Kemkomdigi dan Industri Gim Perkuat Perlindungan Anak Digital

Kemkomdigi dan Industri Gim Perkuat Perlindungan Anak Digital

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengambil langkah proaktif untuk memastikan ruang digital di Indonesia aman bagi anak-anak. 

Fokus utama kementerian mencakup pengawasan gim daring, moderasi konten, klasifikasi usia, serta edukasi literasi digital bagi orang tua dan anak. Upaya ini menjadi penting karena penggunaan gim daring oleh anak-anak semakin meningkat, dan akses ke konten digital tidak lagi terbatas.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital adalah prioritas pemerintah. 

Baca Juga

Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini, Mempermudah Bayar Pajak Kendaraan

“Karena itu kita perlu bergerak cepat dan terukur, tetapi tetap membuka ruang dialog dengan industri agar ekosistem digital kita aman tanpa menghambat inovasi,” ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya seimbang antara regulasi dan dukungan bagi pertumbuhan industri gim.

Audiensi dengan Penerbit Gim Global dan Lokal

Untuk mewujudkan langkah ini, Kemkomdigi mengadakan audiensi bersama lebih dari 20 penerbit gim, baik global maupun lokal. Hadir dalam kesempatan tersebut perusahaan seperti AGI, Tencent, Garena, Agate, Megaxus, Nintendo, dan Playstation. 

Para penerbit menyambut baik keterbukaan pemerintah dan menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).

Alexander menekankan bahwa PP TUNAS memberikan fondasi hukum dan standar keamanan minimum bagi seluruh platform digital, termasuk gim daring. Peraturan ini mencakup verifikasi usia, pembatasan akses fitur berisiko tinggi, moderasi konten, dan edukasi bagi orang tua. “Semua ini adalah fondasi agar ruang digital tetap aman dan layak bagi anak,” jelasnya.

Para penerbit gim juga menunjukkan komitmen untuk mendukung literasi digital dan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan gim yang sehat, terutama bagi anak-anak. Kolaborasi ini mencerminkan kesadaran industri terhadap tanggung jawab sosial yang melekat pada platform digital yang mereka kelola.

PP TUNAS dan IGRS: Dasar Hukum dan Instrumen Teknis

PP TUNAS menjadi landasan hukum perlindungan anak di ruang digital, sementara Indonesia Game Rating System (IGRS) berfungsi sebagai instrumen teknis untuk klasifikasi gim berdasarkan usia. 

Alexander menekankan bahwa integrasi keduanya penting agar kepatuhan PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) lebih jelas, mudah dipahami, dan tidak tumpang tindih.

“Integrasi PP TUNAS dan IGRS adalah kunci agar perlindungan anak bisa berjalan efektif. Semua platform digital harus memiliki pedoman yang konsisten dan dapat diterapkan. Kepatuhan para PSE tidak hanya soal memenuhi aturan, tetapi juga komitmen bersama menjaga ruang digital yang ramah anak,” tambah Alexander.

Kesepakatan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah dan industri memiliki tujuan yang sama: mengamankan ruang digital untuk anak-anak, sekaligus memastikan inovasi dan pertumbuhan industri tidak terhambat. Pendekatan ini menjadi model kolaborasi antara regulator dan sektor swasta di era digital.

Strategi Pemerintah untuk Moderasi Konten

Sebagai tindak lanjut, Kemkomdigi merencanakan sejumlah langkah strategis. Pertama, penyelenggaraan rapat teknis lanjutan dengan asosiasi dan penerbit gim untuk menyusun pedoman yang lebih rinci. 

Kedua, pembuatan peta jalan moderasi konten gim daring yang akan membantu platform dalam mengidentifikasi dan membatasi konten berisiko.

Selain itu, Kemkomdigi berencana memperbarui modul literasi digital bagi orang tua dan anak, sehingga mereka lebih memahami cara mengatur waktu bermain gim dan penggunaan fitur yang aman. 

Terakhir, dibentuk Pokja (Kelompok Kerja) untuk sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dan industri, memastikan implementasi regulasi berjalan konsisten di seluruh platform digital.

Alexander menekankan bahwa semua upaya ini bukan untuk membatasi pertumbuhan industri gim, tetapi untuk menyeimbangkan kreativitas, kompetisi, dan keamanan anak. 

“Kita ingin industri gim berkembang, kreatif, dan kompetitif. Tapi perlindungan anak adalah garis merah. Kuncinya kolaborasi: pemerintah, industri, orang tua, dan sekolah harus bergerak bersama,” ujarnya.

Perlindungan Anak sebagai Garis Merah

Perlindungan anak menjadi garis merah yang tidak bisa ditawar, meski industri gim terus berkembang pesat. Dengan standar minimum PP TUNAS dan instrumen teknis IGRS, anak-anak dapat menikmati gim daring tanpa terpapar konten yang berbahaya atau tidak sesuai usia.

Keterlibatan aktif pelaku industri gim dalam literasi digital juga memperkuat pesan bahwa tanggung jawab sosial bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga citra dan kredibilitas platform. 

Edukasi yang efektif kepada anak dan orang tua akan membantu menciptakan kebiasaan bermain gim yang aman, sehat, dan produktif.

Peran Orang Tua dan Sekolah

Alexander menegaskan bahwa kolaborasi tidak hanya terjadi antara pemerintah dan industri, tetapi juga melibatkan orang tua dan sekolah. 

Pendidikan mengenai penggunaan gim yang aman dan moderasi konten digital menjadi bagian integral dari perlindungan anak. Dengan cara ini, anak-anak belajar mengenali risiko dan memanfaatkan ruang digital secara bijak.

Literasi digital yang baik di rumah dan sekolah menjadi pondasi penting untuk menyeimbangkan pertumbuhan teknologi dan keamanan anak. Hal ini diharapkan dapat membangun kesadaran sejak dini, sehingga anak-anak dapat menikmati pengalaman digital yang menyenangkan dan produktif.

Kolaborasi antara Kemkomdigi dan pelaku industri gim menegaskan bahwa keamanan anak di ruang digital adalah prioritas nasional. 

Integrasi PP TUNAS dan IGRS, serta keterlibatan aktif penerbit gim dalam literasi digital, menciptakan standar perlindungan yang jelas, praktis, dan dapat diterapkan.

Langkah ini memungkinkan industri gim tetap inovatif, kreatif, dan kompetitif, sementara anak-anak dan orang tua dapat menikmati ruang digital yang aman. 

Perlindungan anak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi tanggung jawab sosial yang harus dijalankan bersama oleh pemerintah, industri, sekolah, dan keluarga.

Dengan demikian, upaya kolaboratif ini menjadi contoh nyata bagaimana regulasi dan industri dapat berjalan beriringan, menghadirkan ruang digital yang aman dan inovatif bagi generasi muda Indonesia.