Gelombang PHK 2026 Hantui Pekerja Pabrik Manufaktur

JAKARTA - Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terus mengintai para buruh di Indonesia di sepanjang tahun 2026.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengeluarkan data paling aktual yang memperlihatkan bahwa ada 23.470 buruh yang kehilangan mata pencaharian akibat PHK dari bulan Januari sampai Mei 2026.

Bila merujuk pada data milik Satu Data Ketenagakerjaan yang dihimpun Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatik) Kemnaker per 2 Juni 2026, wilayah Jawa Barat memuncaki daftar daerah dengan kuantitas PHK paling besar di tanah air.

Diinformasikan terdapat 5.044 buruh di daerah tersebut yang terimbas PHK dalam kurun waktu lima bulan pertama di tahun ini.

Jumlah itu merepresentasikan kurang lebih 21,5 persen dari akumulasi PHK di tingkat nasional.

Pada urutan berikutnya diisi oleh Banten yang mencatatkan 2.596 buruh ter-PHK, lalu diikuti oleh Jawa Timur dengan jumlah 2.332 buruh.

Sementara itu, wilayah Kalimantan Selatan membukukan 1.841 buruh yang di-PHK, Kalimantan Timur sebanyak 1.831 buruh, dan DKI Jakarta menyentuh angka 1.746 buruh.

Ancaman pengurangan tenaga kerja ini diproyeksikan masih terus membayangi para buruh terutama di lini industri manufaktur hingga penghujung tahun.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merupakan pihak yang membeberkan fenomena tersebut.

Sejumlah korporasi yang bergerak di bidang pengolahan bahan mentah kertas, pabrik pembuat alas kaki, sampai produsen suku cadang kendaraan bermotor dikabarkan punya agenda untuk memangkas jumlah staf mereka.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengutarakan, setidaknya terdeteksi adanya risiko PHK yang bersumber dari empat korporasi manufaktur di dalam negeri.

Keempat pabrik itu beroperasi di kawasan Pulau Jawa, yang mana salah satu risiko pengurangan staf mengancam 2.500 buruh PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin).

"Ditemukan ada potensi ancaman 2.500 pekerja akan di PHK, 2.500 pekerja akan di PHK. PT Pakerin ini bubur kayu untuk produksi kertas, perusahaan besar, raksasa dia, dia perusahaan raksasa di Mojokerto," kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Minggu (21/6/2026).

Faktor pemicunya adalah dana modal operasional berkisar Rp 800 miliar sampai Rp 1 triliun kepunyaan PT Pakerin tersendat akibat dihentikannya kegiatan usaha Bank Prima.

Arus modal korporasi tersebut terhambat karena simpanan kapital di bank perekonomian rakyat (BPR) Prima Master Bank belum bisa dicairkan.

"Bank Prima-nya dilikuidasi akibat operasional tidak sanggup lagi oleh OJK. Karena dia dilikuidasi makanya diambil alih oleh LPS, dengan demikian uang PT Pakerin, Rp 800 miliar sampai Rp 1 triliun itu diperkirakan, ya otomatis di bawah pengawasan OJK. Akibatnya apa? Ya produksi enggak bisa jalan, karena itu modal kerja yang berputar," beber Iqbal.

Menurut pandangannya, terdapat dua jalan keluar yang dapat diambil.

Pertama, mengembalikan kapital tersebut untuk membiayai operasional korporasi sehingga tidak perlu melakukan pengurangan staf, atau mengalokasikan kapital itu guna memberikan uang pesangon buruh bila opsi PHK tetap dieksekusi.

Dua pilihan tersebut sampai kini masih didiskusikan secara mendalam.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh ini memaparkan adanya risiko pemangkasan lain terhadap 4.000 buruh di PT Feng Tay Indonesia Enterprises yang berlokasi di Kabupaten Bandung.

Persoalan kelangkaan bahan baku hingga menurunnya volume pemesanan disinyalir menjadi alasan di balik munculnya risiko PHK tersebut.

"Karyawannya saya mau cek apakah 14.000 atau 17.000. Saya mau cek juga apakah benar ada 4.000 karyawan yang akan dirumahkan. Ini kalau dirumahkan, potensi PHK-nya besar," tegas dia.

Iqbal menguraikan, PT Feng Tay merupakan korporasi yang memproduksi sepatu dengan merek dagang Nike.

Baru-baru ini, beredar rumor yang menyebutkan bahwa pasokan pesanan dari Nike ke PT Feng Tay telah disetop.

Rumor lainnya menyebutkan bahwa pengiriman pasokan komponen pembuatan sepatu mengalami hambatan sebagai dampak dari memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah.

