemuan tersebut membahas berbagai perkembangan sektor perumahan. Fokus pembahasan diarahkan pada kesiapan proyek rusun bersubsidi di Cikarang. Pemerintah ingin memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

“Dalam pertemuan lebih dari 1 jam tersebut, dibahas beberapa hal terkait perumahan yaitu telah dilaksanakannya land clearing lahan seluas 30 hektare untuk rumah susun bersubsidi di Cikarang, Kabupaten Bekasi; telah rampungnya rencana groundbreaking 141.000 unit rumah bersubsidi yang nantinya akan tersebar di 3 kawasan berdekatan tersebut,” kata Seskab Teddy.

Tahapan pembersihan lahan menjadi sinyal dimulainya proses pembangunan fisik. Pemerintah menilai kesiapan lahan sangat penting untuk menjaga jadwal pembangunan. Dengan lahan yang telah siap, proyek rusun dapat segera memasuki tahap selanjutnya.

Selain proyek rusun di Cikarang, pemerintah juga menyiapkan rencana pembangunan rumah bersubsidi lainnya. Total rencana groundbreaking mencakup 141.000 unit rumah bersubsidi. Unit-unit tersebut akan tersebar di tiga kawasan yang lokasinya saling berdekatan.

Lokasi strategis dekat fasilitas umum

Menteri Perumahan melaporkan bahwa lokasi rusun berada dekat kawasan perkotaan. Akses terhadap fasilitas umum menjadi pertimbangan utama dalam penentuan lokasi. Fasilitas tersebut mencakup sekolah, rumah sakit, perkantoran, pabrik, dan jalan besar.

Kedekatan dengan fasilitas umum diharapkan memudahkan aktivitas sehari-hari penghuni rusun. Pemerintah tidak ingin hunian bersubsidi berada jauh dari pusat kegiatan ekonomi. Akses yang baik dinilai penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan rusun di kawasan strategis juga diharapkan mengurangi beban transportasi masyarakat. Warga dapat menjangkau tempat kerja dan layanan publik dengan lebih efisien. Hal ini menjadi bagian dari upaya menciptakan hunian yang layak dan terjangkau.

Dampak ekonomi dan penyerapan tenaga kerja

Pemerintah memperkirakan pembangunan rusun bersubsidi akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Proyek ini diproyeksikan menyerap sekitar 80.000 tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja tersebut mencakup berbagai sektor.

“Dengan adanya pembangunan tersebut, diperkirakan akan terserap sekitar 80.000 tenaga kerja di segala sektor dan mempercepat perputaran rantai perekonomian,” sambung Teddy. 

Pemerintah menilai sektor perumahan memiliki efek berganda terhadap ekonomi. Aktivitas konstruksi diyakini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain menciptakan lapangan kerja, pembangunan rusun juga mendorong aktivitas industri pendukung. Sektor bahan bangunan, transportasi, dan jasa turut terdampak positif. Rantai ekonomi lokal diharapkan bergerak lebih cepat.

Komitmen Prabowo terhadap hunian layak

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya ketersediaan hunian layak bagi masyarakat. Pemerintah ingin sebanyak mungkin warga Indonesia memiliki rumah terjangkau. Komitmen tersebut disampaikan melalui kebijakan perumahan nasional.

Teddy menyampaikan Presiden mendorong pemangkasan proses perizinan. Penyederhanaan administrasi dinilai penting untuk mempercepat pembangunan. Biaya pengurusan izin juga menjadi perhatian pemerintah.

“Salah satu langkahnya adalah adanya rumah layak bersubsidi dan pemangkasan segala macam bentuk perizinan serta biaya pengurusan izin dan administrasi,” ujar Teddy. Kebijakan ini diharapkan mengurangi hambatan pembangunan. Pemerintah ingin proses perumahan lebih efisien dan transparan.

Target pembangunan rusun tahun 2026

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perumahan menyampaikan target pembangunan rusun subsidi. Pemerintah menargetkan pembangunan ratusan rusun pada tahun 2026. Target tersebut sejalan dengan arahan Presiden.

“Kita pastikan ratusan rumah subsidi rusun kita bangun tahun ini, tahun 2026,” kata Menteri PKP. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Peningkatan Sinergi dan Koordinasi Program Strategis Perumahan.

Pemerintah menilai sinergi antar pemangku kepentingan sangat diperlukan. Koordinasi lintas sektor dianggap kunci keberhasilan pembangunan rusun. Dengan kerja sama yang kuat, target pembangunan diharapkan tercapai.

Pematangan aturan dan pelibatan pemangku kepentingan

Maruarar Sirait menjelaskan pemerintah tengah mematangkan regulasi rusun subsidi. Aturan tersebut disiapkan agar pelaksanaan pembangunan berjalan lancar. Pemerintah ingin kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif.

“Rusun kita matangkan aturan, kita pertemuan terus dengan para pengembang, kemudian juga perbankan, ada juga saya minta dilibatkan calon konsumen untuk memastikan ini berhasil,” kata Ara. 

Pelibatan berbagai pihak dinilai penting untuk menyempurnakan kebijakan. Pemerintah ingin kebijakan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap pembangunan rusun subsidi tepat sasaran. Masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan menjadi penerima manfaat utama. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerataan hunian nasional.