Perpres Ojol Dirancang Sebagai Langkah Cepat Regulasi Transportasi Online

Perpres Ojol Dirancang Sebagai Langkah Cepat Regulasi Transportasi Online

JAKARTA - Pemerintah menegaskan bahwa regulasi transportasi online, termasuk ojek online (ojol), akan diawali dengan penyusunan peraturan presiden (perpres).

Setelah itu, baru akan dipertimbangkan untuk dijadikan bagian dari undang-undang. Pernyataan ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai menghadiri rapat bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Prasetyo, opsi perpres dipilih untuk mempercepat penyelesaian persoalan di sektor transportasi online yang semakin kompleks dan mendapat perhatian publik. “Ya. Kemungkinan gitu undang-undang tentang ojol,” ujarnya saat ditanya apakah regulasi transportasi online akan berbentuk perpres.

Baca Juga

Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini, Mempermudah Bayar Pajak Kendaraan

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perpres menjadi langkah awal yang paling cepat untuk mengatur sektor ini. “Nggak. Untuk penyelesaian dalam waktu cepat, kemungkinan yang akan dipilih adalah kita menggunakan perpres dulu. 

Kalau diaturnya dengan nanti, bilamana kita kemudian perlu merasa mengatur dengan undang-undang, baik misalnya itu undang-undang yang baru, atau bagian dari undang-undang yang lain, atau undang-undang yang lama, itu bagian nanti yang dikaji juga,” jelas Prasetyo.

Perlu Regulasi Khusus untuk Pekerja Gig

Pilihan perpres menjadi penting karena sektor ojol memiliki karakteristik kerja yang berbeda dengan pekerja formal pada umumnya. Banyak pengemudi ojek online berstatus mitra, sehingga tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai pekerja formal. 

Hal ini menimbulkan kebutuhan regulasi yang fleksibel namun jelas, yang bisa mengatur hubungan antara aplikator dan pengemudi.

Sejalan dengan itu, Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah terus mengumpulkan masukan dari berbagai pihak, termasuk terkait perlunya pengaturan bagi pekerja gig atau informal, seperti pengemudi online dan pekerja kreatif.

 “Ya tadi, sementara memang konsepnya masih dalam bentuk perpres. Kalau kemudian ke depan kita merasa perlu untuk itu dibuat undang-undang, nanti kita akan coba, kita bicara,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pendekatan pemerintah harus mampu mengakomodasi kondisi nyata di lapangan. 

“Karena sekarang kita mendengar dari semua masukan, karena memang kondisinya seperti itu. Ada hal-hal yang secara formal itu bisa dikategorikan menjadi teman-teman pekerja formal, ada juga yang bisnis yang memang tidak bisa dikategorikan itu menjadi pekerja formal. Seperti teman-teman di Ojol ini kan sifatnya mitra, antara aplikator dengan teman-teman Ojolnya, kan mitra,” jelasnya.

Menyelesaikan Hubungan Mitra dan Aplikator

Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah mencari formula terbaik dalam menangani persoalan hubungan kemitraan antara aplikator dan pengemudi ojek online. “Itu sedang dicari penyelesaian terbaik lah,” katanya.

Pendekatan perpres dipandang mampu menampung masukan dari semua pihak, termasuk asosiasi pengemudi, perusahaan aplikasi, dan lembaga legislatif. 

Perpres memungkinkan pemerintah segera mengatur sektor ini tanpa menunggu proses panjang penyusunan undang-undang, sambil tetap memberikan ruang evaluasi.

Dengan langkah ini, diharapkan hak dan kewajiban pengemudi serta perusahaan aplikator menjadi jelas. Hal ini termasuk perlindungan sosial, pengaturan tarif, dan standar pelayanan, sehingga konflik atau masalah hukum dapat diminimalkan di lapangan.

Perpres sebagai Solusi Cepat dan Fleksibel

Sektor ojol kini menjadi bagian penting dari transportasi perkotaan, khususnya di kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Ribuan pengemudi bermitra dengan berbagai aplikasi untuk melayani masyarakat. 

Dengan perpres, pemerintah ingin memastikan semua pihak memahami aturan yang berlaku, sehingga regulasi dapat diterapkan secara konsisten dan efektif.

Selain itu, perpres juga membantu harmonisasi aturan yang selama ini cukup kompleks. Banyak pengemudi dan masyarakat masih bingung terkait hak, kewajiban, dan prosedur kerja yang harus dijalani. 

Dengan regulasi yang jelas, pengemudi dapat bekerja lebih tenang, sementara pengguna layanan dapat menerima layanan yang lebih teratur dan aman.

Prasetyo menekankan bahwa meski perpres digunakan sebagai langkah awal, pemerintah tetap membuka peluang untuk penyusunan undang-undang di masa depan bila dirasa perlu. Hal ini penting agar regulasi dapat menyesuaikan perkembangan industri yang cepat berubah dan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Tujuan Pemerintah dalam Penyusunan Regulasi Ojol

Secara keseluruhan, langkah pemerintah menyiapkan perpres bertujuan memberikan solusi cepat bagi persoalan transportasi online. Pendekatan ini diyakini lebih realistis dan efektif dibanding langsung membuat undang-undang karena bisa menyesuaikan regulasi dengan perkembangan industri yang cepat dan beragam.

Prasetyo menambahkan bahwa penerapan perpres juga menjadi sarana evaluasi awal sebelum keputusan jangka panjang diambil. “Kita ingin sektor ini berkembang, tapi tetap adil dan jelas aturannya bagi semua pihak,” ujarnya.

Dengan perpres, pemerintah berharap sektor transportasi online dapat lebih stabil, efisien, dan tertib. Mitra pengemudi dan perusahaan aplikator memperoleh kepastian hukum, sementara masyarakat mendapat pelayanan yang lebih aman dan nyaman.

Langkah Ke Depan dan Evaluasi

Pemerintah juga berencana memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perpres secara berkala. Tujuannya agar setiap kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan pengemudi, perusahaan aplikator, dan pengguna layanan. Evaluasi ini menjadi bagian penting untuk menentukan apakah regulasi lebih lanjut dalam bentuk undang-undang diperlukan.

Penerapan perpres juga memungkinkan pemerintah menyesuaikan aturan sesuai dinamika industri dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, regulasi bisa lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan.

Secara keseluruhan, pendekatan melalui perpres dipandang sebagai strategi yang tepat untuk memastikan sektor transportasi online tetap beroperasi lancar, adil bagi pengemudi, dan aman bagi masyarakat. 

Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus meninjau regulasi agar efektif dan sesuai dengan perkembangan industri serta kebutuhan pengguna jasa ojol.