"Order berikut ini belum ada kepastian. Sehingga 4.000 karyawan yang orderannya sudah selesai memproduksi sepatu Nike ini dirumahkan. Tapi ada juga informasi yang mengatakan ada keterlambatan bahan baku untuk membuat sepatu Nike-nya," jelas dia.

Kendati demikian dalam informasi paling anyar, Said Iqbal mengklarifikasi bahwa 4.000 buruh pabrik sepatu di Bandung itu kini terlepas dari bayang-bayang PHK.

Pihak manajemen korporasi dinilai berhasil merumuskan langkah penyelamatan agar tidak perlu memangkas karyawannya.

Said Iqbal bersama dengan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri telah melakukan kunjungan ke PT Feng Tay.

Dari kunjungan itu, disepakati penerapan skema penyesuaian demi mengantisipasi terjadinya pengurangan staf.

"Kami diskusi, meyakinkan daripada perwakilan pengusaha dan mereka bersepakat yang kemungkinan, baru kemungkinan terjadi PHK, menjadi tidak jadi, sepanjang diberikan mitigasi, mitigasinya, pengaturan jam kerja," ucap Presiden KSPI ini.

Selain kedua korporasi di atas, Iqbal mengantongi data risiko PHK ribuan buruh di Jawa Timur dari dua korporasi raksasa di lini komponen otomotif.

Korporasi yang memiliki keterikatan dengan perusahaan induk di Jepang tersebut dikabarkan bakal menggeser sebagian lini manufakturnya ke Vietnam, sekaligus melakukan perluasan produk ke segmen kendaraan listrik.

"Dua perusahaan komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto ini akan memindahkan sebagian, tidak semua, aebagian, ini baru diskusi awal, informasi awal, ini ribuan juga (potensi PHK)," ucap Iqbal.

Ia berencana menyusun formula strategi untuk membendung badai PHK di bermacam-macam sektor industri dalam negeri.

Sebab, instruksi dari Presiden Prabowo Subianto sudah sangat tegas, yakni menghendaki tidak adanya kebijakan PHK.

"Pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo kan tidak ingin ada PHK. Beliau ingin rakyatnya bekerja. Yang sudah bekerja, dijaga supaya jangan ada PHK, yang belum bekerja, dibuka lapangan kerja dalam upaya-upaya pemerintah," ujar Iqbal.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli pun membenarkan perihal adanya risiko pengurangan tenaga kerja di berbagai lini industri tanah air.

Bermacam-macam program mitigasi juga tengah disiapkan untuk membendung persoalan tersebut.

Ia berpendapat, tensi geopolitik global ikut memberikan imbas buruk bagi sektor industri di Indonesia.

Ia tidak menampik adanya ancaman PHK lantaran konsekuensinya nyata dirasakan oleh para pelaku usaha.

"Jadi ada beberapa yang kemudian kalau apa masih dalam taraf ada ancaman atau risiko PHK," ujar Yassierli usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Ia menguraikan, ada sejumlah opsi penanganan yang dapat ditempuh.

Contohnya, penyelesaian problem lewat skema bipartit, hingga tindakan penengah yang dilakukan oleh Kemnaker.

"Ada yang kemudian kita minta penyelesaiannya masih bersifat bipartit. Ada yang kemudian memang mediator kita harus turun. Ada yang kemudian kita harus advokasi dengan kementerian-kementerian lain karena bisa jadi itu adalah dampak dari kebijakan," tuturnya.

Organisasi buruh sebelumnya mengompilasi adanya risiko pengurangan karyawan di bermacam-macam lini, mulai dari industri otomotif hingga produsen ubin keramik.

Pada sektor keramik, risiko PHK mencuat lantaran tersendatnya distribusi pasokan gas.

"Ya contoh tadi satu terkait dengan industri keramik, adanya kelangkaan gas dan seterusnya dan itu berpotensi, dan seterusnya," ucapnya.

Yassierli mengutarakan, situasi saat ini harus dijadikan momentum tepat untuk mengurai dan merampungkan problem ketenagakerjaan di Indonesia.

Langkah solutif ini digarap bersama-sama dengan seluruh elemen terkait, termasuk elemen serikat pekerja.

"Jadi alhamdulillah kalau semangat kita teman-teman hari ini kita lihat bagaimana persatuan dan kesatuan itu ada dan ini modal yang baik buat kita untuk ya menyelesaikan permasalahan-permasalahan tantangan ketenagakerjaan semua," jelas dia.

Sebagai wadah pencarian solusi atas kemelut PHK ini, Said Iqbal membocorkan bahwa satuan tugas (satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh bakal melangsungkan rapat perdana di pekan ini.

