TNI AD Seleksi Ketat Prajurit Terbaik Demi Misi Perdamaian Gaza Internasional
JAKARTA - Pemerintah Indonesia mempersiapkan pasukan terlatih untuk misi perdamaian di Gaza, namun keputusan akhir tetap menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan keterlibatan Indonesia sesuai hukum internasional dan mandat PBB.
Persiapan Indonesia untuk Misi Perdamaian Gaza
Baca JugaSamsat Keliling Jadetabek Hari Ini, Mempermudah Bayar Pajak Kendaraan
Pemerintah Indonesia menegaskan kesiapan mengirimkan pasukan untuk misi perdamaian di Gaza, Palestina, menyusul persetujuan Dewan Keamanan (DK) PBB terhadap rancangan pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk membentuk Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) serta Pasukan Stabilitas Internasional (International Stabilization Force/ISF).
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, menekankan bahwa Indonesia mengutamakan keterlibatan semua pihak, terutama Otoritas Palestina, dalam proses perdamaian.
"Mandat pasukan penjaga perdamaian adalah untuk mewujudkan solusi dua negara sesuai hukum dan parameter internasional yang disepakati," ujar Yvonne.
Indonesia juga menyerukan dukungan seluruh pihak internasional untuk proses perdamaian, agar hak bangsa Palestina merdeka dan berdaulat dapat terpenuhi. "Untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dan menciptakan perdamaian yang langgeng di Timur Tengah," tambah Yvonne.
Tunggu Instruksi Presiden
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal Kemhan, Kolonel TNI Arm Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa pengiriman pasukan masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto. "Seluruh keputusan tetap berada pada arahan Presiden," kata Rico.
Sambil menunggu keputusan presiden, pemerintah fokus pada persiapan internal di Kementerian Pertahanan dan TNI. Persiapan meliputi pemetaan kebutuhan pasukan, bentuk kontribusi, kesiapan logistik, serta kemampuan yang diperlukan untuk operasi stabilisasi kompleks.
Menurut Rico, Indonesia dapat berpartisipasi apabila terpenuhi salah satu dari dua landasan: mandat langsung PBB atau persetujuan AS sebagai penggagas pasukan stabilisasi internasional.
TNI Siapkan 20.000 Personel Kompeten
Tentara Nasional Indonesia (TNI) siap mengirimkan hingga 20.000 personel untuk misi perdamaian di Gaza. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah, menekankan bahwa seluruh personel memiliki kompetensi dan pengalaman dalam operasi militer selain perang (OMSP), termasuk misi PBB di berbagai negara.
“Personel berasal dari satuan yang rutin menjalani pembinaan OMSP dan misi PBB, sehingga kesiapsiagaan logistik, interoperabilitas, dan kemampuan operasional sudah terbentuk,” ungkap Freddy. Ribuan personel tersebut terdiri dari tenaga kesehatan hingga prajurit Zeni untuk mendukung pembangunan konstruksi di lapangan.
Seleksi Ketat TNI AD untuk Prajurit Misi Perdamaian
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Kolonel TNI Inf Donny Pramono, menjelaskan bahwa TNI AD melakukan seleksi ketat bagi prajurit yang akan dikirim ke Gaza. Seleksi menekankan kondisi fisik, kesehatan mental, serta kemampuan menjalankan tugas di lingkungan berisiko tinggi.
“Setiap prajurit yang dipersiapkan wajib memahami mandat misi, resolusi dasar penugasan, serta rules of engagement yang berlaku,” kata Donny, Kamis (20/11/2025). Seleksi ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan setiap keputusan di lapangan sesuai hukum internasional dan ketentuan PBB.
Donny menegaskan, tujuan seleksi ketat adalah menjaga profesionalisme pasukan serta mencegah kesalahan yang dapat berdampak luas selama operasi. “Prinsipnya, TNI AD selalu memastikan bahwa prajurit yang diberangkatkan adalah personel paling layak, terlatih, dan siap bertugas,” tambahnya.
Mandat PBB dan Resolusi AS
Sebelumnya, DK PBB menyetujui rancangan pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengenai mekanisme keamanan dan pemerintahan di Gaza.
Resolusi ini mencakup pembentukan pasukan stabilisasi internasional, otoritas transisi di bawah pengawasan Trump, dan dukungan terhadap terbentuknya negara Palestina merdeka di masa depan.
Mandat luas diberikan kepada pasukan stabilisasi internasional untuk mengawasi perbatasan, menjaga keamanan, dan melaksanakan demiliterisasi. Otorisasi berlaku hingga akhir 2027, dengan pembentukan Dewan Perdamaian sebagai otoritas transisi, meski struktur lengkapnya masih dalam tahap penyelesaian.
Kesiapan Indonesia sebagai Kontributor Perdamaian Internasional
Indonesia berkomitmen mengirimkan pasukan yang terlatih dan berpengalaman, memastikan bahwa keterlibatan negeri ini berlandaskan prinsip hukum internasional.
Langkah ini juga menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang aktif dalam misi perdamaian global, selaras dengan hak bangsa Palestina untuk merdeka dan berdaulat.
Dalam konteks ini, koordinasi dengan seluruh instansi, mulai dari Kemhan hingga TNI, terus dilakukan. Selain kesiapan personel, pemerintah menyiapkan logistik, standar operasi, serta prosedur pengawasan yang mendetail. Hal ini dilakukan agar misi perdamaian dapat berjalan efektif, aman, dan sesuai mandat PBB.
Pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza merupakan upaya strategis untuk mendukung perdamaian di kawasan Timur Tengah.
Keputusan akhir menunggu instruksi Presiden Prabowo, sementara TNI telah menyiapkan 20.000 personel terlatih, yang melalui seleksi ketat, siap menjalankan mandat PBB dengan profesionalisme tinggi.
Kesiapan Indonesia mencerminkan komitmen dalam menjaga keamanan internasional, memajukan misi kemanusiaan, serta mendukung hak bangsa Palestina untuk merdeka dan berdaulat.
Rekomendasi
Berita Lainnya
.jpg)