KemenHAM Tetapkan Manggarai Jadi Kampung Redam Perdamaian Nasional
JAKARTA - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menetapkan Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, sebagai Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Redam) pertama di Indonesia.
Program ini bertujuan mendorong perdamaian, rekonsiliasi, dan pemulihan di wilayah yang sebelumnya pernah mengalami konflik sosial.
Menteri HAM, Natalius Pigai, menekankan bahwa sumber konflik tidak hanya berasal dari kelompok atau institusi, tetapi juga dari setiap individu.
Baca JugaSamsat Keliling Jadetabek Hari Ini, Mempermudah Bayar Pajak Kendaraan
“Jadi, kalau di seluruh dunia itu ada sampai 9 miliar orang, itu bisa memunculkan masalah maupun ketidakadilan,” ujar Pigai dalam acara penetapan Kelurahan Manggarai sebagai Kampung Redam di Jakarta.
Ia menambahkan, kondisi serupa berlaku di Indonesia, dengan populasi lebih dari 280 juta orang. “Setiap individu bisa memunculkan masalah atau menjadi sumber ketidakadilan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Pigai menegaskan hal ini tidak hanya berlaku pada individu, tetapi juga pada struktur dan institusi, mulai dari penegak hukum, pemerintah, hingga kementerian/lembaga. Oleh sebab itu, pembentukan Kampung Redam menjadi langkah strategis untuk mengatasi potensi konflik.
Program Inovatif untuk Perdamaian
Kampung Redam merupakan inisiatif inovatif KemenHAM yang bertujuan mendorong warga berpartisipasi dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi. Program ini menekankan pemulihan sosial di daerah yang pernah mengalami konflik, sekaligus menanamkan nilai-nilai HAM secara praktis di tingkat komunitas.
Dalam program ini, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga fasilitator. Warga dilibatkan secara langsung untuk berdialog, memahami akar konflik, dan menemukan solusi bersama. Strategi ini diharapkan dapat mencegah terulangnya konflik sosial dan menciptakan lingkungan yang harmonis di Kelurahan Manggarai.
Riwayat Konflik di Manggarai
Wali Kota Jakarta Selatan, Muhammad Anwar, menjelaskan bahwa Kelurahan Manggarai memiliki sejarah aksi tawuran yang sudah berlangsung sejak tahun 1970-an. Berdasarkan hasil investigasi, berbagai faktor memicu konflik ini.
Antara lain, kepadatan wilayah, kondisi lingkungan yang kurang tertata, mobilitas penduduk yang tinggi, serta pihak tertentu yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi.
Untuk menanggulangi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program “Manggarai Bershalawat”, sebuah pendekatan kultural dan keagamaan.
Program ini mengajak warga berdiskusi untuk menemukan akar masalah, serta menyalurkan energi positif melalui kegiatan keagamaan dan sosial. Menurut Anwar, pendekatan ini berhasil mengurangi frekuensi tawuran di wilayah tersebut. “Setelah itu agak berkurang tawurannya,” ujar Anwar.
Harapan dari Penetapan Kampung Redam
Dengan penetapan Manggarai sebagai Kampung Redam, pemerintah berharap kelurahan ini semakin bebas dari konflik sosial, khususnya aksi tawuran. Wali Kota Anwar menekankan pentingnya kolaborasi antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, lembaga swadaya, dan warga setempat.
“Diharapkan Kampung Redam dapat mengatasi traumatik, menanamkan nilai-nilai HAM, serta memberi solusi untuk menyelesaikan konflik secara damai dengan masalah sosial yang berbeda-beda antara wilayahnya,” ujar Anwar.
Strategi ini menekankan partisipasi aktif masyarakat sebagai kunci keberhasilan, bukan hanya pengawasan dari pihak pemerintah.
Pendekatan Edukatif dan Partisipatif
Salah satu kekuatan Kampung Redam terletak pada pendekatan edukatifnya. Anak-anak, remaja, dan dewasa dilibatkan dalam proses pembelajaran nilai-nilai HAM dan rekonsiliasi. Aktivitas ini mencakup dialog komunitas, seminar, dan kegiatan sosial yang membangun kebersamaan.
Langkah ini dirancang untuk menanamkan kesadaran sejak dini, sehingga warga memahami pentingnya menghormati hak orang lain, menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, dan membangun komunitas yang damai.
Dengan begitu, program ini tidak hanya mengurangi konflik jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi perdamaian yang berkelanjutan.
Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat
Keberhasilan Kampung Redam sangat bergantung pada keterlibatan semua pihak. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, warga sebagai peserta aktif, dan institusi lokal sebagai pengawas dan pendukung kegiatan.
Kolaborasi ini memastikan proses rekonsiliasi tidak sekadar formalitas, tetapi berdampak nyata pada kehidupan sosial sehari-hari.
Menteri Pigai menekankan bahwa setiap individu, institusi, dan struktur sosial memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil. Pendekatan kolaboratif ini menjadi model bagi daerah lain di Indonesia untuk menerapkan prinsip perdamaian dan rekonsiliasi secara efektif.
Menuju Replikasi Kampung Redam di Wilayah Lain
Penetapan Manggarai sebagai Kampung Redam pertama di Indonesia diharapkan menjadi percontohan bagi daerah lain yang memiliki potensi konflik sosial. Dengan keberhasilan Manggarai, KemenHAM berencana mengembangkan program ini di wilayah lain, menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik lokal masing-masing.
Kolaborasi, dialog, dan edukasi menjadi tiga pilar utama Kampung Redam yang dapat direplikasi. Strategi ini memberi peluang bagi masyarakat di berbagai daerah untuk terlibat langsung dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis.
Kampung Redam di Kelurahan Manggarai menjadi tonggak baru bagi upaya perdamaian berbasis komunitas di Indonesia. Program ini tidak hanya menekankan rekonsiliasi, tetapi juga edukasi HAM, pemulihan sosial, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
Dengan melibatkan warga secara aktif, memanfaatkan pendekatan kultural dan keagamaan, serta memberikan ruang dialog yang konstruktif, KemenHAM berharap Manggarai dapat menjadi contoh sukses pengelolaan konflik sosial. Program ini menegaskan bahwa perdamaian tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama masyarakat.
Rekomendasi
Berita Lainnya
.jpg)