Komisi Reformasi Polri Bahas Kurikulum Pendidikan Termasuk Usulan Demiliterisasi Nasional

Komisi Reformasi Polri Bahas Kurikulum Pendidikan Termasuk Usulan Demiliterisasi Nasional

JAKARTA - Komisi Percepatan Reformasi Polri kini memasuki tahap pembahasan yang lebih spesifik terkait aspek pendidikan kepolisian. 

Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan bahwa kurikulum pendidikan Polri menjadi salah satu fokus yang tengah dikaji, terutama dalam konteks upaya modernisasi dan penyesuaian dengan tuntutan masyarakat sipil.

Menurut Jimly, pembahasan mengenai pendidikan Polri tidak hanya mencakup materi akademik, tetapi juga struktur kurikulum yang digunakan di seluruh institusi pendidikan kepolisian. 

Baca Juga

Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini, Mempermudah Bayar Pajak Kendaraan

Hal ini dinilai penting untuk memastikan calon anggota Polri memiliki kompetensi profesional sekaligus memahami prinsip-prinsip reformasi yang sedang digulirkan.

“Pendidikan. Ya tadi dibicarakan. Nanti akan kami bahas. Ya misalnya ada usul demiliterisasi kurikulum pendidikan dan lain-lain sebagainya,” ujar Jimly.

Usulan Demiliterisasi Kurikulum

Salah satu poin yang mulai muncul dalam diskusi adalah usulan demiliterisasi kurikulum pendidikan Polri. Konsep ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara disiplin militer dan pendekatan yang lebih humanis dalam pelatihan kepolisian, sejalan dengan tuntutan masyarakat akan layanan publik yang lebih profesional dan transparan.

Jimly menambahkan, berbagai masukan dari kelompok masyarakat sipil akan menjadi bahan kajian utama komisi. 

Masukan tersebut diyakini akan memperkaya perspektif reformasi, sehingga kurikulum yang dihasilkan tidak hanya relevan dengan tugas kepolisian saat ini, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan publik.

“Ya nanti kita bahas. Ya sumbernya ya masuk dari [agenda audiensi] tadi aja ya,” jelas Jimly. Pernyataan ini menegaskan bahwa agenda reformasi pendidikan Polri tidak bersifat sepihak, tetapi merupakan hasil dialog antara komisi dengan pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat sipil dan lembaga negara.

Integrasi Pendekatan Profesional dan Humanis

Pembahasan mengenai kurikulum pendidikan Polri tidak hanya berhenti pada demiliterisasi. Komisi juga menekankan pentingnya integrasi pendekatan profesional dan humanis dalam setiap jenjang pendidikan. 

Hal ini bertujuan agar anggota Polri yang baru dilantik tidak hanya memiliki keterampilan operasional, tetapi juga pemahaman mengenai hak asasi manusia, etika pelayanan publik, dan prosedur hukum yang berlaku.

Kurikulum yang diusulkan oleh komisi diharapkan mencakup sejumlah modul yang berfokus pada peningkatan kualitas intelektual, moral, dan emosional anggota Polri. Dengan demikian, reformasi pendidikan dapat menjadi fondasi kuat dalam menciptakan Polri yang profesional, modern, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Keterlibatan Publik dalam Proses Reformasi

Komisi Percepatan Reformasi Polri menekankan bahwa proses perumusan kurikulum harus melibatkan partisipasi publik secara luas. 

Masukan dari masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi profesional akan dianalisis untuk memastikan setiap perubahan kurikulum mencerminkan kebutuhan nyata dan tantangan modern kepolisian.

Dengan demikian, reformasi pendidikan Polri bukan hanya perubahan administratif, tetapi juga langkah strategis untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Jimly menegaskan bahwa masukan yang diterima dalam audiensi akan menjadi bahan penting dalam diskusi internal komisi.

Tantangan Implementasi Reformasi

Meskipun agenda reformasi kurikulum telah dimulai, Jimly menyadari bahwa implementasi perubahan ini tidak akan mudah. Ada berbagai tantangan, termasuk penyesuaian materi pelatihan, pembekalan instruktur, dan adaptasi sistem pendidikan di seluruh institusi kepolisian.

Selain itu, usulan demiliterisasi kurikulum kemungkinan akan menghadapi perdebatan di internal Polri, karena sebagian anggota masih memandang pendekatan militer sebagai elemen penting dalam membangun disiplin dan integritas. 

Oleh karena itu, komisi akan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum rekomendasi final disampaikan kepada pihak terkait.

Langkah Berikutnya Komisi Reformasi Polri

Setelah pembahasan awal mengenai pendidikan dan kurikulum, komisi berencana melakukan kajian mendalam dan diskusi lanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan. Hasil kajian ini nantinya akan menjadi dasar rekomendasi resmi dalam rangka mempercepat reformasi Polri secara menyeluruh.

Jimly menegaskan, agenda reformasi ini bersifat komprehensif dan berkelanjutan, dengan tujuan utama menghadirkan Polri yang lebih profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Pembahasan kurikulum pendidikan hanya salah satu bagian dari strategi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri.

Pembahasan kurikulum pendidikan Polri oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri menandai langkah awal reformasi yang lebih substansial. 

Dengan melibatkan masyarakat sipil dan mempertimbangkan usulan demiliterisasi, komisi berupaya menciptakan pendidikan kepolisian yang seimbang antara disiplin, profesionalisme, dan pendekatan humanis.

“Ya nanti kita bahas. Ya sumbernya ya masuk dari [agenda audiensi] tadi aja ya,” tegas Jimly, menandakan bahwa setiap keputusan dalam reformasi pendidikan Polri akan melalui proses dialog dan kajian yang matang.

Dengan langkah ini, diharapkan kurikulum pendidikan Polri ke depan mampu mencetak anggota kepolisian yang kompeten, berintegritas, dan siap melayani masyarakat secara profesional.