Menkeu Pastikan Revisi PMK Kopdes Merah Putih Hampir Selesai

Menkeu Pastikan Revisi PMK Kopdes Merah Putih Hampir Selesai

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan bahwa revisi aturan terkait mekanisme penyaluran pinjaman untuk koperasi desa/kelurahan (kopdes/kel) merah putih hampir selesai. 

Revisi ini dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025, yang akan mengatur pencairan pinjaman kopdes oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Purbaya menyatakan, "Saya cek minggu depan harusnya sudah selesai," menunjukkan progres yang cepat dan penyesuaian yang hanya bersifat minor. Ia menambahkan, "Itu gampang cuma coret 1-2 baris, selesai," menegaskan bahwa revisi ini bukan perubahan besar, melainkan penyempurnaan teknis yang memperlancar prosedur.

Baca Juga

Monggo rawuh! 11-14 Desember Grand City Convex Surabaya Jadi Tuan Rumah Livin Fest 2025

Mekanisme Pinjaman Dijamin Pemerintah

Dalam aturan yang direvisi, mekanisme pinjaman Agrinas ke Himbara akan dijamin sepenuhnya oleh pemerintah. Pemerintah menanggung seluruh pembayaran cicilan sebesar Rp40 triliun per tahun selama enam tahun ke depan, sehingga risiko bagi Himbara dapat diminimalkan.

Purbaya menegaskan, "Kami sudah memberi syarat jaminan ke Himbara bahwa utang itu akan diganti oleh kami. Jadi, Himbara nggak perlu takut dan perbankannya nggak akan terganggu juga. Risikonya nggak bertambah karena dijamin oleh pemerintah." Skema ini memberikan kepastian bagi bank serta mempercepat penyaluran dana bagi koperasi di desa-desa seluruh Indonesia.

Peran Agrinas dalam Pembangunan Kopdes

PT Agrinas Pangan Nusantara ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan fisik koperasi desa/kelurahan merah putih. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menjelaskan bahwa anggaran pembangunan fisik per lokasi mencapai Rp2,5 miliar. 

Saat ini, sebanyak 7.923 titik kopdes telah mulai dibangun infrastrukturnya secara serentak, mulai dari gerai, pergudangan, hingga fasilitas penunjang lainnya.

Ferry menambahkan bahwa termin pertama senilai hampir Rp600 miliar telah dicairkan oleh Agrinas kepada pelaksana di lapangan sebagai uang muka. Skema ini memastikan kegiatan pembangunan tidak terhambat oleh masalah pembiayaan di lapangan.

Target Pencapaian November-Desember 2025

Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan dalam dua bulan ke depan. Pada November 2025, data tanah yang masuk diharapkan mencapai 40.000 bidang, dengan 20.000 titik mulai dibangun. 

Pada Desember 2025, target pembangunan baru ditetapkan pada 40.000–50.000 titik, sehingga total tanah yang terdata dapat menembus 80.000 bidang.

Target ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pembangunan fisik koperasi desa, dengan harapan seluruh lokasi dapat rampung pada Maret 2026. Purbaya menekankan bahwa revisi aturan PMK menjadi kunci agar proses administrasi pinjaman lebih cepat dan lancar.

Pentingnya Revisi Aturan untuk Efisiensi Penyaluran Dana

Revisi PMK 49 Tahun 2025 penting untuk memastikan penyaluran dana berjalan tanpa hambatan. Dengan aturan yang jelas, Himbara tidak perlu khawatir tentang risiko kredit, dan Agrinas bisa segera menyalurkan dana ke lapangan. Perubahan minor ini diharapkan mempercepat proses pencairan dan mencegah kendala teknis yang sebelumnya mungkin terjadi.

Selain itu, transparansi mekanisme pinjaman memungkinkan pemerintah memantau penggunaan dana secara efektif, sehingga program koperasi desa dapat berjalan sesuai target.

Dampak Positif bagi Ekonomi Lokal

Program koperasi desa/kelurahan merah putih menjadi salah satu upaya pemerintah memperkuat ekonomi lokal. Dengan dukungan finansial dari Himbara dan jaminan pemerintah, koperasi diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mandiri.

Ferry menekankan bahwa percepatan pembangunan fisik koperasi akan berdampak langsung terhadap masyarakat desa. Tidak hanya sebagai pusat perdagangan dan produksi, koperasi juga menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui lapangan kerja, akses produk lokal, dan distribusi barang kebutuhan desa.

Tantangan Pembangunan dan Strategi Pemerintah

Meski pembangunan telah berjalan, tantangan tetap ada, mulai dari pencatatan tanah, koordinasi pelaksana, hingga distribusi material dan sumber daya manusia. Namun, Purbaya optimistis bahwa revisi aturan PMK akan memperlancar administrasi dan meminimalkan risiko keterlambatan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pencairan dana, tetapi juga memastikan setiap langkah pembangunan dapat diikuti secara sistematis dan terukur.

Kolaborasi Antara Agrinas, Himbara, dan Pemerintah

Kerja sama antara Agrinas, Himbara, dan pemerintah menjadi kunci kesuksesan pembangunan koperasi desa. Dengan adanya jaminan pemerintah, Himbara memiliki kepastian risiko yang rendah, sementara Agrinas memiliki akses dana yang cukup untuk melaksanakan pembangunan fisik.

Koordinasi yang baik ini diharapkan menciptakan ekosistem pembangunan koperasi yang efisien, transparan, dan tepat waktu, serta memberikan contoh bagi pengembangan ekonomi desa lainnya di masa depan.

Revisi PMK 49 Tahun 2025 yang hampir selesai menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung koperasi desa/kelurahan merah putih. Dengan jaminan pemerintah dan penyaluran dana yang terstruktur, proses pembangunan fisik koperasi dapat berjalan lancar, efisien, dan tepat sasaran.

Target rampung pada Maret 2026 menjadi indikator keberhasilan program ini, sekaligus menunjukkan bagaimana koperasi dapat menjadi pilar ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan. Dukungan ini bukan hanya memperkuat koperasi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan.