Pemerintah Evaluasi Diklat SPPI dan Pangkas Waktu Pelatihan
SUMEDANG - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa pihak pemerintah mengarahkan pembenahan diklat Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) pada pendalaman materi manajerial sebagai upaya mematangkan pelaksanaan program.
Ketika melakukan peninjauan di Sumedang, Jawa Barat, Selasa, Dudung menuturkan bahwa langkah perbaikan implementasi program tersebut merupakan hasil dari evaluasi yang telah dijalankan agar diklat dapat lebih tepat sasaran memenuhi kebutuhan para peserta. "Evaluasi sudah berlangsung. Kegiatan-kegiatan fisik sudah ditiadakan, dikurangi semaksimal mungkin dan dititikberatkan pada bagaimana manajemen perkoperasian karena ini calon-calon manajer nantinya," katanya.
Dudung juga menyatakan bahwa pemerintah sedang memotong durasi diklat sebagai bagian dari hasil evaluasi, di samping melakukan penyelarasan isi materi pembekalan.
Ia memastikan peninjauan kembali pembekalan bagi para peserta SPPI tersebut ditujukan demi melahirkan calon pengelola koperasi yang andal dalam menjalankan organisasi serta bisnis secara profesional.
"Pembekalannya mungkin pembekalan secara teori dan praktik tentang manajemen dan waktunya saya mendapat informasi dipersingkat," ujarnya.
Dudung pun menjelaskan konten dasar kemiliteran yang pada awalnya didapatkan peserta hanya sebatas pengenalan bela negara yang masuk dalam kerangka konsep pertahanan rakyat semesta, bukan berupa pelatihan pertempuran layaknya personel TNI.
Berdasarkan penjelasannya, pengenalan itu ditujukan demi menumbuhkan pemahaman mendasar terkait sistem pertahanan negara serta kesiapan warga negara, tanpa melatih peserta mengenai taktik ataupun operasi pertempuran yang menjadi porsi tentara militer.
Ia menambahkan peninjauan atas pelaksanaan diklat SPPI akan terus diupayakan supaya materi yang diberikan semakin sejalan dengan sasaran program, yakni membentuk SDM yang cakap dalam hal manajerial agar mampu mengelola secara profesional.
