Menkes Budi Gunadi Sadikin Siapkan Skrining Kesehatan Mental Gratis, Tunggu Persetujuan Prabowo

Menkes Budi Gunadi Sadikin Siapkan Skrining Kesehatan Mental Gratis, Tunggu Persetujuan Prabowo

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), tengah menginisiasi program baru yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses cek kesehatan mental secara gratis. Namun, meskipun program ini direncanakan untuk mulai berjalan pada Februari, tanggal pasti peluncuran dari program inovatif ini masih dalam tahap penentuan.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan bahwa tanggal resmi dimulainya skrining kesehatan mental tersebut akan dibicarakan lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto. Kemenkes juga berencana untuk melakukan koordinasi dengan seluruh kepala daerah di Indonesia guna memastikan pelaksanaan program bisa berjalan serentak.

"Saya mau menghadap Bapak Presiden dulu, sudah dapat jadwal minggu depan untuk diskusi kapan. Karena ini kan dilakukan di seluruh Indonesia serentak, harus koordinasi sama kepala daerah," ujar Budi.

Budi juga menekankan pentingnya program ini mengingat meningkatnya kasus kesehatan mental, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Hal ini menjadikan program skrining kesehatan mental gratis salah satu program terbesar Kemenkes dengan cakupan yang mencapai 280 juta orang.

"Ini adalah program terbesar dari Kemenkes, dan juga mungkin salah satu dari pemerintah, karena cakupannya sampai 280 juta orang. Akan dibicarakan waktu tepatnya, tapi rencananya memang Februari," kata dia.

Peningkatan Masalah Kesehatan Mental di Kalangan Remaja

Program ini dipicu oleh hasil survei dari Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) Tahun 2022 yang menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia, atau setara dengan 34,9 persen, mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Selain itu, 1 dari 20 remaja, atau sekitar 5,5 persen, memiliki satu gangguan mental. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 2,6 persen yang sudah mengakses layanan dukungan atau konseling untuk masalah emosional dan perilaku.

Budi mencatat bahwa data tahun 2023 menunjukkan 1 dari 10 rakyat Indonesia memiliki masalah kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Ironisnya, banyak dari mereka tidak menyadari kondisinya karena belum pernah dilakukan skrining sebelumnya.

"Dan isunya adalah, ini skriningnya tidak pernah dilakukan. Jadi mereka sendiri tidak tahu kalau dia punya masalah kesehatan mental. Itu sebabnya program cek kesehatan mental gratis akan kita lakukan bagi seluruh masyarakat terutama anak-anak," tegas Budi.

Persiapan Infrastruktur Kesehatan untuk Skrining

Guna menyukseskan program ini, Kemenkes telah menyiapkan sekitar 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik di seluruh Indonesia yang akan menyediakan layanan skrining ini. Penyebaran fasilitas-fasilitas kesehatan ini diharapkan akan mempermudah akses masyarakat di berbagai wilayah untuk mendapatkan layanan deteksi dini dan penanganan masalah kesehatan mental.

Untuk memaksimalkan dampak dari program ini, diperlukan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat itu sendiri. Dengan skala program yang melibatkan seluruh negeri, kesiapan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama sebelum program ini diluncurkan resmi.

Tantangan dan Harapan

Tantangan terbesar dalam pelaksanaan program ini adalah memastikan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah serta kesiapan tenaga medis yang mumpuni dalam menangani masalah kesehatan mental. Program ini diharapkan bisa menjadi langkah awal untuk mengatasi dan meningkatkan kualitas kesehatan mental di Indonesia.

Menteri Budi berharap bahwa dengan kerja sama yang solid dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, Indonesia bisa lebih maju dalam penanganan masalah kesehatan mental. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menurunkan angka kasus masalah kesehatan mental yang setiap tahun menunjukkan peningkatan.

"Dengan program ini, kami berharap tidak hanya akan mengurangi stigma kesehatan mental, tetapi juga memperbaiki tarik-menarik perhatian ke arah kesehatan mental yang lebih baik dan terjangkau bagi semua kalangan," tutup Budi.

Dengan menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo, diharapkan pelaksanaan program ini dapat segera dimulai dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia.