Prabowo Instruksikan Mensesneg Koordinasi Percepatan Belanja Daerah Akhir Tahun

Prabowo Instruksikan Mensesneg Koordinasi Percepatan Belanja Daerah Akhir Tahun

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto langsung menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi melakukan koordinasi lintas kementerian. 

Instruksi tersebut bertujuan agar dana daerah dapat terserap secara optimal menjelang akhir tahun 2025.

Presiden Prabowo memberikan arahan ini dalam rapat kabinet sebelum keberangkatannya ke Sydney, Australia. 

Baca Juga

Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini, Mempermudah Bayar Pajak Kendaraan

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, “Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini.”

Instruksi ini menekankan pentingnya percepatan penyerapan belanja daerah sebagai langkah strategis dalam memastikan pembangunan nasional tetap berjalan sesuai target. 

Penyerapan anggaran yang optimal diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta memastikan program-program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif.

Data Realisasi Belanja Daerah

Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Kementerian Keuangan, hingga 13 November 2025, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp 839,49 triliun atau 59,42% dari total pagu Rp 1.412,74 triliun. 

Angka ini menunjukkan perlambatan bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu, saat realisasi mencapai Rp 1.059,75 triliun atau 73,57% dari pagu Rp 1.440,46 triliun.

Rincian belanja daerah menunjukkan alokasi terbesar masih untuk belanja pegawai, sebesar Rp 353,76 triliun atau 68,82% dari pagu. Sementara belanja barang dan jasa mencapai Rp 236,23 triliun (56,62%), belanja modal Rp 79,24 triliun (37,45%), dan belanja lainnya Rp 170,24 triliun (63,08%).

Di sisi lain, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) telah mencapai Rp 630,03 triliun atau 71,23% dari pagu, sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) sudah sebesar Rp 967,34 triliun atau 71,57% dari pagu. 

Meskipun TKDD dan PAD relatif tinggi, belanja modal dan belanja barang/jasa masih melambat, sehingga menjadi perhatian serius pemerintah.

Upaya Percepatan dari Kementerian Keuangan

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah meminta seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan belanja APBD Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini tertuang dalam surat resmi bernomor S-662/MK.08/2025, yang bersifat segera dan ditujukan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.

Purbaya menekankan bahwa percepatan penyerapan belanja daerah bukan hanya soal memenuhi target angka, tetapi juga menjadi upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan tepat waktu.

Empat Langkah Percepatan Belanja Daerah

Untuk menangani perlambatan penyerapan anggaran, Kemenkeu menekankan empat langkah utama bagi pemerintah daerah:

Percepatan Penyerapan Belanja: Pemerintah daerah diminta memaksimalkan belanja secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

Pemenuhan Kewajiban pada Pihak Ketiga: Belanja proyek pemerintah daerah harus segera dibayarkan kepada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek tersebut.

Pemanfaatan Dana Simpanan Pemda: Dana simpanan di perbankan dapat digunakan untuk mendukung belanja program dan proyek di daerah.

Monitoring Berkala: Pemerintah daerah wajib melakukan monitoring mingguan atau bulanan terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana di perbankan hingga akhir 2025.

Purbaya menegaskan, “Langkah ini juga menjadi evaluasi perbaikan di tahun 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.”

Tujuan dan Harapan Pemerintah

Dengan arahan presiden dan langkah-langkah percepatan ini, pemerintah berharap realisasi belanja daerah dapat meningkat signifikan sebelum akhir tahun. Optimalisasi penggunaan dana daerah tidak hanya penting untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan proyek-proyek pembangunan berjalan lancar dan tepat sasaran.

Kecepatan penyerapan belanja daerah juga berimplikasi pada efektivitas program nasional, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. 

Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dapat digunakan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan publik.

Tantangan Penyerapan Belanja

Meski TKDD dan PAD relatif tinggi, penyerapan belanja lainnya masih melambat, terutama pada belanja modal yang baru terealisasi 37,45%. Hal ini menjadi perhatian utama karena belanja modal memiliki dampak langsung pada pembangunan fisik dan pelayanan publik.

Selain itu, birokrasi dan prosedur administrasi yang panjang sering menjadi kendala di banyak daerah. Untuk mengatasi hal ini, koordinasi lintas kementerian dan optimalisasi proses di tingkat daerah menjadi kunci agar penyerapan belanja dapat berlangsung lebih cepat.

Koordinasi Lintas Kementerian

Presiden menekankan pentingnya Mensesneg melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan alokasi anggaran terserap tepat waktu. Kolaborasi ini mencakup evaluasi realisasi belanja, pemeriksaan penggunaan dana transfer, dan pendampingan terhadap kepala daerah agar APBD digunakan secara efektif.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menambahkan bahwa koordinasi ini bertujuan menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. 

Dengan demikian, seluruh program pembangunan dapat berjalan sesuai target, tidak ada anggaran yang terhambat atau tidak termanfaatkan, dan tujuan pembangunan nasional tetap tercapai.

Realisasi belanja daerah yang baru mencapai 59% hingga pertengahan November menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk segera bertindak. 

Instruksi Presiden Prabowo kepada Mensesneg Prasetyo Hadi diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran, meningkatkan efektivitas penggunaan dana, serta memastikan program pembangunan nasional tetap berjalan sesuai rencana.

Pemerintah optimistis, dengan langkah-langkah percepatan yang sistematis dan koordinasi yang baik, realisasi belanja daerah hingga akhir tahun dapat meningkat signifikan, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.