BI dan OJK Perkuat Sinergi untuk Stabilitas Ekonomi dan Ketahanan Keuangan

BI dan OJK Perkuat Sinergi untuk Stabilitas Ekonomi dan Ketahanan Keuangan

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmen mereka dalam menjaga stabilitas ekonomi serta ketahanan sektor keuangan nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan langkah-langkah strategis yang telah disepakati bersama oleh kedua lembaga.

Dalam rapat koordinasi yang digelar pada Jumat, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar menilai bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih dalam kondisi stabil meskipun menghadapi tantangan global yang tinggi. Perry menegaskan bahwa intermediasi keuangan terus tumbuh dengan baik dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Intermediasi tumbuh tinggi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, didukung oleh likuiditas dan ketahanan industri keuangan yang tetap terjaga, dengan tingkat permodalan yang kuat serta pengendalian risiko yang memadai," ujar Perry.

Baca Juga

Monggo rawuh! 11-14 Desember Grand City Convex Surabaya Jadi Tuan Rumah Livin Fest 2025

Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja sama erat antara BI dan OJK dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas serta wewenang masing-masing lembaga. Sinergi ini mencakup berbagai aspek strategis, termasuk kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial, pengembangan pasar keuangan, inovasi teknologi keuangan, literasi dan inklusi keuangan, serta perlindungan konsumen.

Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga sepakat untuk mempercepat proses perizinan dan persetujuan terintegrasi di sektor jasa keuangan. Upaya ini akan dilakukan melalui beberapa langkah konkret, antara lain penyederhanaan persyaratan perizinan, standarisasi proses bisnis, serta digitalisasi perizinan dan persetujuan melalui sistem terintegrasi. Dengan adanya percepatan ini, diharapkan sektor jasa keuangan dapat lebih responsif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

BI dan OJK juga telah melakukan pemetaan terhadap persyaratan dan prosedur perizinan yang ada, serta mulai melakukan uji coba perizinan dan persetujuan online secara terintegrasi untuk berbagai bank dan lembaga jasa keuangan. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat transformasi digital dalam industri keuangan serta meningkatkan efisiensi dalam layanan perizinan.

Selain itu, sinergi kebijakan antara BI dan OJK juga terlihat dalam upaya memperdalam pasar keuangan domestik. Salah satu kebijakan strategis yang tengah disiapkan adalah transisi dari Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) yang akan dihentikan publikasinya pada 31 Desember 2025 menuju Indonesia Overnight Index Average (IndONIA) sebagai referensi utama suku bunga pasar uang. Langkah ini sejalan dengan upaya reformasi benchmark suku bunga domestik yang lebih transparan dan kredibel.

Tak hanya itu, kedua lembaga juga tengah merancang kebijakan untuk pengembangan transaksi repurchase agreement (repo) dengan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai instrumen utama dalam pasar uang dan pasar modal. Pendalaman pasar sekuritisasi aset juga menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan pembiayaan sektor prioritas, termasuk perumahan.

Di sektor inovasi keuangan digital, OJK dan BI sepakat untuk memperkuat sinergi dalam pertukaran informasi terkait perkembangan teknologi keuangan, digitalisasi sistem pembayaran, serta regulasi aset keuangan digital. Mahendra Siregar menekankan bahwa kerja sama ini sangat penting dalam menghadapi perkembangan pesat teknologi keuangan yang dapat membawa peluang sekaligus tantangan bagi sektor keuangan nasional.

"Kami terus memperkuat sinergi dalam inovasi teknologi keuangan, termasuk pengawasan aset digital dan sistem pembayaran berbasis teknologi. Ini penting agar ekosistem keuangan kita tetap aman, inovatif, dan inklusif," jelas Mahendra.

Selain itu, kerja sama antara BI dan OJK juga mencakup peningkatan edukasi, literasi keuangan, dan perlindungan konsumen. Kedua lembaga akan menggelar berbagai program edukasi keuangan serta mendukung survei inklusi keuangan yang lebih terperinci untuk memahami kebutuhan masyarakat secara lebih akurat. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan agar dapat lebih memanfaatkan sektor keuangan dengan lebih bijak.

Perlindungan konsumen juga menjadi fokus utama dalam kerja sama ini. Salah satu langkah yang diambil adalah perluasan kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang mencakup penyelesaian sengketa untuk bank maupun lembaga keuangan non-bank yang berada di bawah pengawasan Bank Indonesia. Dengan mekanisme ini, diharapkan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam aspek ketahanan dan keamanan siber, BI dan OJK juga memperkuat koordinasi untuk menghadapi potensi ancaman di sektor keuangan. Melalui Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Keuangan (TTIS-SK), kedua lembaga akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap insiden siber serta meningkatkan kesiapan sektor keuangan dalam menghadapi potensi serangan siber. BI dan OJK juga akan menggelar seminar, simulasi penanganan insiden siber, serta pertemuan rutin guna berbagi pengetahuan dan memperkuat strategi pertahanan siber di sektor keuangan.

Ke depan, BI dan OJK menegaskan bahwa mereka akan terus meningkatkan koordinasi serta kerja sama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan kementerian/lembaga terkait untuk menjaga stabilitas sektor keuangan nasional. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang diambil tetap selaras dengan arah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

“Kolaborasi yang erat antara BI dan OJK, bersama dengan KSSK dan pemangku kepentingan lainnya, akan terus diperkuat guna menjaga ketahanan sektor keuangan dan memastikan ekonomi nasional tetap tumbuh dengan stabil,” ujar Perry Warjiyo.

Sinergi ini juga sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah yang berfokus pada penguatan sektor keuangan nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan stabilitas ekonomi Indonesia dapat terus terjaga dan sektor keuangan mampu menghadapi berbagai tantangan global yang ada di masa depan.