Percepatan Energi Hidrogen Hijau: Kunci Indonesia Menuju Net Zero Emission 2060

Percepatan Energi Hidrogen Hijau: Kunci Indonesia Menuju Net Zero Emission 2060

JAKARTA - Pemanfaatan hidrogen hijau di Indonesia semakin mendapat perhatian sebagai solusi utama dalam mencapai target net zero emission (NZE) 2060. Energi ini berperan penting dalam sektor kelistrikan, industri, dan transportasi. Dengan mengembangkan produksi hidrogen hijau, Indonesia tidak hanya mempercepat pembangunan pembangkit energi terbarukan, tetapi juga mendukung strategi mitigasi di sektor-sektor dengan emisi sulit ditekan, seperti industri berintensitas energi tinggi dan transportasi jarak jauh. Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong pemerintah untuk mempercepat produksi dan memperluas pasar penggunaan hidrogen hijau agar lebih kompetitif di masa depan.

Salah satu tantangan terbesar dalam adopsi hidrogen hijau di Indonesia adalah harga. Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menjelaskan bahwa biaya produksi hidrogen hijau saat ini berkisar antara USD 3,8 hingga USD 12 per kilogram, sekitar empat kali lebih mahal dibandingkan hidrogen abu-abu yang berasal dari gas alam. Oleh karena itu, untuk mendorong pemanfaatan hidrogen hijau, diperlukan upaya untuk menurunkan harga dalam lima tahun mendatang.

Menurut Fabby, ada tiga faktor utama yang dapat meningkatkan daya saing hidrogen hijau. Pertama, teknologi produksinya semakin matang. Pembangkit listrik tenaga surya dan angin semakin murah, sehingga biaya listrik sebagai faktor utama dalam produksi hidrogen hijau juga menurun. Kedua, investasi global dalam hidrogen hijau terus meningkat. Pada 2020, sebanyak 102 proyek hidrogen bersih mencapai keputusan investasi final dengan nilai sekitar USD 10 miliar. Pada 2024, jumlah investasi meningkat menjadi 434 proyek dengan total nilai USD 75 miliar. Ketiga, hidrogen hijau memberikan manfaat ekonomi yang besar, seperti penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan ketahanan energi nasional. Hidrogen hijau juga berpotensi menjadi komoditas ekspor yang berkontribusi pada devisa negara.

Baca Juga

RPP Penataan Ruang Jadi Instrumen Strategis Perkuat Tata Kelola Nasional

Dalam Diskusi Komunitas Hidrogen Hijau Indonesia (KH2I) yang bertajuk "Mewujudkan Ekosistem Hidrogen Hijau di Indonesia", Fabby mengungkapkan bahwa saat ini permintaan utama hidrogen berasal dari sektor industri seperti kimia dan baja. Namun, seiring dengan meningkatnya upaya global untuk menekan emisi guna menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celsius, permintaan hidrogen akan meluas ke berbagai sektor. Hidrogen hijau diperkirakan akan semakin banyak digunakan dalam industri baja berbasis teknologi baru, bahan bakar penerbangan dan transportasi laut, pembangkitan listrik, serta transportasi darat. Berdasarkan data Deloitte, pasar ekspor hidrogen di Asia Tenggara diperkirakan akan mencapai USD 51 miliar pada 2030, USD 79 miliar pada 2040, dan USD 141 miliar pada 2050.

IESR optimistis bahwa dengan potensi energi terbarukan Indonesia yang mencapai lebih dari 3.686 GW serta target dekarbonisasi pada 2050, pengembangan hidrogen hijau dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan emisi rendah. Berdasarkan kajian terbaru IESR, terdapat potensi proyek energi terbarukan sebesar 333 GW yang dapat dikembangkan dan layak secara finansial. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk memproduksi hidrogen hijau jika pasokan listriknya tidak dapat diserap oleh PLN.

"Pemerintah diharapkan menetapkan target pengembangan hidrogen hijau dalam lima tahun mendatang dengan fokus pada peningkatan produksi dan penciptaan pasar, serta target penurunan biaya produksi hidrogen hijau di bawah USD 2 per kilogram. Pencapaiannya harus didukung oleh kerangka kebijakan serta insentif fiskal dan finansial," ujar Fabby.

Untuk menarik investasi dalam hidrogen hijau, diperlukan ekosistem yang mendukung implementasi Strategi Hidrogen Nasional (SHN). Oleh karena itu, IESR bersama Kedutaan Besar Inggris di Jakarta melalui proyek Green Energy Transition Indonesia (GETI) menginisiasi terbentuknya Komunitas Hidrogen Hijau Indonesia (KH2I).

Erina Mursanti, Manajer Proyek GETI, menjelaskan bahwa KH2I akan berperan aktif dalam mendukung pengembangan hidrogen hijau di Indonesia. "KH2I berfokus membangun jejaring para ahli dan penggiat hidrogen hijau, menginisiasi riset untuk penguatan kebijakan dan regulasi, serta mengembangkan aplikasi teknologi produksi hidrogen hijau. Selain itu, komunitas ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang tepat dan akurat," kata Erina.

Sebagai bagian dari inisiatif ini, GETI akan membangun platform komunikasi khusus hidrogen hijau, mengadakan pertemuan rutin dengan pemangku kepentingan, serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah untuk mempercepat pengembangan hidrogen hijau. Bagi dunia bisnis, KH2I akan menjadi jembatan informasi pasar hidrogen dengan mempertemukan para pelaku industri dengan pemain global dalam sektor hidrogen. IESR juga membuka kesempatan bagi individu dan lembaga yang memiliki misi dan komitmen yang sama untuk bergabung dalam KH2I melalui tautan s.id/KomunitasHidrogen.

IESR mendorong percepatan ekosistem hidrogen hijau di Indonesia melalui enam langkah utama. Pertama, merumuskan strategi hidrogen nasional beserta peta jalan pengembangannya sebagai dasar kebijakan jangka panjang dalam transisi energi rendah karbon. Kedua, menetapkan prioritas kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing harga hidrogen hijau agar lebih kompetitif dibandingkan energi konvensional. Ketiga, mengembangkan sistem tata kelola dan kebijakan lintas sektor untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan hidrogen hijau.

Keempat, membangun sistem sertifikasi dan pelacakan asal-usul (guarantee of origin) hidrogen hijau guna memastikan transparansi dan keberterimaan di pasar internasional. Kelima, mendorong kerja sama antarnegara dalam strategi global untuk mempercepat transformasi sistem energi dan membuka peluang perdagangan energi rendah karbon. Keenam, memperkuat kolaborasi domestik antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga riset untuk mendorong inovasi, investasi, dan implementasi teknologi hidrogen secara luas.

Koordinator Pelayanan dan Pengawasan Usaha Aneka Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM, Muhamad Alhaqurahman Isa, mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah sedang menyusun peta jalan hidrogen dan amonia nasional yang mencakup strategi implementasi, rencana aksi, evaluasi, dan pengawasan. "Peta jalan ini direncanakan akan diluncurkan pada April 2025 dalam acara Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) 2025," ujarnya.

Dengan berbagai upaya yang sedang dilakukan, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mempercepat transisi energi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Hidrogen hijau berpotensi menjadi pilar utama dalam sistem energi nasional yang rendah emisi dan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi negara.