Empat UIN Bersinergi Menyusun Policy Brief Geopolitik Strategis Indonesia
JAKARTA - Empat Universitas Islam Negeri (UIN) berkolaborasi untuk menyusun sebuah policy brief geopolitik.
Policy brief ini nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai upaya memperkuat arah kebijakan luar negeri Indonesia di kancah global.
Kolaborasi ini merupakan kontribusi akademik untuk mendukung perumusan kebijakan Presiden Prabowo Subianto di forum internasional.
Baca JugaSamsat Keliling Jadetabek Hari Ini, Mempermudah Bayar Pajak Kendaraan
Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa empat UIN ini bersinergi melalui serangkaian seminar dan konferensi internasional di masing-masing kampus.
Pernyataan ini disampaikan Menag dalam konferensi pers pada International Seminar and Conference of the Malay-Islamic World di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Medan.
“Ada empat UIN yang berkolaborasi dalam mewujudkan seminar internasional ini sebagai bentuk kontribusi akademik atas arah kebijakan Presiden Prabowo di forum global,” ujar Menag.
UIN Alauddin Makassar: Menyoroti Solusi Dua Negara di Gaza
UIN Alauddin Makassar memulai rangkaian seminar internasional dengan tema Towards a Two-State Solution: Peran Kunci Presiden Prabowo Subianto dalam Mewujudkan Perdamaian di Gaza.
Seminar ini fokus pada arah kebijakan Indonesia dalam mendorong solusi dua negara serta kontribusi Presiden Prabowo terhadap perdamaian yang berkeadilan di Gaza.
“Kegiatan ini membedah arah kebijakan Indonesia dalam mendorong solusi dua negara serta kontribusi Presiden Prabowo terhadap upaya mewujudkan perdamaian berkeadilan di Gaza,” ujar Menag.
Melalui kegiatan ini, diharapkan muncul pemikiran yang lebih tajam mengenai peran Indonesia dalam mendukung penyelesaian konflik internasional secara adil dan berkelanjutan. Analisis akademik yang dipadukan dengan konteks diplomasi ini menjadi fondasi penting untuk policy brief yang akan dirumuskan.
UIN Sumatera Utara: Revitalisasi Peran Dunia Melayu-Islam
UIN Sumatera Utara Medan mengambil tema Reading The Geopolitical Direction of President Prabowo: Revitalizing the Role of the Malay-Islamic World in the New Global Order.
Seminar ini menekankan pentingnya pemikiran regional di Asia Tenggara untuk membantu Presiden merumuskan kebijakan luar negeri berbasis iman dan nilai agama.
“Dari sini kita berharap lahir pemikiran regional di Asia Tenggara untuk membantu Presiden merumuskan kebijakan luar negeri berbasis iman dan nilai agama. Terlebih banyak bantuan yang terus mengalir untuk Palestina. Kita ingin solusi ini berkelanjutan,” kata Menag.
Melalui pendekatan ini, UIN Sumatera Utara ingin menekankan bahwa diplomasi Indonesia tidak hanya berbasis kepentingan politik, tetapi juga nilai-nilai keagamaan yang moderat dan mendorong solidaritas regional.
Hal ini sejalan dengan upaya memperkuat posisi Indonesia di forum global sebagai negara yang berkomitmen pada perdamaian dan keadilan.
UIN Sunan Ampel Surabaya: Moderasi Beragama sebagai Fondasi Diplomasi
UIN Sunan Ampel Surabaya akan membahas karakter moderasi beragama di Indonesia. Seminar ini menyoroti bagaimana Islam di Indonesia mampu moderat, serta bagaimana pemikiran masyarakatnya dipengaruhi oleh fondasi intelektual yang kuat dan konten emosional yang sehat.
“Di Surabaya akan dikupas mengapa Islam di Indonesia bisa moderat dan cara berpikir umatnya begitu brilian. Di sana kita melihat konten emosional dan fondasi intelektualnya,” ujar Menag.
Pembahasan ini menjadi penting karena moderasi beragama dianggap sebagai kunci keberhasilan diplomasi Indonesia di forum internasional. Dengan memanfaatkan kekuatan intelektual dan emosional masyarakat, kebijakan luar negeri yang dihasilkan diharapkan lebih efektif dan diterima oleh berbagai pihak secara global.
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Puncak Kolaborasi dan Penyusunan Policy Brief
Sebagai puncak dari rangkaian seminar internasional, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan menjadi tuan rumah untuk menggabungkan tiga pokok pikiran yang telah dibahas di Makassar, Medan, dan Surabaya. Semua gagasan ini kemudian akan dirumuskan menjadi policy brief geopolitik yang komprehensif.
“Jajak pendapat ini menggunakan pandangan para akademisi yang ahli, dengan dukungan data kuantitatif dan kualitatif,” kata Menag.
Dokumen akhir ini diharapkan menjadi pedoman strategis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan luar negeri Indonesia yang tidak hanya realistis, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan.
Pendekatan berbasis bukti ilmiah dari para akademisi memastikan kebijakan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.
Sinergi Akademik dan Diplomasi Strategis
Kolaborasi empat UIN ini menegaskan pentingnya peran akademisi dalam mendukung perumusan kebijakan nasional. Setiap kampus membawa keahlian dan fokus kajian masing-masing, mulai dari isu Palestina, peran dunia Melayu-Islam, hingga moderasi beragama.
Kombinasi perspektif ini diharapkan menghasilkan kebijakan luar negeri yang lebih holistik dan berkeadilan.
Lebih jauh, rangkaian seminar ini menunjukkan bagaimana pendidikan tinggi dan pemerintah dapat bersinergi untuk menghadapi tantangan geopolitik global. Integrasi berbagai perspektif akademik menjadi dasar kuat untuk strategi diplomasi yang cerdas, efektif, dan berbasis nilai.
Dampak terhadap Diplomasi Indonesia
Dalam konteks Indo-Pasifik yang kompleks, strategi kebijakan luar negeri berbasis analisis ilmiah dan nilai-nilai agama sangat krusial. Melalui policy brief ini, Indonesia diharapkan mampu memperkuat posisi diplomatiknya di forum global, menjaga perdamaian regional, dan menegaskan komitmen terhadap solusi yang berkeadilan.
Menag Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kolaborasi ini adalah bentuk nyata kontribusi akademisi terhadap arah kebijakan luar negeri Presiden Prabowo. “Kolaborasi ini memperkuat posisi Indonesia dalam pusaran geopolitik global yang semakin kompleks,” ujar Menag.
Dengan demikian, rangkaian seminar internasional ini bukan sekadar diskusi akademik, tetapi juga langkah strategis Indonesia untuk memadukan nilai akademik, agama, dan diplomasi.
Melalui kerja sama ini, kebijakan luar negeri diharapkan lebih terukur, berlandaskan data, serta mampu menegaskan peran Indonesia sebagai negara yang berkomitmen pada perdamaian dan keadilan di panggung global.
Rekomendasi
Berita Lainnya
.jpg)