Pemprov Jakarta Gandeng Kementerian PKP Garap 11 Rusun Baru
JAKARTA - Jakarta diproyeksikan bakal mendirikan 11 rumah susun (rusun) baru yang akan diawali pada tahun 2027 mendatang.
Gubernur Jakarta Pramono Anung menjabarkan bahwa pihaknya akan berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam proyek ini karena berintegrasi atas Program 3 Juta Rumah.
Pakar pengamat menyambut baik kehadiran kolaborasi antarelemen pemerintahan tersebut.
Ketua Umum The HUD Institute Zulfi Syarif Koto menginginkan pihak Kementerian PKP ikut memantau proses pembangunannya secara berkala.
"Monitoring. Pertama, memang kebijakan. Rahbintur: pengarahan, pembinaan, dan pengaturan. Itu memang tanggung jawab dari Kementerian PKP," kata Zulfi kepada detikcom pada Selasa (7/7/2027).
Wujud sokongan kedua yang mesti dihadirkan oleh pemerintah pusat yakni penyediaan stimulan dalam bentuk fisik.
Sebagai perumpamaan, bantuan dapat dialokasikan untuk pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada bangunan rusun.
"Misalnya lift. Lift itu kan sama dengan jalan kan, akses utama, itu prasarana. Air bersih, air limbah, sampah, itu kan sarana," sebutnya.
Di sisi lain, pengamat tata kota Yayat Supriatna menilai bahwa pihak Kementerian dapat ikut bersumbangsih dalam hal pengawasan operasional serta aspek teknis lapangan.
"Kalau misalnya terkait skemanya nanti dari pemprov DKI aja gimana, skemanya mereka buat. Kalau PKP paling ngawasin, hanya masalah teknis aja. Ini kan urusannya DKI," tuturnya.
Sementara itu, pengerjaan infrastruktur di sekeliling area rusun dapat dikoordinasikan bersama Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan pengelolaan akses moda transportasi publik bakal diatur oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Dalam keterangan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwartakan bakal membangun 11 rusun baru di area Jakarta.
Gubernur Jakarta Pramono Anung menilai bahwa hunian vertikal berupa rusun jauh lebih ideal ketimbang rumah tapak, mengingat ketersediaan lahan yang semakin mengecil serta harganya yang melonjak tinggi.
"Because it is impossible for people in Jakarta to own land unless they are wealthy, landowners. Therefore, vertical housing is the key word for that," ujarnya di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Wednesday (24/6/2026).
Keseluruhan proyek rusun tersebut bakal didanai memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan masa konstruksi yang dimulai tahun depan.
Fasilitas ini nantinya menyediakan pilihan rusun milik ataupun rusun sewa yang dialokasikan bagi masyarakat umum serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Mayoritas distribusi lokasi pembangunan ini berada di kawasan Jakarta Utara, dengan rincian lengkap sebagai berikut.
- Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara
- Marunda Cluster C, Cilincing, Jakarta Utara
- Komarudin, Cakung, Jakarta Timur
- Rorotan IX, Cilincing, Jakarta Utara
- Cakung KM 2, Jakarta Timur
- Tongkol Tahap III, Pademangan, Jakarta Utara
- Marunda Cluster A, Jakarta Utara
- Marunda Cluster B, Jakarta Utara
- Semper Cakung Drain, Semper, Jakarta Utara
- Bojong Indah, Cengkareng, Jakarta Barat
- Daan Mogot KM 18, Jakarta Barat.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati menerangkan bahwa Pemprov DKI telah menjalin komunikasi dan mufakat untuk terus bersinergi.
Peran dari Kementerian PKP nantinya ialah berkolaborasi guna menjamin unit rusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat didistribusikan kepada penerima yang tepat sasaran.
"Nanti setelah dibangun kami tentu sama-sama pastikan bersama Pemprov DKI itu yang menghuni betul-betul diseleksi dengan baik sehingga benar-benar masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Sri di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta pada Rabu (1/7/2026).
Pihak Kementerian PKP mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang memacu ketersediaan rusun agar semakin banyak warga yang sanggup memiliki tempat tinggal.
Langkah ini krusial mengingat Jakarta menduduki urutan kedua sebagai provinsi dengan angka backlog hunian paling tinggi di Indonesia, yang menyentuh angka 1.192.200 unit rumah berdasarkan pada data Susenas 2025 milik Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.
Sebagai catatan pelengkap, istilah backlog menggambarkan indikator tingkat kelangkaan atau kesenjangan keperluan terhadap kepemilikan tempat tinggal.
