Kementan dan DPD RI Pastikan Food Estate Merauke Berjalan Lancar
JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Komite II DPD RI melakukan langkah konkret untuk memastikan pembangunan food estate di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, berjalan sesuai rencana.
Program ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan memberikan manfaat luas bagi masyarakat setempat.
Wakil Ketua Komite II DPD RI, Abdul Waris Halid, bersama Direktur Lahan dan Irigasi Pertanian yang dipimpin Plt. Hermanto, melakukan kunjungan ke lokasi proyek sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPD RI di bidang pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi.
Baca JugaSamsat Keliling Jadetabek Hari Ini, Mempermudah Bayar Pajak Kendaraan
“Diharapkan, pelaksanaan proyek strategis nasional dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Papua, tak terkecuali masyarakat adat Papua, sebagai pemilik mayoritas lahan pertanian,” kata Abdul Waris Halid.
Tinjauan Lapangan ke Distrik Tanah Miring
Kunjungan rombongan tidak hanya sebatas pemantauan administratif, tetapi juga melibatkan dialog langsung dengan masyarakat. Dialog ini digelar bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten Merauke, dan Danrem 174/Anim Ti Waninggap untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat terkait proyek food estate.
Setelah dialog, rombongan melakukan tinjauan lapangan ke Distrik Tanah Miring, salah satu lokasi pembangunan food estate. Tinjauan ini bertujuan memastikan proyek berjalan lancar, memperhatikan kondisi lahan, serta meminimalisasi konflik dengan kepentingan masyarakat lokal.
Kepatuhan Terhadap Hak Masyarakat Adat
Komite II DPD RI menekankan bahwa pembangunan food estate harus tetap menghormati hak masyarakat adat. Proyek strategis nasional yang berlangsung di lahan milik masyarakat adat ini harus mengedepankan prinsip keterlibatan dan perlindungan hak-hak lokal.
“Dalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) disebutkan proyek pengembangan pangan dan energi di Merauke telah berjalan sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025, yang menargetkan pembangunan kawasan food estate seluas satu juta hektare,” jelas Abdul Waris Halid.
Dengan demikian, pelaksanaan proyek tidak hanya fokus pada produksi pangan, tetapi juga keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Fungsi Pengawasan DPD RI di Proyek Strategis Nasional
Kunjungan ini menjadi bukti nyata fungsi pengawasan DPD RI, khususnya Komite II, dalam memastikan proyek nasional berjalan sesuai regulasi. Pengawasan tidak hanya menyasar aspek teknis pertanian, tetapi juga aspek sosial, hukum, dan ekonomi masyarakat.
Kehadiran anggota Komite II dan pejabat Sekretariat Jenderal DPD RI seperti Kepala Bagian Sekretariat Komite II dan tenaga ahli Komite II menunjukkan keseriusan lembaga legislatif dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah.
Dialog Masyarakat untuk Mendengar Aspirasi Lokal
Dalam dialog dengan masyarakat, rombongan menerima masukan langsung dari petani, tokoh adat, dan perwakilan komunitas lokal. Pendekatan ini memastikan bahwa proyek food estate tidak menimbulkan konflik sosial dan tetap mengedepankan partisipasi masyarakat.
Dialog ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat terkait manfaat food estate, seperti peningkatan produksi pangan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan
Kementan dan DPD RI menekankan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proyek food estate. Hal ini meliputi pengelolaan lahan yang ramah lingkungan, penggunaan teknologi pertanian modern, serta penataan infrastruktur irigasi yang efisien.
Rombongan memastikan bahwa pembangunan food estate tidak merusak ekosistem lokal, sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian. Penerapan prinsip keberlanjutan ini menjadi salah satu kunci keberhasilan proyek jangka panjang.
Manfaat Ekonomi bagi Masyarakat Papua Selatan
Program food estate di Merauke diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selain meningkatkan produksi pangan, proyek ini membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, mulai dari tenaga ahli pertanian hingga pekerja lapangan.
Abdul Waris Halid menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal menjadi prioritas agar manfaat ekonomi dapat langsung dirasakan oleh penduduk setempat. Hal ini penting untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat adat.
Kolaborasi Lintas Lembaga
Keberhasilan proyek food estate tidak lepas dari kerja sama lintas lembaga. Selain Kementan dan DPD RI, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan TNI juga terlibat aktif dalam memastikan proyek berjalan sesuai rencana.
“Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah konkret DPD RI dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah, serta memastikan bahwa pelaksanaan proyek strategis nasional di Papua Selatan dapat memberikan manfaat nyata,” ujar Abdul Waris Halid.
Kolaborasi ini memperlihatkan sinergi antara pemerintah pusat, legislatif, dan pihak lokal demi keberhasilan program strategis nasional.
Prioritas Pengelolaan Lahan dan Irigasi
Selain pengawasan sosial, rombongan juga menekankan pentingnya pengelolaan lahan dan irigasi yang optimal. Direktur Lahan dan Irigasi Pertanian meninjau sistem tata air dan teknologi pengelolaan lahan untuk memastikan produktivitas maksimal tanpa merusak lingkungan.
Praktik pengelolaan lahan yang tepat akan meningkatkan hasil panen, efisiensi penggunaan air, dan ketahanan pangan di wilayah Merauke.
Komitmen Jangka Panjang Pemerintah
Kementan dan DPD RI memastikan proyek food estate menjadi program berkelanjutan yang memberi manfaat jangka panjang. Fokusnya tidak hanya pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga penguatan ekonomi lokal, perlindungan hak adat, dan pembangunan sosial yang inklusif.
Dengan pengawasan ketat dan keterlibatan masyarakat, food estate di Merauke diharapkan menjadi model keberhasilan proyek strategis nasional yang ramah masyarakat, produktif, dan berkelanjutan.
Rekomendasi
Berita Lainnya
.jpg)