DPR RI Resmi Sahkan UU BUMN, BPI Danantara Dirikan untuk Transformasi Ekonomi Indonesia

DPR RI Resmi Sahkan UU BUMN, BPI Danantara Dirikan untuk Transformasi Ekonomi Indonesia

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) menjadi Undang-Undang (UU) pada Selasa (4/2). Pengesahan ini menjadi tonggak sejarah bagi transformasi ekonomi Indonesia, dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai salah satu fitur kunci dari peraturan baru ini. Badan baru ini diharapkan dapat mengelola operasional BUMN dan mengoptimalkan dividen guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Revisi Ketiga UU Nomor 19 Tahun 2003

UU terbaru ini menandai revisi ketiga dari UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dengan tujuan utama memperkuat peran perusahaan milik negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Revisi ini bertujuan untuk memberikan BUMN kapasitas lebih besar dalam merespons dinamika pasar dan meningkatkan daya saing di tingkat global. Dalam konteks ekonomi yang terus berkembang, reformasi ini memberikan BUMN perangkat lebih fleksibel untuk berkontribusi secara lebih efektif terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

BPI Danantara: Pilar Baru Transformasi BUMN

Salah satu inisiatif utama dalam undang-undang ini adalah pembentukan BPI Danantara. Badan ini dirancang untuk mengkonsolidasikan dan mengelola investasi BUMN, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memaksimalkan profitabilitas. Dengan mandat baru ini, BPI Danantara diharapkan dapat mendorong BUMN untuk lebih fokus pada inti bisnis masing-masing serta meningkatkan transparansi operasional.

Menteri BUMN, Erick Thohir, menyatakan bahwa BPI Danantara akan menjadi ujung tombak dalam upaya transformasi BUMN, yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. "Transformasi ini adalah upaya strategis untuk menciptakan sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan fondasi yang lebih kuat dan berkelanjutan, kita optimis dapat membangun perekonomian yang lebih kokoh bagi generasi mendatang," ujarnya dalam Rapat Paripurna ke-12 DPR Masa Sidang II Tahun 2024-2025.

Visi Indonesia Emas 2045 dan Peran BUMN

Visi Indonesia Emas 2045 adalah inisiatif ambisius yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maju, dengan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, BUMN memiliki peran sentral sebagai motor penggerak ekonomi. Dengan penguatan peran lembaga-lembaga ini melalui undang-undang yang baru disahkan, dipandang sebagai langkah krusial untuk mencapai target jangka panjang ini. Pemerintah berharap bahwa dengan BPI Danantara, BUMN tidak hanya dapat meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan nasional, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pembentukan BPI Danantara tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan finansial. Badan ini juga diharapkan dapat memainkan peran signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama dalam konteks pendidikan dan pelatihan. Dalam keterangan setelah rapat, Erick Thohir juga menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasional sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.

Dukungan Lintas Sektor

Pengesahan UU BUMN dan pembentukan BPI Danantara mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak. Akademisi, analis ekonomi, dan pelaku industri melihatnya sebagai langkah strategis yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional BUMN. "Ini adalah langkah yang tepat untuk memperkuat posisi Indonesia di peta ekonomi global. Dengan manajemen yang lebih terkoordinasi dan strategi investasi yang lebih terpadu, BUMN dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," kata seorang analis industri yang enggan disebutkan namanya.

Tantangan ke Depan

Meskipun dukungan terhadap reformasi ini kuat, beberapa tantangan tetap ada. Implementasi kebijakan baru ini memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan, di tengah tantangan global dan domestik yang kian kompleks. Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa transformasi ini tidak hanya meningkatkan profitabilitas tetapi juga memastikan keberlanjutan serta tanggung jawab sosial dan lingkungan.