Beragam problematika PHK di bermacam sektor industri akan diangkat menjadi agenda pembahasan utama.

Ia berujar, info tersebut ia peroleh langsung dari Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad.

Satgas PHK dan Kesejahteraan Buruh yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini dijadwalkan melangsungkan rapat perdana pada Jumat, 26 Juni 2026.

"Tadi bang Dasco bisik kepada kami, bahwa hari Jumat, 26 Juni 2926 akan ada rapat perdana Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh," kata Said Iqbal usai Rapat Kerja Nasional KSPI, di Jakarta.

Ia menguraikan, pelbagai rancangan pencegahan PHK akan dikaji secara mendalam.

Termasuk di antaranya masalah regulasi tarif gas industri bagi sektor pabrik keramik serta granit yang ditengarai mampu memicu badai PHK.

"Di situ kita akan antisipasi tadi, kelangkaan gas industri yang bisa menyebabkan PHK di industri keramik dan granit, yang kedua adalah tadi di perusahaan komponen otomotif," ujar Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh ini.

Peneliti di bidang ketenagakerjaan dan riset kependudukan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andy Ahmad Zaelany, memaparkan bahwa eskalasi konflik geopolitik global—terutama friksi antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel—turut memberikan imbas yang masif pada stabilitas ekonomi dunia serta domestik.

“Konflik tersebut menekan aktivitas ekonomi global dan domestik. Dampaknya terlihat dari perlambatan ekonomi yang kemudian diikuti oleh penurunan permintaan pasar,” kata Andy kepada Liputan6.com.

Bukan cuma dari aspek geopolitik, merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS makin menambah beban berat bagi sektor industri.

Melambungnya nilai tukar mata uang dolar AS mengakibatkan harga bahan baku impor meroket tajam, sehingga pengeluaran operasional serta manufaktur korporasi ikut membengkak.

Berdasarkan analisis Andy, sektor usaha di masa sekarang juga sedang berhadapan dengan disrupsi teknologi yang memicu restrukturisasi bisnis secara besar-besaran.

Adopsi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) serta mekanisasi berbasis mesin mengakibatkan porsi keperluan sumber daya manusia di beberapa lini menyusut drastis.

Situasi pelik tersebut paling kentara menyerang sektor-sektor rawan, seperti pabrik manufaktur, industri padat karya, hingga industri tekstil.

Sektor industri tersebut dinilai kian sulit bertahan di tengah gempuran evolusi teknologi serta kuatnya tekanan pasar yang fluktuatif.

Rentetan kasus PHK yang terjadi, lanjut Andy, berisiko tinggi menggelembungkan kuantitas pengangguran.

Banyak buruh yang terpaksa kehilangan sumber pendapatan pada akhirnya harus beralih ke sektor informal, salah satunya menjadi mitra pengemudi ojek daring, lantaran minimnya lowongan kerja baru di sektor formal.

“Perusahaan saat ini cenderung mencari tenaga kerja dengan keterampilan (skill) spesifik tertentu dan lebih banyak merekrut pekerja yang berusia lebih muda,” ujarnya.

Konsekuensi berantai lain yang mulai tampak di tengah masyarakat yakni melemahnya daya beli akibat tergerusnya pendapatan rumah tangga secara kolektif.

Guna meminimalkan dampak sosial tersebut, Andy memandang pemerintah wajib selekasnya bertindak guna memastikan pemenuhan hak-hak para buruh korban PHK, termasuk pencairan pesangon yang proporsional serta kemudahan akses pada program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Di samping itu, pemerintah disarankan untuk memperbanyak program pelatihan ulang (reskilling) serta peningkatan kapabilitas (upskilling) agar para buruh mampu menyelaraskan diri dengan tuntutan teknologi di lingkungan kerja yang baru.

Ia juga menyarankan pemerintah untuk memperkuat jembatan penempatan tenaga kerja lewat penyajian info lowongan kerja yang kredibel, penyelenggaraan bursa kerja (job fair), hingga membantu proses penyaluran tenaga kerja ke korporasi yang tengah berekspansi.

Pada sisi lain, penyediaan lapangan kerja baru wajib diposisikan sebagai agenda prioritas demi menampung para buruh terdampak PHK.

Pemerintah dianggap perlu memacu geliat pertumbuhan wirausaha baru dengan menyajikan kemudahan dalam pengurusan izin usaha serta melonggarkan jalur pembiayaan modal bagi masyarakat yang berniat merintis usaha mandiri.

“Langkah-langkah tersebut sangat penting agar dampak sosial dan ekonomi akibat PHK tidak semakin meluas,” pungkas Andy.